Sistem Barter Solusi Atasi Krisis Pangan

Reading time: 3 menit
Sistem Barter
Sistem barter dapat menjadi solusi mengatasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Foto: depositphotos.com

Jakarta (Greeners) – Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 dalam dua bulan terakhir telah berdampak terhadap kehidupan nelayan dan petani. Harga komoditas pertanian dan perikanan menurun seiring rendahnya permintaan. Di beberapa wilayah masyarakat kemudian mensiasatinya dengan menerapkan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19, nelayan di Lamalera, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyuplai bahan pokok pangan dengan praktik sistem barter untuk bertahan. Sistem ini, kata dia,  sudah diterapkan dari zaman dahulu.

Ia menyampaikan, praktik tersebut kemudian direplikasikan ke dalam gerakan rakyat seperti pada Serikat Nelayan Indonesia. Hal tersebut, kata Susan, perlu didorong di desa pesisir maupun warga di perkotaan.

Baca juga: KLHK Beri Bantuan Pakan Satwa ke Lembaga Konservasi

“Di Lamalera, pasarnya masih melakukan barter sampai sekarang. Nelayan memberikan ikan, petani memberikan beras. Itu bisa diterapkan untuk menghadapi krisis pangan di tengah pandemi seperti ini,” ujarnya pada Diskusi Perikanan “Nasib Nelayan di Tengah Kebijakan Covid-19” pada Minggu (17/05/2020).

Di acara terpisah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan penyebab utama krisis pangan adalah karena distribusi pangan dari petani ke masyarkat terganggu. Situasi tersebut muncul seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat terganggungnya usaha nelayan, petani, hingga peladang.

Rantai Pasok Pangan

Alur pasokan pangan. Sumber: Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.

Riset KRKP pada 2014 mengenai distribusi rantai pasok pangan mencatat terdapat enam jalur pasok pangan dari petani hingga tiba ke piring makan di rumah. Rantai alur tersebut terjadi di semua jenis bahan pangan dari beras hingga sayur.

“Untuk menangani panjangnya jalur rantai pasokan pangan tersebut, kita bisa memperpendek jalur distribusi dengan menghubungkan komunitas di masyarakat dengan komunitas nelayan, petani, atau peladang. Selain itu, juga bisa dilakukan barter karena transaksinya lebih deket dan pendek mata rantainya,” ujarnya.

Sistem Barter Antarlembaga

Sistem barter juga tengah didorong oleh Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA) yang diinisiasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA bekerja sama dengan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) membangun solidaritas ekonomi melalui barter pangan antara komoditas beras dari petani dengan ikan olahan dari nelayan.

Dalam kerja sama ini, kedua lembaga melakukan barter sejumlah satu ton beras Ciherang dari Serikat Petani Karawang (Sepatak) dengan hasil olah ikan para anggota SNI, yakni 150 kilogram teri jengki kering, 200 paket abon teri dalam kemasan 120 gram dan 50 paket ikan layur gesek dalam kemasan 100 gram.

Saat ini, lumbung pangan nelayan telah tersedia di empat desa di Jawa Barat, di antaranya di Desa Pabean Udik Indramayu, Desa Karangsong Indramayu, Desa Gebang Udik Cirebon, dan Desa Kebang Kulon Cirebon. Adapun produk pangan yang diolah dari jenis ikan-ikanan mencakup teri jengki, abon ikan tongkol, abon rajungan, gesek layur, dan kembung asap.

Sistem Barter

Foto: depositphotos.com

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan gerakan solidaritas tersebut penting untuk terus diperluas. Ia menuturkan, saat KPA telah bekerja sama dengan buruh, masyarakat adat, masyarakat rentan perkotaan, dan komunitas nelayan.

“Ini merupakan modal sosial yang harus terus diperkuat. Bukan hanya dalam situasi pandemi ini, namun menjadi embiro dari gerakan ekonomi kerakyatan yang selama ini kita cita-citakan bersama,” ucapnya.

Menurut Dewi, sistem barter juga menjadi cita-cita KPA selama ini. Lumbung agraria sebagai koperasi nasional lembaga mampu menjadi penggerak dan konsolidator ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi antitesis dari sistem ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan segelintir kelompok pengusaha. Sementara, petani, masyarakat adat, nelayan, dan buruh menjadi korban.

Baca juga: UU Minerba Membuka Peluang Penyakit Menular Akibat Perluasan Wilayah Tambang

Selama sebulan terakhir, Lumbung Agraria KPA telah menyalurkan 12,5 ton beras dari Sepetak dan Serikat Tani Indramayu (STI) melalui skema “Aksi Pangan Sehat dan Ekonomis” dengan memutus rantai distribusi yang panjang dan berbiaya tinggi.

Lumbung agraria juga menyerap hasil panen dengan harga terjangkau dan mendistribusikannya ke beberapa jaringan organisasi maupun serikat buruh melalui pemberian insentif. Beberapa organisasi yang terlibat dalam skema ini ialah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Koperasi Benih Kita (Kobeta), Pagarwali dan Yoi Skul.

Mereka juga telah menyalurkan 4,6 ton donasi pangan dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Pergerakan Petani Banten (P2B), dan Forum Perjuangan Petani Batang (FPBB) kepada organisasi buruh dan jaringan masyarakat miskin kota, seperti KPBI, KASBI, KPRI, korban gusuran Tamansari Bandung, dan Ciliwung Merdeka.

Penulis: Dewi Purningsih

Top