Jakarta (Greeners) – Potensi Jakarta tenggelam, berdasarkan asumsi sejumlah pihak jangan dianggap angin lalu. Perkiraan ini harus menjadi bekal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan tepat salah satunya pembatasan penggunaan air tanah.
Dalam sebuah kesempatan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli 2021 mengingatkan, dampak perubahan iklim dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Indonesia pun harus bergegas menghadapi dampak perubahan iklim.
Ditambah lagi jika penggunaan air tanah masih masif masyarakat lakukan, penurunan tanah akan terus terjadi. Kondisi perkiraan sebuah wilayah tenggelam, tidak berlebihan. Apalagi jika penurunan tanah yang masif bertemu dengan dampak perubahan iklim seperti curah hujan ekstrem.
Kepala Balai Konservasi Air Tanah, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Taat Setiawan mengatakan, potensi ketersediaan air tanah di Jakarta sangat kecil. Apalagi di zona-zona yang mengalami kerusakan.
Adapun zona ini merupakan zona dengan penurunan muka air tanah lebih dari 80 persen dari kondisi awal.
“Karena permasalahannya ketika zona air tanah ini rusak bukan sekadar tentang air tanah, tapi juga pencemaran air dan masalah intrusi air laut,” katanya kepada Greeners, Sabtu (9/7).
Intrusi air laut merupakan naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Kondisi ini, sambungnya dapat memicu terjadinya banjir.
Cegah Jakarta Tenggelam
Sementara itu dalam konteks geologi, terdapat aktivitas vulkanik, tektonik dan siklus geologi yang membuat rongga di bawah permukaan tanah. Kondisi ini kemudian diperparah dengan faktor antropogenik dari aktivitas manusia. Misalnya pembangunan gedung-gedung yang marak.
“Kondisi ini memicu pada bagian lapisan tanah mengalami kompaksi atau konsolidasi,” ucap lelaki yang juga anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) ini.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembatasan penggunaan air tanah. Masyarakat juga ia imbau agar tak memakai air tanah secara berlebihan.
Saat ini Pemprov DKI tengah berencana melakukan pembangunan lebih banyak saluran air jaringan PAM di Jakarta. Melalui langkah ini harapannya masyarakat beralih menggunakan air PAM daripada air tanah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, akan berkoordinasi dengan badan usaha terkait untuk memastikan langkah ini. “Pemprov DKI sedang melakukan perencanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha daerah untuk membangun, mengoneksikan PAM,” katanya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta sedang melakukan upaya ini. Ia berharap agar masyarakat tak lagi mengeksploitasi penggunaan air tanah.
Komitmen Tekan Dampak Perubahan Iklim
Asep juga menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta berkomitmen kuat untuk melawan perubahan iklim. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki rencana pembangunan rendah karbon daerah.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim dengan memastikan tidak adanya area sangat rentan terhadap bencana perubahan iklim di tahun 2030.
Ia juga menyatakan, terdapat empat jenis ancaman kerentanan di Jakarta, yaitu potensi bencana banjir, kekeringan, suhu ekstrem dan banjir rob.
“Risiko iklim suhu ekstrem hampir seluruh kelurahan yang berada di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat risiko tinggi utamanya Jakarta Selatan. Terdapat 15 kelurahan yang berada pada kategori tingkat urgensi sangat tinggi jenis bencana ekstrem basah atau potensi banjir,” paparnya.
Selain itu, terdapat 17 kelurahan rawan bencana ekstrem kering/potensi kekeringan. Lalu 5 kelurahan rawan bencana rob, serta 28 kelurahan untuk jenis bencana suhu ekstrem.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
