Jakarta (Greeners) – Kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, telah berlangsung selama tujuh hari dan melalap 15-18 hektar lahan atau 80% dari total area TPA. Insiden kebakaran ini berpotensi memperparah fenomena El Nino akibat emisi metana yang masif.
Peristiwa ini juga bukan sekadar bencana lokal, melainkan cerminan kerentanan sistemik pengelolaan sampah nasional yang semakin parah. Apalagi, kini ada fenomena iklim El Nino Godzilla di Indonesia.
Manager Advokasi dan Outreach CERAH, Bondan Andriyanu mengatakan bahwa kebakaran TPA dan fenomena El Nino menciptakan siklus saling memperparah (feedback loop). El Nino memicu musim kemarau panjang dan kekeringan ekstrem. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah di TPA menjadi kering dan mudah terbakar.
Di sisi lain, kebakaran besar melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah signifikan ke atmosfer, termasuk gas metana (CH4). Gas tersebut memiliki potensi pemanasan global 21 hingga 28 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2).
Bagi Bondan, kondisi ini turut memperparah emisi metana hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini dapat menyebabkan dampak krisis iklim lebih intensif dan cuaca ekstrem seperti El Nino.
“Fenomena Godzilla El Nino adalah alarm bahwa krisis iklim semakin nyata. El Nino memang merupakan fenomena alam, tetapi dampaknya kini jauh lebih ekstrem karena kian parah oleh perubahan iklim akibat akumulasi emisi gas rumah kaca, terutama dari penggunaan energi fosil. Kondisi ini diperburuk oleh pelepasan metana dari pengelolaan sampah yang salah, termasuk kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin,” kata Bondan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).
Menurut Bondan, kebakaran TPA Jatiwaringin menunjukkan bagaimana emisi metana menjadi bom waktu di tengah cuaca ekstrem. Saat musim kering berkepanjangan, tumpukan sampah lebih mudah terbakar dan melepaskan lebih banyak gas rumah kaca dan metana di atmofer. Karena itu, pengendalian emisi metana dan percepatan transisi menuju energi bersih harus menjadi bagian dari upaya menghadapi krisis iklim.
Kuatkan Standar Teknis dan Pemantauan
Sementara itu, saat ini tercatat 400 TPA di Indonesia yang beroperasi dengan sistem open dumping. Sistem ini merupakan metode penimbunan terbuka tanpa pengelolaan gas dan air lindi yang memadai.
Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati menilai metode ini sangat rawan kebakaran, terutama pada musim kemarau panjang. Kebakaran tidak hanya terjadi di TPA Jatiwaringin, tetapi juga terjadi di TPA Pakusari, Jember.
“Kebakaran di TPA sebetulnya terjadi setiap tahun, yang sampai hari ini tidak pernah ada program mitigasi dan antisipasi risiko sistematis dari pemerintah,” kata Yuyun.
Yuyun menegaskan bahwa pemerintah pusat harus membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengalokasikan dana pengelolaan operasional TPA yang memadai setiap tahun. Hal itu penting, agar risiko kebakaran dapat diminimalkan dan polusi lintas batas administratif dapat dicegah.
Ia mendesak adanya standar teknis yang lebih ketat dan pemantauan kualitas udara di sekitar TPA. Pemantauan ini juga tidak hanya berhenti pada partikel debu. Namun, perlu diperluas mencakup PM2.5, PM10, CO2, SOx, NOx, TSS (Total Suspended Solids), black carbon, logam berat, dan terutama dioksin (dioxins).
Menurutnya, angka baku mutu untuk parameter-parameter tersebut harus segera diperketat dan disesuaikan dengan arahan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Saat ini, evakuasi warga sering kali baru terlaksana setelah kebakaran membesar dan asap menyebar luas. Pemerintah seharusnya menetapkan ambang batas minimum parameter kualitas udara yang mengikat sebagai pemicu (trigger) evakuasi dini. Dengan demikian, langkah relokasi warga dapat berlangsung sebelum kondisi mencapai tingkat darurat. Hal ini guna melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan,” tambah Yuyun.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia











































