Jakarta (Greeners) – Setelah hasil tes laboratorium terhadap beras plastik di Bekasi dinyatakan negatif oleh Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kini muncul isu baru. Kementerian Pertanian mengaku mendapat laporan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terkait adanya kedelai oplosan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring menyatakan bahwa berdasarkan dugaan dari KTNA, kedelai oplosan yang ditemukan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Setelah mendapat laporan tersebut, Hasil pun langsung meneruskannya ke Kepala Dinas (Kadis) Provinsi Aceh. Kementerian Pertanian juga telah menurunkan tim khusus untuk meninjau langsung dugaan adanya kedelai oplosan di Aceh Tamiang tersebut.
“Kami sudah merespon laporan itu dengan menurunkan tiga orang tim khusus ke Aceh Tamiang. Saat ini, aparat kepolisian Aceh Tamiang juga sudah diturunkan ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kedelai oplosan itu,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greeners, Jakarta, Rabu (27/05).
Sebagai informasi, KTNA Aceh Tamiang melaporkan kronologi kejadian dugaan adanya kedelai oplosan yang merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai di Kabupaten Aceh Tamiang.
Benih kedelai oplosan tersebut menurut KTNA ada yang tercampur dengan jagung dan ditemukan di Ingin Jaya, Jamur Jelatang, dan Alur Selalas. Selain itu ada juga benih kedelai berwarna hitam dan peot, serta ada juga yang tercampur dengan tanah. Ini terjadi di kampung Ingin Jaya dan Sungai Kuruk Satu.
Program GP-PTT kedelai sendiri merupakan salah satu upaya khusus yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan swasembada kedelai. Dalam program tersebut, pemerintah memberi bantuan berupa sarana produksi, biaya pertemuan kelompok, dan pendampingan peserta penyuluh. Adapun bentuk bantuan sarana produksinya berupa benih kedelai dan pupuk.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
