Krisis Iklim Kian Mengancam Generasi Mendatang

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai krisis iklim kini tidak hanya mengancam lingkungan, melainkan juga masa depan generasi mendatang. Krisis iklim tersebut tercermin dari banjir rob terus menggerus kawasan pesisir dan membuat masyarakat kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang menggantungkan hidup pada pola musim yang kini semakin tidak menentu.

Sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050 akibat krisis iklim. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kondisi tersebut mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir rendah.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda, mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari cara manusia mengelola lingkungan. Menurutnya, model pembangunan yang masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam telah melemahkan daya dukung ekosistem dan memperbesar risiko bencana lingkungan.

“Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Dampaknya bukan hanya terasa hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban ekologis yang diwariskan. Inilah inti persoalan hak antargenerasi, generasi sekarang mengonsumsi sumber daya secara berlebihan. Sementara, generasi mendatang dipaksa menanggung kerusakannya,” kata Patria dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6).

Ketidakadilan Lintas Generasi

Sementara itu, di sektor pangan, perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi beras sebesar 6% dan jagung hingga 14%. Hal itu mengancam ketahanan pangan nasional. Lebih dari 34% populasi Indonesia terancam mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama.

Risiko kesehatan pun meningkat, dengan ancaman malnutrisi serta penyakit seperti diare dan malaria akibat perubahan ekosistem dan cuaca ekstrem. Semua ini akan paling dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak yang hidup lebih lama di tengah krisis.

Menurut Patria, situasi ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang nyata. Ia menegaskan bahwa generasi hari ini masih memiliki kesempatan mengakses sumber daya. Sementara, generasi mendatang menghadapi degradasi yang jauh lebih parah.

“Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin sulit dipenuhi. Bukan hanya soal kualitas udara atau air, tetapi juga hak atas masa depan yang layak: pekerjaan, pangan, kesehatan, dan keamanan dari bencana,” tambahnya.

Memperdalam Krisis

Di sisi lain, Walhi menilai sejumlah pendekatan yang diklaim sebagai solusi lingkungan justru berpotensi memperdalam krisis. Berbagai proyek berskala besar yang mengusung label hijau masih menyebabkan kerusakan hutan, perubahan bentang alam, hingga konflik ruang hidup masyarakat.

Salah satu contohnya adalah proyek hilirisasi nikel yang didorong untuk mendukung transisi energi. Menurut Patria, pendekatan tersebut pada dasarnya masih mempertahankan pola pembangunan lama dengan kemasan yang berbeda.

Ia mengatakan bahwa transisi yang tidak adil hanya akan mempercepat penumpukan utang ekologis yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Karena itu, Patria menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hak antargenerasi. Setiap keputusan hari ini harus dilihat dampaknya terhadap mereka yang belum lahir. Generasi muda bukan hanya penerus, tetapi pemilik hak atas bumi yang sama.

Menurutnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus peringatan keras. Krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk. Jika kebijakan tidak segera berubah, kita akan terus menimbun utang ekologis yang akan diwariskan secara tidak adil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia