calendar
Kamis, 23 November 2017
Pencarian
sri bebassari
Sri Bebassari. Foto: greeners.co/Arief Tirtana

Sri Bebassari, Ratu Sampah Dibalik Lahirnya UU Pengelolaan Sampah di Indonesia

Sosok

Meski terkesan terlambat, pada tahun 2008 Indonesia akhirnya secara resmi memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Bandingkan misalnya dengan Jepang yang telah memiliki undang-undang tentang pengelolaan sampah sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, atau bahkan negara tetangga kita Singapura yang memiliki undang-undang sejenis sejak lebih dari 40 tahun silam.

“Tetap harus disyukuri akhirnya kita sudah punya UU Pengelolaan Sampah. Artinya ada perubahan positif dalam pengelolaan sampah. Kita tidak jalan di tempat,” kata Sri Bebassari.

Saat membicarakan mengenai UU Pengelolaan Sampah, kita tidak mungkin lepas dari peran wanita kelahiran Bandung, 28 Juni 1949 ini. Dia adalah sosok penting dibalik lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2008. Pengalamannya dalam bidang pengolahan sampah sejak awal tahun 80, membuat Sri paham betul bahwa Indonesia sangat membutuhkan undang-undang yang khusus mengatur tata kelola sampah.

Semua berawal dari pengalamannya beberapa kali melakukan studi banding ke luar negeri, melihat bagaimana sampah di sana bisa dikelola dengan baik, dipilah dengan baik, bahkan bisa jadi listrik. Namun, ia acapkali gagal saat dirinya mencoba meniru dan menerapkannya di Indonesia. Dari kegagalannya itu ia sadar bahwa yang dicontohnya hanya setengah saja. Salah satu penyebabnya, negara-negara tersebut sudah memiliki undang-undang tentang pengelolaan sampah sementara di Indonesia belum.

“Sempat kemudian saya riset ke Jepang. Di sana bisa sebagus itu dalam pengelolaan sampah karena tenyata sudah punya UU sampah sejak seratus tahunan yang lalu. Mulai dari namanya Waste Law, sampai sekarang undang-undang sampah di Jepang sudah beranak pinak. Tiap daerah sudah punya peraturan daerah masing-masing yang berbeda sesuai kondisi dan kebutuhannya,” kata Sri.

123
  • Maaf Bu Sri… Indonesia tidak bijak berbangga karena sdh punya UU Sampah. Justru sy heran kalau ibu ada dibalik UU.18/2008 ini. Kenapa ? Fakta sampai ini hari UU tsb tidak mampu diaplikasi sesuai amanatnya. Ibu selalu berada di lingkaran pemerintah, koq biarkan kemunafikan ini terjadi. Kenapa tidak mampu dan tidak mau jalankan regulasi dengan benar ?

    Ibu pernah dengar kan di forum (qta hadir bersama di FGD PLTSa Tempo Group dan bbrp pertemuan resmi qta hadir bersama) sy selalu sorot Pasal 13 UU.18/2008 ini tidak dijalankan (birokrasi/SKPD/KLHK/PU) dimana ibu Sri (InSwa) selalu aktifkan atau diaktifkan oleh pemerintah. Senyatanya Pasal 13 itu tidak diejawantah dengan benar (coba periksa presentase2 ibu Sri dan KLHK atau SKPD) semua sinergi tdk sesuai amanat regulasi. Mengabaikan pasal 13, termasuk kebijakan2 turunan regulasi yg dibuat. Pastilah stag karena keluar rel, hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok. Parah Bu Sri ?!

    Kalau ibu Sri fahami pasal itu tidak jalan atau sengaja tidak di jalankan, bukankah itu menghianati diri sendiri. Bukankah itu qta bohongi rakyat ?

    Kenapa hampir semua kebijakan sampah bermasalah, ya karena keluar dari substansi regulasi. Sepertinya ada kesengajaan untuk menyungkir balik regulasi itu. Faktanya, KLHK ngawur buat kebijakan Kantong Plastik Berbayar. Sampai2 diputar balik kalimatnya menjadi Kantong Plastik Tidak Gratis, macam2lah cara untuk membius otak publik (Konsumen). Sama juga kebijakan lain, sebut misalnya PLTSa juga gagal. Pokoknya hampir semua kebijakan (pusat daerah) hanya kamuplase saja. Maka hasilnya amburadul pula, pemerintah habis duit buat rapat, seminar dll hanya mau menciptakan suasana yg bisa mempengaruhi (semu) publik atau rakyat.

    Saya hanya harap, mari qta yg mengerti sedikit di sampah ini, luruskan masalah, qta jangan munafik menyikapi problem sampah ini.

    Saya tunggu jawaban ibu Sri atau siapa saja, yg mungkin beda pendapat dgn saya atau bisa jadi sependapat.

    Intinya jangan harap “Indonesia Bebas Sampah 2020” kalau paradigma pemerintah tidak berubah. Person birokrasi yg harus berubah (ini yg tidak beres), Bukan teknologi atau SDM yg tidak mumpuni, tapi Karakter Koruptif yg dominan bertaut di persampahan.

    Salam Indonesia Sehat
    Asrul Hoesein
    08119772131
    Jakarta.

  • Tanggapan ini juga bisa didiskusikan di #kompasiana dengan judul “Presiden Segera Moratorium Adipura”
    Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/presiden-segera-moratorium-adipura_5904d43d769773501739a28c

    Saya tunggu Bro/Sis !!!

Top