Jokowi Diminta Bantu Selesaikan Konflik Lahan Adat

Reading time: 1 menit

Jakarta (Greeners) – Seratusan orang perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Indonesia berkesempatan bertemu muka dan menyampaikan langsung persoalan yang membelit mereka kepada calon presiden dari partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI), Joko Widodo. Dalam pertemuan yang difasilitasi pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) di sebuah Hotel di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat (02/04/14) lalu, para tokoh adat berharap Jokowi mampu menyelesaikan persoalan hak ulayat dan konflik lahan yang mereka alami.

Ibu Ariana dari Kabupaten Landak Kalimantan Barat, misalnya berharap agar hutan di Kalimantan bisa diperbaiki kondisinya dan dikembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Seperti diketahui saat ini 80 persen hutan di Kalimantan (termasuk hutan adat) telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, sementara sisanya untuk pertambangan.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. “Saya ingin nantinya melihat problem itu langsung di lapangan. Saya meyakini nanti kalau ke lapangan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Apalagi nanti kalau Undang-Undangnya sudah ada dan regulasi memberikan dukungan” ujar Jokowi.

Sebelumnya AMAN mengeluarkan petisi meminta Pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat serta mensahkan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

Dalam catatan AMAN, sekitar 80 persen dari hutan adat yang mencapai 40 juta hektare saat ini telah terbebani izin pengelolaan hutan. Sekjen AMAN, Abdon Nababan, menegaskan izin-izin tersebut harus diusut, diperiksa dan dicabut karena sudah melanggar amar putusan MK.

(G30)

Top