Pemerintah Klaim Masih Mampu Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Reading time: 2 menit
Kebakaran lahan. Foto: greeners.co/Resa Revano

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mampu menangani kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana kabut asap di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan. Pernyataan ini dikeluarkan atas dasar menanggapi permintaan dari beberapa pihak dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang meminta pemerintah segera menetapkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei kepada wartawan di Jakarta, menyatakan, walau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sumber daya yang dikerahkan guna mengatasi kebakaran lahan dan hutan sudah berskala nasional. Apalagi, kata Willem, jumlah titik api saat ini jika dibandingkan dengan awal September 2015 lalu sudah sangat berkurang, meskipun asap masih ada karena sebagian besar lahan terbakar merupakan lahan gambut.

“BNPB sudah mengucurkan dana hampir Rp 500 miliar untuk penanganan kebakaran lahan ini. BNPB juga mengerahkan 21 pesawat dan helikopter untuk operasi bom air (water bombing), serta 4 pesawat untuk hujan buatan. Di darat, terdapat tim gabungan berisi 20.837 personel, terdiri dari staf BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat. Sebanyak 3.773 personel TNI dan 770 personel Polri dari pusat juga diperbantukan,” tegas Willem, Jakarta, Kamis (01/09).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pun turut menegaskan bahwa tingkatan bencana asap hingga saat ini masih merupakan bencana daerah. Menurutnya, Presiden masih belum memberi pernyataan mengenai status bencana nasional dengan banyak pertimbangan.

“Terkait bencana kebakaran lahan dan asap saat ini, pemerintah daerah di enam provinsi terdampak serta pemerintah kabupaten/kota di bawahnya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebanyak tiga provinsi pun sudah menyatakan status tanggap darurat bencana asap, yaitu Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar sendiri mengakui bahwa yang terpenting saat ini adalah aksi pemerintah untuk melakukan pemadaman. Menurut Siti, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menanggulangi bencana tersebut.

Tak cuma itu, Siti mengklaim selalu mengawasi perkembangan kebakaran hutan yang terjadi. Pemantauan juga dilakukan dengan menghubungi para kepala daerah untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan. “Kita selalu pantau kok tiap harinya. Bagimana situasi dan kondisi terkini serta perkembangannya,” kata Siti.

Penulis: Danny Kosasih

Top
You cannot copy content of this page