Anak Muda Desak Pemerintah untuk Beralih ke Ekonomi Hijau

Reading time: 3 menit
Ekonomi hijau mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan. Foto: Greenpeace Indonesia
Ekonomi hijau mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan. Foto: Greenpeace Indonesia

Jakarta (Greeners) – Perhatian terhadap permasalahan lingkungan serta perekonomian dan kesejahteraan sosial sangatlah tinggi. Masalah tersebut telah mendorong sebagian besar anak muda Indonesia untuk mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau.

Menurut mereka, transisi ke ekonomi hijau mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang masyarakat hadapi. Bahkan, dapat menjamin kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru.

Tuntutan ini tertangkap dari hasil survei Greenpeace Indonesia  tentang pentingnya bertransisi ke ekonomi hijau. Survei terselenggara secara daring pada 9 Januari – 1 Februari 2024 terhadap 600 responden di seluruh Indonesia.

Mayoritas (49%) dari total responden berasal dari generasi Z dengan rentang usia 18-26 tahun. Kemudian, generasi milenial (39%) yang berusia 27-42 tahun.

Hasil survei tersebut turut menangkap berbagai isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dianggap krusial oleh mayoritas generasi muda. Mereka juga mendesak pemerintah untuk beralih ke ekonomi hijau.

Beberapa isu lingkungan yang menjadi perhatian generasi muda di antaranya isu pengelolaan sampah rumah tangga (80%), cuaca ekstrem akibat krisis iklim (79%), pengelolaan limbah industri (78%), dan polusi udara (76%). Selain itu, deforestasi yang masih terus terjadi serta kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah pertambangan juga menjadi perhatian anak-anak muda, terutama di luar Pulau Jawa.

BACA JUGA: Debat Capres Ke-2, Kedua Capres Tidak Menguasai Akar Masalah Lingkungan Hidup

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyebut perlu upaya yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Hal ini demi menjamin kehidupan yang lebih layak bagi anak muda serta generasi mendatang.

“Berbagai solusi yang anak muda lakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan saat ini perlu dukungan dan upaya yang lebih kuat dari pemerintah,” ujar Leonard lewat keterangan tertulisnya.

Ekonomi hijau. Foto: Freepik

Ekonomi hijau. Foto: Freepik

Anak Muda Soroti Isu Sosial dan Ekonomi

Tak hanya menyoroti isu lingkungan, anak muda yang berpartisipasi dalam survei ini pun menyoroti berbagai isu sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Masalah utama adalah soal keterbatasan lapangan kerja yang menjadi perhatian bagi 74% responden survei.

Sementara itu, 62% responden menyoroti ketimpangan ekonomi. Kemudian, 57% responden menyoroti ketidakmerataan akses kesehatan dan pendidikan.

Hasil pengamatan dan pengalaman para anak muda yang mengisi survei ini juga menunjukkan perhatian mereka terhadap isu kesejahteraan. Terutama, bagi pekerja serta masalah ke akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

BACA JUGA: Golhut Ajak Milenial Memilih Capres & Cawapres yang Peduli Lingkungan

Dalam isu kesejahteraan pekerja, responden menilai banyak kasus gaji yang tidak seimbang dengan jam kerja yang berlebihan. Masalah upah rendah bagi pekerja di luar Jabodetabek serta tidak adanya jaminan pensiun bagi karyawan kontrak.

“Transisi ke ekonomi hijau bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga bumi kita dari dampak krisis iklim yang semakin parah,” lanjut Leonard.

Capres Cawapres Harus Buat Terobosan Kebijakan

Leonard menambahkan, para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang saat ini maju dalam Pemilu 2024, harus mampu menghasilkan terobosan kebijakan. Harapannya, Indonesia bisa segera beralih dari ketergantungan terhadap industri ekstraktif.

“Perlu komitmen yang lebih ambisius dari para pasangan capres dan cawapres untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau. Bukan sekadar janji politik untuk menjamin kesejahteraan serta kesehatan generasi muda,” ungkapnya.

Dalam survei ini, sejumlah responden juga telah melakukan beberapa upaya pribadi untuk mengatasi sejumlah masalah. Namun, sebagian besar responden menyebut, pemerintah perlu tanggung jawab untuk menghadirkan aturan hukum yang dapat mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Top