Indonesia Butuh Presiden Pro Lingkungan dan HAM

Reading time: 2 menit

Jakarta (Greeners) – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat untuk memilih Presiden yang pro lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini kembali diingatkan dalam Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh Yayasan Perspektif Baru (YPB), Kemitraan (Partnership) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi ) di Plaza Bapindo, Jakarta, pada Rabu (18/06) kemarin.

Direktur Kemitraan, Wicaksono Sarosa, dalam sambutannya menyatakan, “Empat tahun terakhir bangsa Indonesia telah memulai menjadi harapan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melangkah ke arah pro kelestarian hutan. Komitmen beresiko besar lenyap jika presiden terpilih tidak pro kelestarian hutan dan tidak menjalankan program pembangunan yang green economy,” katanya.

Kerusakan hutan di Indonesia dikategorikan sangat parah dan Indonesia masuk dalam lima besar negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia. Emisi karbon memiliki efek rumah kaca yang memicu perubahan iklim ekstrim. “Karena itu Presiden Indonesia mendatang harus yang pro lingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan,” ujar Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Matthew C Hansen dari University of Maryland menemukan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 15,8 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2012. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan diperkirakan mencapai sekitar 50 – 70 juta jiwa masih terus mengalami kehilangan hak hidup atas lahan dan wilayah adat.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, kelestarian hutan dan isu pelanggaran HAM juga harus menjadi perhatian utama dalam memilih presiden periode mendatang. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal didalam dan disekitar kawasan hutan serta kebijakan era Orde Baru telah mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan yang sampai sekarang belum diselesaikan pemerintah. Komnas HAM mengharapkan presiden terpilih mendatang berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan dan penyelesaian pelanggaran HAM merupakan kegiatan masif yang memerlukan political will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan pemerintahan.

“Karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara di Pilpres 2014 sangat penting untuk memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan menjaga HAM,” ujar Wimar Witoelar.

(G30)

Top
You cannot copy content of this page