Jakarta (Greeners) – Pemerintah akan kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani gagal panen akibat banjir. Bantuan itu senilai Rp8 juta per hektar kepada setiap petani yang terdampak.
Berdasarkan data BNPB, tercatat ada 331 bencana banjir. Sekitar 44% dari total kejadian bencana itu terjadi per Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen. Perkiraan gagal panen mencapai 5.469 hektare di 20 provinsi.
BACA JUGA: BNPB Catat Ada 277 Kejadian Bencana Alam hingga Februari
“Pemerintah melalui BNPB akan menggunakan dana siap pakai sekitar Rp200 miliar lebih,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Senin (19/2).
Muhadjir menjelaskan bahwa untuk penanganan puso tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
“Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT. Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama,” jelas Muhadjir.
Pemerintah memberikan bantuan kepada para petani gagal panen akibat banjir. Foto: Kemenko PMK
BNPB Berikan Bantuan untuk Para Petani Gagal Panen
Sementara itu, pemberian bantuan ini telah terlaksana sebanyak tiga kali melalui BNPB. Dua di antaranya diserahkan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada warga terdampak.
“Pada perkembangannya, tepatnya tanggal 13 Desember 2023 bapak presiden menyerahkan bantuan stimulan pada petani yang gagal panen di Pekalongan untuk beberapa (warga), Kabupaten Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes, dan Kendal,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.
Kemudian, lanjut Suharyanto, pada 23 Januari 2024 bantuan tetap diserahkan kepada petani di Jawa Tengah. Sebab, dari seluruh petani puso, petani di Jawa Tengah paling banyak yang mengalami gagal panen.
BACA JUGA: BNPB Siapkan Simulasi Penanggulangan Bencana di 5 Provinsi
Selanjutnya, BNPB juga telah memberikan simbolis bantuan lanjutan pada 7 Februari 2024. Deputi Rehabilitasi Rekontruksi juga mengikutsertakan Komisi VIII DPR RI untuk menyerahkan bantuan tersebut di Kabupaten Kudus dan Jepara.
Tahun 2024 ini, pemerintah daerah terdampak banjir telah mengusulkan bantuan terhadap 26.998 hektare lahan pertanian. Total biaya bantuan itu mencapai Rp233 miliar.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
