Anak Muda Masih Minim Dilibatkan dalam Keputusan Kebijakan Iklim

Reading time: 2 menit
Anak muda masih minim dilibatkan dalam keputusan kebijakan iklim. Foto: Plan Indonesia
Anak muda masih minim dilibatkan dalam keputusan kebijakan iklim. Foto: Plan Indonesia

Jakarta (Greeners) – Kaum muda kerap menjadi kelompok yang paling terdampak saat bencana ekologis akibat krisis iklim terjadi. Namun sayangnya, mereka masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan iklim.

Krisis iklim global kini telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, termasuk badai siklon di Indonesia. Kenaikan suhu laut juga telah memicu pembentukan awan ekstrem. Dampaknya hingga ke pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur. Wilayah ini sebelumnya relatif aman dari badai.

Global Young Influencer Plan International, Yoris Wutun mengatakan bahwa anak-anak dan kaum muda merupakan kelompok paling rentan dalam situasi ini. Dampak bencana tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga memutus akses terhadap pendidikan, layanan dasar, serta ruang aman bagi anak.

“Banyak keluarga terpaksa tinggal di pengungsian atau hunian sementara. Hal ini turut meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Bencana iklim punya dampak begitu besar terhadap masa depan anak dan kaum muda,” ujar Yoris dalam kegiatan Pesta Media AJI Jakarta, Minggu (12/4).

Meski demikian, tingginya dampak yang terasa tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Yoris menyebut partisipasi anak muda dalam aksi kemanusiaan sebenarnya cukup tinggi, mencapai sekitar 65 persen. Namun, keterlibatan tersebut belum bersifat substantif.

“Sekitar 90 hingga 95 persen anak muda ingin terlibat dalam pengambilan kebijakan, tetapi hanya sekitar 13 persen yang benar-benar dilibatkan secara nyata,” katanya.

Menurut Yoris, selama ini partisipasi kaum muda masih sebatas didengar, belum sampai pada tahap pengambilan keputusan yang bermakna. Karena itu, Yoris mendorong adanya perubahan pendekatan, mulai dari memperluas ruang partisipasi hingga memastikan keterlibatan anak muda dalam proses perumusan kebijakan publik.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendidikan iklim yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, termasuk pengembangan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini belum menempatkan isu iklim sebagai prioritas utama, di tengah masifnya kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.

Dengar dan Libatkan Anak Muda

Global Youth Ambassador Plan International, Tarida Gitaputri, menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa dalam setiap bencana, anak-anak dan kaum muda hampir selalu menjadi kelompok paling terdampak. Sayangnya, tidak ada pelibatan dalam proses pengambilan keputusan.

“Ketika anak muda protes, selalu ada pertanyaan ‘kamu siapa?’. Padahal, kami hanya ingin mereka dengar dan terlibat,” ujarnya.

Tarida menilai, pembahasan isu lingkungan dan krisis iklim tidak bisa lepas dari kesadaran kelas dan keadilan ekologis. Ia mendorong agar masyarakat sipil memperkuat aliansi untuk menuntut perubahan yang lebih inklusif.

“Kaum muda tidak hanya perlu didengar, tetapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan. Yang seharusnya terlibat adalah mereka yang paling terdampak oleh krisis iklim,” tuturnya.

Menurut Plan Indonesia, ruang partisipasi bermakna bagi kaum muda bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Tanpa itu, upaya penanganan krisis iklim berisiko mengabaikan suara kelompok yang justru akan menanggung dampak paling besar di masa depan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Top