Berita
Dari kasus korupsi Edhy Prabowo, aktivis dan praktisi sektor kelautan dan perikanan mengajak semua pihak memberikan atensi karena menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka juga mengemukakan kriteria ideal menteri kelautan dan perikanan.
Pesisir Indonesia merupakan salah satu wilayah paling terdampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut jadi faktor penyebab bencana pesisir seperti erosi atau abrasi dan banjir pesisir. Bencana tersebut juga berdampak pada […]
World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat 97 persen ilmuwan iklim dunia sepakat bahwa masalah krisis iklim akibat dari kegiatan manusia. Salah satunya melalui kontribusi gas emisi dan polusi hasil dari kegiatan sehari-hari. Sebanyak 24 persen emisi bersumber dari sektor transportasi. Dari persentase tersebut 72 persennya berasal dari transportasi darat. Inisiatif Langkah Hijau berupaya menambal kerusakan ini, mulai dengan menghitung jumlah emisi masing-masing individu.
Dari kacamata lingkungan hidup, Pilkada merupakan waktu krusial, mengingat 67,72 persen atau 60,5 juta hektare hutan alam; dan 64,33 persen atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia; berada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster. Dengan tertangkapnya Edhy Prabowo, aktivis perikanan mendesak KPK melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam. Utamanya kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin dari Edhy Prabowo.
Pakar tanaman yang juga Ketua Komite Tetap Hortikultura, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Karen Tambayong, menekankan Indonesia perlu menjadikan tanaman sebagai salah satu kekuatan nasional. Pasalnya, Indonesia kaya akan keanekaragaman flora.
Presiden Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD) , Shinta Widjaja Kamdani, merinci permasalahan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Navigator Research, lanjut Shinta, menyebut 91 persen perusahaan mendukung pembangunan berkelanjutan. Perusahaan ini juga mengklaim menyokong dasar lingkungan yang lebih kuat. Hanya saja, pada kenyataannya hanya 27 persen perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan produk buatannya.
Direktur Kebijakan Hutan RAN, Gemma Tillack, mengatakan setiap perusahaan besar mengambil langkah berbeda untuk berperan dalam mengatasi perusakan KEL. Perusahaan seperti PepsiCo dan Unilever kerap mengambil inisiatif dengan menghentikan suplai dari para produsen minyak sawit bermasalah. Beberapa nama lain seperti Nestle, Mars, dan Mondelez telah gagal berkomitmen untuk turut serta melindungi KEL.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rusli Cahyadi, mengungkap angka kebocoran septic tank antara 80 sampai 90 persen di Indonesia
Resistensi Antimikroba atau (Antimicrobial Resistance/AMR) telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia. Laporan World Health Organization (WH0) pada 2014 menyatakan permasalahan ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia. AMR berakar dari penggunaan antimikroba yang tidak bijak dan berujung pada tidak efektifnya terapi antimikroba. Kali ini, pakar dan lembaga swadaya masyarakat menyoroti bahaya AMR bagi hewan ternak.
Praktisi sanitasi dari Kementerian PUPR, Nanda L. E. Sirait, menyampaikan regulasi jadi kendala dalam pengelolaan air limbah domestik di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat penting dalam pendanaan proyek pengendalian perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah mengumpulkan pembiayaan dalam negeri. Salah satunya dengan Surat Berharga Negara (SBN) atau Sukuk Negara.
Setelah Undang-undang Cipta Kerja, kini pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mereken regulasi baru ini akan meningkatkan laju penebangan hutan alam.










































