Berita
Untuk memudahkan pembuangan sampah anorganik, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan program jemput sampah golongan anorganik langsung dari rumah warga pada awal September 2016.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masih melakukan tindak penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di beberapa wilayah di Indonesia.
Meskipun peran pemantau independen sudah banyak membantu pemerintah, namun hingga saat ini masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah.
Meski jumlah hotspot atau titik api secara Nasional berkurang hingga 70-90 persen, namun KLHK menyatakan kewaspadaan tetap ditingkatkan seiring dengan mulai masuknya musim kering.
Lebih dari setengah juta orang diperkirakan meninggal setiap tahunnya hingga 2050 akibat dampak perubahan iklim pada sektor pertanian.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperjuangkan kawasan Ciletuh Geopark agar bisa masuk dalam jaringan geopark dunia Unesco Global Geopark (UGG).
Pemerintah diminta agar sesegera mungkin memiliki peta sumber daya energi baru terbarukan (EBT) yang diperkirakan sangat melimpah di berbagai daerah.
Komitmen Presiden untuk membangun negara maritim belum diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk memulihkan dan melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
KLHK mengingatkan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Dukungan hukum untuk koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, terus meluas termasuk dari 176 advokat dari Jakarta dan Bali yang menamakan dirinya sebagai Tim Advokasi Kriminalisasi Gendo Tolak Reklamasi.
Enam provinsi di beberapa wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan telah menetapkan status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan, melalui UU Paten, perlindungan sumber daya genetik dipercaya akan menjadi semakin masif dan kuat.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah memprioritaskan pembangunan di 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).