Menteri Agraria Tolak Reklamasi Laut di Indonesia

Reading time: 1 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo yang tidak merestui rencana reklamasi laut yang diajukan oleh banyak pengusaha di Indonesia sebagai bentuk program pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Ferry mengatakan bahwa banyaknya pengusaha yang meminta izin rekomendasi reklamasi laut di Indonesia adalah pemikiran yang keliru dari masyarakat negara kelautan. Karena, menurutnya, kegiatan reklamasi laut justru akan mempersempit dan merusak tata ruang laut di Indonesia.

“Kita harus mengembalikan kejayaan negara maritim. Kami menentang habis bila ada pengusaha yang mau reklamasi laut,” ujar Ferry, Jakarta, Selasa (28/04) lalu, saat menjadi pembicara dalam Workshop Nasional di Gedung Mina Bahari III KKP.

Lebih lanjut ia juga mengemukakan bahwa tidak perlu melakukan reklamasi jika hanya berujung pada kerugian dan kehancuran biota laut di Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan agar reklamasi tidak hanya dilihat dari aspek komersil tapi juga dampak sosial yang muncul bagi wilayah dan masyarakat di wilayah yang terkena reklamasi tersebut.

Ferry juga menambahkan, seharusnya biaya reklamasi laut dibuat sangat mahal karena hal tersebut jelas merusak lingkungan. Ia juga sempat menyindir soal murahnya biaya reklamasi laut daripada pembangunan di darat. Oleh karena itu ia pun mengusulkan agar aturan reklamasi laut diperketat.

“Secara geopolitik kita kan negara kepulauan, makanya reklamasi laut itu memang harus dibuat sulit,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top