Nasib Miris Petani di Negeri Agraris

Reading time: 2 menit
Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sebagai negara agraris, Indonesia sudah begitu terkenal dengan penduduknya yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan bercocok tanam. Sejarah mencatat, sudah sejak lama sebutan negara agraris melekat pada tanah air Indonesia karena selama berabad-abad pertanian merupakan mata pencarian utama masyarakatnya.

Berdasarkan sejarahnya, sudah seharusnya Indonesia tidak akan pernah kelimpungan mengatasi masalah kedaulatan pangan. Namun yang terjadi saat ini berbeda, kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah perlahan-lahan mematikan mata pencaharian para petani Indonesia.

Dibandingkan profesi lainnya, kesejahteraan petani Indonesia pun jauh dibawah tolak ukur kesejahteraan yang dibuat oleh pemerintah. Koordinator Nasional Aliansi Untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, menyatakan, hingga saat ini siapapun bisa melihat kalau dalam setiap jamnya, 12 hektar lahan pangan menghilang dan bahkan 59 orang petani dalam kurun satu jam setiap hari tergusur dari lahannya.

Hingga akhirnya, “melarat” adalah satu kata yang selalu pasti menggambarkan kehidupan para petani Indonesia. Sumbangsih petani lokal terhadap bangsa dan negara ini hanya berbuah pendapatan minim yang tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Aliansi untuk Desa Sejahtera melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara hari ini, Kamis (16/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Badan Pusat Statistik (BPS) pun merilis hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta. Sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

Padahal, Tejo menegaskan, keluarga produsen pangan skala kecil yang tidak diperhatikan oleh pemerintah inilah yang memiliki peran signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

“Bahkan seharusnya mereka menjadi tulang punggung kedaulatan pangan serta pengelolaan alam secara berkelanjutan,” tutur Tejo saat dijumpai oleh Greeners di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10).

Kebijakan impor pangan yang sudah keterlaluan pun menjadi satu masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh para petani mengingat Indonesia masih mencatatkan defisit pangan karena nilai impor lebih besar dibanding ekspor. Pada semester I-2014, nilai impor pangan negara ini mencapai US$ 2,77 miliar atau sekira Rp 33,24 triliun.

“Tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga produsen pangan skala kecil ini pun semakin besar, mulai dari dampak perubahan iklim hingga kemampuan petani dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 nanti,” jelas Tejo.

Untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan Indonesia pada sebutan negara agraris, Tejo pun kembali menegaskan bahwa perlu adanya penghargaan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi 26,14 juta rumah tangga petani atau keluarga produsen pangan skala kecil yang terus setia menyediakan bahan pangan untuk rakyat Indonesia.

“Semoga janji Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam kedaulatan pangan bisa menjawab penghargaan, perlindungan dan meningkatkan harkat hidup bagi para petani Indonesia,” harapnya.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page