Rekomendasi World Bank: Pengelolaan Dataran Rendah harus Terintegrasi

World Bank merilis laporan atas kajian pengelolaan lingkungan di Indonesia. Adapun salah satunya terkait tata kelola dan ekosistem dataran rendah. Laporan tersebut merekomendasikan langkah untuk menjawab tantangan keberlanjutan pembangunan di dataran rendah.

Jakarta (Greeners) – Senior Climate Change and Environmental Governance Specialist World Bank, Ornsaran Pomme Manuamorn, mengatakan Indonesia masih perlu perbaikan pengelolaan dataran rendah agar lebih terintegrasi.

Pasalnya, menurut dia, banyak pihak dalam mengurusi dataran rendah di Indonesia. Pengelolaan yang lebih terintegrasi bakal menghadirkan kerangka yang mampu mengartikulasikan pengelolaan masing-masing pihak.

“Tantangan tata kelola dataran rendah adanya perbedaan kewenangan. Kita melihat masih belum ada pemahaman yang sama. Masih ada juga keterbatasan pembagian pengelolaan dan belum jelas tanggung jawab untuk setiap lembaga atau institusi dari perspektif pengelolaan,” ujar Pomme dalam webinar Bicara Bumi, Kamis (4/2/2021).

World Bank Beri Sembilan Rekomendasi Pengelolaan Dataran Rendah

Pomme mengatakan laporan World Bank khususnya terkait dataran rendah menyertakan sembilan rekomendasi bagi Indonesia. Kesembilan rekomendasi tersebut terdiri dari fokus tata kelola terintegrasi dan fokus pendekatan lintas lembaga. Adapun rinciannya yaitu:

• Tata kelola terintegrasi mencakup kesamaan visi atas perbedaan fungsi dan lembaga pemerintah, memastikan kerbelanjutan lingkungan, adanya riset dan indikator lingkungan, melihat dampak lingkungan secara masif.
• Fokus pendekatan lintas lembaga mencakup pengintegrasian lahan dengan rencana tata ruang, penigkatan pengelolaan air, peningkatan perencanaan dan pemantauan melalui parameter yang lebih terbaru, memperjelas mandat kewenangan setiap kementerian dan lembaga terkait, memperjelas pemberian insentif fiskal.

“Kami merekomendasikan sejumlah pilihan bagi pemerintah. Ini untuk memperbaiki pengelolaan dataran rendah dan mendukung pengelolaan yang lebih terinterasi,” ucapnya.

Senior Climate Change and Environmental Governance Specialist, World Bank, Ornsaran Pomme Manuamorn, mengatakan Indonesia masih perlu perbaikan pengelolaan dataran rendah agar lebih terintegrasi. Foto: Shutterstock.

Laporan World Bank Bisa Jadi Landasan Pembaruan Data

Lebih jauh, Pomme, menilai lanskap dataran rendah baik mangrove maupun gambut di Indonesia sangat signifikan dalam banyak aspek kehidupan. Karakternya yang unik terutama di kawasan pesisir merupakan modal penting. Dataran rendah memiliki peran penting meningkatan perekonomian masyarakat serta bagian mitigasi perubahan iklim.

Dia menekankan, laporan studi World Bank tersebut bisa menjadi landasan bagi Indonesia untuk memperbaiki data dataran rendah yang ada. Dengan begitu, kedepannya akan ada perbaikan dalam proses analisis dataran rendah.

“Pemerintah Indonesia sudah mengmbil langkah utama mengelola lahan rendah. Langkah ini belum cukup. Jadi laporan ini berkesimpulan Indonesia perlu langkah lebih mengelola dataran rendah,” jelasnya.

Pemerintah Akan Memperhatikan Laporan World Bank

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, mengatakan pemerintah akan memperhatikan laporan hasil studi World Bank tersebut. Khusus untuk dataran rendah, pihaknya juga tengah mengupayakan pengelolaan lebih terintegrasi salah sastunya dengan membuat pemetaan.

Dia menjelaskan, pemetaan tersebut menackup dua hal. Pertama, pemetaan luas dari dataran rendah yang ada. Kedua, adalah pemetaan dalam bentuk peta jalan atau road map yang mengatur tugas dan fungsi setiap lembaga dalam pengelolaan dataran rendah.

Selain pemetaan, pemerintah juga memastikan penyelarasan pembangunan infrastruktur yang tidak merusak lingkungan. Menurut Nani, hal tersebut perlu perencanaan secara lebih luas dengan memperhatikan banyak rekomendasi salah satunya dari World Bank.

“Terkait infrastruktur yang tidak merusak lingkungan, kami melihat ada dua hal. Dua hal tersebut yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur harus melihat skup yang lebih luas dan tidak bisa sporadis. Di sisi lain, infrastruktur memang harus jelas secara horizontal baik pusat maupun taktikal di daerah. Ini harus diperjelas dan kita kawal,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Ma’rup