Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Penanganan Banjir Banten

Reading time: 2 menit
Penanganan Bencana
Foto: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB).

Jakarta (Greeners) – Maraknya alih fungsi lahan menyebabkan enam kecamatan di Lebak, Banten terdampak banjir dan longsor. Melalui pantauan udara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melihat terjadi kerusakan hutan dan lereng bukit yang semakin parah. Perubahan lahan menjadi pertanian musiman menyebabkan wilayah tersebut kehilangan kekuatan dan kendali atas vegetasi alaminya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun tahapan operasi penanganan bencana tiga bulan ke depan untuk wilayah Bogor dan Lebak, Banten. Analisis data dilakukan untuk menentukan indikator lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan dilanjutkan dengan observasi lokasi terdampak.

Baca juga: Adaptasi Banjir Harus Libatkan Masyarakat

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK Yuliarto Joko Putranto menyampaikan tahapan awal tersebut akan menentukan jenis kegiatan, skema, dan tata waktu kegiatan. Pada tahapan pelaksanaan, misalnya, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu, penyiapan bibit, penanaman atau RHL, penanaman vetiver, pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD), dan pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA).

“Saat ini telah tersedia 400 ribu bibit yang ditempatkan di tiga persemaian sementara. Dari hasil perhitungan, secara keseluruhan memerlukan 1,2 juta batang, sehingga masih memerlukan 800 ribu bibit lagi,” ucap Yuliarto.

Penanganan Banjir Banten

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) Belinda Arunawati Margono, Kepala Humas KLHK, Djati Witjaksono, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Yuliarto Joko Putranto, dan Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen PPKL Luckmi Purwandari. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara penanaman dan pembangunan KTA, kata Yuliarto, berupa dam penahan, gully plug, penguat tebing, EcoHidrolika, dan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH). Kegiatan berfokus pada areal terdampak, lahan kritis, fasilitas umum, dan daerah tangkapan air. Penanaman dilaksanakan oleh masyarakat dengan biaya insentif dan dilengkapi dengan pendamping di tiap desa.

Pembangunan KBD direncanakan di Kabupaten Bogor seperti, di Kecamatan Sukajaya (14 unit), Kecamatan Cigudeg (4 unit), Kecamatan Nanggung (2 unit). Sedangkan di Kabupaten Lebak, yakni berada di Kecamatan Cipanas (8 unit), Kecamatan Lebakgedong (12 unit), Kecamatan Sajira (2 unit) dengan kapasitas per unit KBD 60.000 batang.

Baca juga: Pemerintah Perbaiki DAS untuk Atasi Banjir

Khusus untuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno mengatakan KLHK menyiapkan areal penanaman seluas 2.500 hektar (ha).

“Kami juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan KTA maupun penanaman tanaman adaptif khususnya di kawasan TNGHS. Selain meningkatkan early warning system yang penting juga, kami akan melakukan evaluasi kesesuaian fungsi TNGHS,” ucap Wiratno.

Meningkatkan Kualitas Sempadan Sungai

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Luckmi Purwandari, menuturkan solusi pencegahan banjir yakni dengan pola ekoriparian. Manajemen ekoriparian bertujuan untuk meningkatkan kualitas sempadan sungai dengan membuat kolam-kolam retensi air dan melakukan penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Menurut Luckmi konsep ini juga dapat menurunkan beban pencemaran air.

Pembangunan ekoriparian sebagai langkah pemulihan lingkungan akibat banjir dan longsor akan berlangsung di Sungai Cidurian, Ciberang, dan Ciujung. Tempat lain yang juga akan dibangun antara lain DAS Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Cileungsi.

Penulis: Dewi Purningsih

Top