Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mendapatkan bantuan dari Komando Daerah Militer (Kodam Jaya) terkait penataan Sungai Ciliwung yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2016. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta juga telah meminta izin ke Kodam Jaya agar bisa memanfaatkan lahan-lahan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di sepanjang bantaran sungai.
Basuki menjelaskan bahwa penggunaan lahan-lahan milik tentara seluas 7,2 Kilometer yang terdapat kantor atau asrama milik TNI tersebut nantinya akan dibangun semacam taman untuk wisata seperti jogging track, wisata agro dan sebagainya.
Untuk penataan sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana hibah sebesar 100 miliar. “Targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun,” ungkap pria yang akrab dipanggil Ahok ini, Jakarta, Selasa (02/12).
Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putu Wirawan mengungkapkan terhambatnya normalisasi Ciliwung disebabkan oleh banyaknya permukiman padat penduduk di bantaran sungai tersebut, sehingga menghambat proses pembebasan lahan.
“Pembangunan sodetan sepanjang 1,72 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur terhambat oleh pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dari lahan yang dibutuhkan untuk sodetan seluas 2 hektare, sebanyak 1 hektare berada di wilayah Bidara Cina dan 1 hektare lainnya di Jalan Otista 3,” jelasnya.
Putu mengatakan normalisasi Ciliwung dilakukan untuk meningkatkan daya tampung sungai sekaligus menata bantarannya. Saat ini, kapasitas sungai tersebut hanya 200 meter kubik per detik. Diperkirakan, setelah dinormalisasi, daya tampung Sungai Ciliwung naik hingga150%.
Sungai Ciliwung Foto : Dokumentasi Greeners
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun memiliki pendapat yang berbeda. Ia menerangkan jika normalisasi Sungai Ciliwung masih menggunakan pendekatan konstruksi pile site, pemerintah lebih baik mengkaji dan meninjau ulang kembali dampaknya untuk aspek ekologi dan kesinambungan jangka panjang (sustainable).
“Apalagi juga analisis dampak lingkungannya kan belum jadi,” tegas Asun kepada Greeners.
Ia juga mengungkapkan bahwa penolakan betonisasi Ciliwung bukan hanya datang dari Komunitas ciliwung saja, namun juga warga kali pesanggrahan, kelompok tani Sangga Buana Bang Idin, Pusat Penelitian Limnologi LIPI serta internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Harusnya pemerintah memperhatikan sungai dengan bentuk alamiahnya yaitu yang mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai,” pungkasnya. (G09)
21 Apr 2024 
