Blusukan Asap Jokowi Diharapkan Selesaikan Masalah Kebakaran Hutan

Reading time: 2 menit
Jokowi berbincang dengan Abdul Manan (baju batik) saat melakukan 'blusukan' asap di Riau, Kamis (27/11/2014). Foto: Walhi

Pekanbaru (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Riau guna melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan komitmennya dalam melindungi lahan gambut.

Ia juga mengatakan kalau dengan menyekat kanal, maka lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Menurutnya, ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan.

Presiden Jokowi juga menyatakan sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan izin perusahaan di lahan tersebut. Ia mengakui bahwa langkah yang paling baik adalah memberikan lahan tersebut ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu.

“Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada perusahaan akan monokulur”, ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners di Jakarta, Kamis (27/11).

Menanggapi “blusukan” Presiden tersebut, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap beberapa waktu lalu.

Blusukan asap Jokowi di Riau, Kamis (27/11/2014). Foto: Walhi

Blusukan asap Jokowi di Riau, Kamis (27/11/2014). Foto: Walhi

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, mengatakan, kesediaan Presiden Jokowi dalam melakukan blusukan asap ke Riau untuk melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan tersebut menumbuhkan harapan kepada Indonesia agar bisa bebas tanpa asap pada tahun depan.

Selanjutnya, Abetnego mengharapkan Presiden Jokowi dapat segera melakukan langkah konkrit dengan memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.

“Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya,” ujarnya.

Senada dengan Abetnego, Pendiri YPB, Wimar Witoelar, mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan kerja konkrit dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah solusi yang ‘out of the box’.

“Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini,” terangnya.

Sebagai informasi, Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis. Presiden juga berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi beberapa waktu lalu.

Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi tersebut menyatakan, bahwa blusukan Presiden Jokowi ke desanya memunculkan harapan akan adanya penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau.

“Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut”, pungkasnya.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page