Presiden Jokowi Evaluasi Pelaksanaan PSBB

Reading time: 2 menit
Presiden Joko Widodo
Foto: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilakukan untuk penanganan Covid-19. Presiden juga menekankan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pengujian secara masif dan pelacakan terhadap orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19. Isolasi terhadap orang yang diduga terpapar virus juga diminta dilakukan secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya pada saat Rapat Terbatas secara online, Senin (20/04/2020).

Baca juga: 5 Hewan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Menurut data Kementerian Kesehatan, per 19 April 2020, terdapat 16 kabupaten dan kota yang menerapkan PSBB, yakni Kota Tarakan, Kota Banjarmasin, Bandung Raya, Sumatera Barat, Makassar, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Tegal, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan DKI Jakarta.

Dalam rapat terbatas di istana, Jokowi juga mengatakan agar distribusi logistik tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam beberapa hari ke depan masyarakat akan memasuki bulan suci Ramadan yang membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Petani

Ilustrasi petani memanen padi. Foto: shutterstock.com

Distribusi Tertunda

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyebut, beberapa petani dan pengusaha penggilingan padi di Indramayu dan Subang mengatakan, kios-kios di Pasar Induk Cipinang Jakarta tutup. Hal ini menyebabkan pesanan beras dari pemilik kios dan gudang terhenti. Distribusian beras dari sentra beras Pantura, Jawa Barat, ini pun tertunda. Harga gabah pun tercatat menurun dari Rp 5.500 per kilogram (Februari) menjadi Rp 3.900 sampai Rp 4.200 kilogram.

“Stok beras yang sudah memenuhi gudang penggilingan padi membuat mereka (pemilik kios) menunda belanja gabah ke petani. Sedangkan saat ini panen raya sedang terjadi. Alhasil, panen padi di petani berjalan lambat dan harga yang diterima petani terjun bebas,” ujar Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, pada sesi diskusi Obrolin Pangan #10, yang digelar secara daring, Jumat, 17 April 2020.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Berisiko Gagalkan Komitmen Iklim Indonesia

Said menuturkan masyarakat membutuhkan beras untuk kebutuhan konsumsi setiap hari. Dengan situasi distribusi bahan pangan pokok yang terganggu, kata dia, ancaman kelangkaan pangan membayangi masyarakat.

Sementara di sektor perikanan hal serupa pun terjadi. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar mengatakan, selama wabah Covid-19 kelebihan pasokan (oversupply) hasil tangkapan ikan di pelabuhan tidak terserap. Ia juga menyebut pasar ikan atau unit pengolahan tidak beroperasi, gudang beku over kapasitas, harga ikan rendah, nelayan mengalami kerugian, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hingga tidak mampu melaut kembali.

“Yang belum ada adalah mekanisme atau sistem yang bisa mengantisipasi dan mengantar ke konsumen,” kata dia.

Penulis: Dewi Purningsih

Top