Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara yang secara geografis mayoritas wilayahnya didominasi oleh lautan dan berada di alur laut pelayaran dunia, hingga saat ini dianggap masih belum memaksimalkan posisinya sebagai negara maritim yang strategis.
Atas dasar pemahaman tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo pun bermaksud membentuk Kementerian Maritim guna memperkuat poros maritim Indonesia serta menjadikan laut sebagai halaman depan kekuatan negara. Hal ini karena akar budaya negara Indonesia sangat kuat unsur kemaritimannya.
Deputi Tim Transisi Joko Widodo -Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menjelaskan poros maritim nantinya akan menjadi konsep pembangunan yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia, karena Jokowi memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap geopolitik.
“Letak geografis Indonesia yang strategis itu akan kita kembalikan sebagaimana dahulu. Kekuatan Indonesia sebagai poros maritim akan menjadikan posisi Indonesia penting di mata dunia,” ujar Hasto saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (03/10).
Rencananya, lanjut Hasto, dalam tiga bulan pertama, sebanyak seribu perkampungan nelayan akan dibangun. Pembangunan tersebut juga akan melibatkan arsitek-arsitek andal yang akan bekerja untuk memugar rumah kumuh agar kampung nelayan bisa menjadi lebih baik.
“Kita akan kembalikan Indonesia sebagai negeri bahari yang akan menjadi poros maritim dunia,” kata Hasto.
Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia inilah yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Data terakhir dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2012, menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India.
Sedangkan untuk perikanan budidaya, Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.
(G09)
21 Apr 2024 
