Presiden Akui Pencapaian Proyek Listrik 35 Ribu MW Belum Memuaskan

Reading time: 1 menit
proyek listrik
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Hingga saat ini, laporan hasil pencapaian perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW ternyata masih belum memuaskan. Menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, data hingga 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit yang mulai beroperasi atau Commercial on Date (CoD) program 35 ribu MW baru mencapai 36 persen dari target kumulatif sampai dengan tahun 2016.

Sedangkan, realisasi pembangkit COD pada Fast Track Program 1, FTP 2 dan reguler baru yang merupakan bagian program 7.000 MW, baru mencapai 83 persen dari target kumulatif sampai dengan tahun 2016 atau 53 persen dari target keseluruhan.

“Ini artinya realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai dengan 24 Oktober 2016 masih sebesar 9,4 persen dari target keseluruhan,” ujar Presiden seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Rabu (02/11).

BACA JUGA: Pemerintah Belum Sepenuhnya Memaksimalkan Potensi Energi Terbarukan

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar dalam pembangunan proyek ketenagalistrikan tersebut mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan dan memberi prioritas pada teknologi geotermal, sampah, hydro, micro hydro dengan tujuan agar proyek ini mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangkit listrik yang ada.

BACA JUGA: Walhi: Proyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW Masih Andalkan Batubara

Dari segi investasi di bidang ketenagalistrikan, Presiden menyatakan bahwa jumlah calon investor sudah sangat banyak namun tingkat realisasinya masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa 71 proyek dari 109 proyek masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan. Presiden meminta kepada semua pihak yang terlibat untuk terbuka dan melakukan evaluasi satu per satu untuk mengetahui letak masalah di lapangan dan menyelesaikannya dengan segera.

“Saya juga minta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya akan bawa ke KPK,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top