Pengganti LPG 3 Kg Berpotensi Butuh Subsidi Lebih Besar

Jakarta (Greeners) – Pemerintah kini sedang menyiapkan alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG) 3 kg melalui compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME) batu bara. Namun, inisiatif ini dinilai idak akan menyelesaikan persoalan subsidi energi Indonesia.

Pemerintah menganggap upaya ini bisa mengurangi beban fiskal. Namun, kedua alternatif ini bisa berpotensi menciptakan kebutuhan subsidi baru yang lebih besar.

Pemerintah dinilai perlu mempercepat elektrifikasi memasak melalui kompor induksi. Kompor tersebut menawarkan penghematan yang lebih besar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) bertajuk “Solving Indonesia’s LPG subsidy challenge requires induction, not swapping fuels” menunjukkan bahwa mengganti LPG dengan bahan bakar lain tidak otomatis mengurangi beban subsidi negara. Selama biaya penyediaan CNG dan DME masih lebih tinggi daripada LPG, beban subsidi hanya akan berpindah dari satu komoditas ke komoditas lain.

Dari seluruh opsi yang dianalisis, kompor induksi dinilai sebagai pilihan yang paling ekonomis. Sebab, kompor ini bisa memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia tanpa membangun rantai pasok bahan bakar baru.

Butuh Investasi Besar

Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar mengatakan pengembangan CNG membutuhkan investasi besar. Khususnya untuk membangun fasilitas kompresi, tabung bertekanan tinggi, jaringan distribusi, serta perangkat konversi dan sistem pengaman pada kompor.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi keterbatasan pasokan gas dosmetik. Tercatat, penurunan produksi sekitar 4% setiap tahun, sementara kebutuhan industri dan pembangkit terus meningkat.

Analisis juga menunjukkan bahwa dengan dukungan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), biaya CNG bagi rumah tangga hanya memberikan penghematan sekitar 19,6% dibanding biaya ekonomi LPG. Hal ini jauh di bawah klaim pemerintah sebesar 30%-40%.

Persoalannya, gas HGBT semakin sulit diperoleh karena volumenya terbatas dan diprioritaskan untuk sektor industri. Akibatnya, penyedia CNG berpotensi harus menggunakan LNG hasil regasifikasi dengan harga pasar sehingga biaya CNG dapat melampaui biaya ekonomi LPG.

“Kemungkinan besar tidak ada surplus pasokan gas yang tersedia untuk program memasak nasional. Sebab, setiap unit gas yang dialokasikan untuk rumah tangga akan mengorbankan sektor lain atau menyebabkan peningkatan impor LNG. Artinya, program CNG untuk rumah tangga justru akan meningkatkan biaya,” kata Randi.

Subsidi Besar

Sementara itu, penggunaan DME diperkirakan membutuhkan subsidi yang lebih besar. Subsidi tersebut sekitar Rp22.730 per kg setara LPG, atau 2,3 kali lipat lebih besar dibanding subsidi LPG saat ini yang sebesar Rp10.000 per kg.

Jika menggunakan konsumsi LPG tahun 2025 yang sebesar 9,24 juta ton, konversi LPG ke DME akan membutuhkan Rp194 triliun dalam bentuk subsidi tahunan. Besaran tersebut lebih dari dua kali lipat subsidi LPG tahun 2025 sebesar Rp87 triliun. Angka ini hampir menyamai seluruh subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah kepada PLN pada tahun yang sama sebesar Rp200 triliun.

Selain itu, Randi menjelaskan, para investor seperti Air Products telah menarik diri dari proyek DME. Sebab, dinilai tidak layak secara ekonomi. Saat ini, enam proyek DME di Sumatra dan Kalimantan berada di bawah supervisi Danantara.

“Dengan skema pendanaan baru melalui badan usaha dalam negeri di bawah struktur Danantara, risiko kerugian dinilai hanya akan berpindah dari investor asing kepada negara,” lanjut Randi.

Manfaat Kompor Induksi

Berdasarkan analisis dari laporan ini, kompor induksi bisa menjadi solusi. Berbeda dengan CNG dan DME, kompor induksi memanfaatkan kapasitas listrik yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembangunan infrastruktur maupun rantai pasok bahan bakar baru.

Sebagai ilustrasi, apabila sekitar 42 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dikonversi ke kompor induksi, pemerintah hanya membutuhkan investasi awal sekitar Rp105 triliun untuk penyediaan paket kompor.

Investasi tersebut diperkirakan dapat kembali hanya dalam sekitar 1,7 tahun melalui penghematan subsidi LPG. Penghematan fiskal hampir Rp200 triliun dalam lima tahun.

Selain itu, dengan semakin banyak rumah tangga yang beralih ke kompor induksi, semakin besar pula pengurangan kebutuhan impor LPG. Saat ini, impor tersebut menghabiskan devisa sekitar Rp130-140 triliun setiap tahun. Bahkan, membebani APBN ketika nilai tukar rupiah melemah maupun harga energi global meningkat.

Randi menambahkan, reformasi subsidi seharusnya tidak hanya berfokus pada penggantian jenis bahan bakar. Namun, juga pada perbaikan mekanisme penyaluran agar subsidi benar-benar diterima oleh rumah tangga yang berhak.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia