KLH Bentuk Satgas untuk Kendalikan Karhutla

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026. Inisiatif ini sebagai bagian dari strategi nasioanl dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring proyeksi musim kemarau dan potensi El Nino pada 2026.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pendekatan pengendalian karhutla harus berfokus pada pencegahan yang terstruktur dan terpadu.

“Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,” ujar Hanif di Jakarta, Rabu (22/4).

Data menunjukkan peningkatan signifikan kejadian karhutla pada awal tahun 2026, dengan jumlah titik panas mencapai 3.609. Angka ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Luas kebakaran hingga Februari 2026 juga tercatat meningkat tajam, mencapai lebih dari 32 ribu hektare. Wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi daerah yang paling terdampak.

Menghadapi kondisi tersebut, KLH/BPLH menetapkan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026 yang terdiri dari beberapa tim. Di antaranya tim pendamping, tim sekretariat, dan tim klarifikasi.

Satgas tersebut bertugas memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Mereka juga akan memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara cepat dan efektif hingga tingkat tapak.

Salah satu fungsi utama Satgas diarahkan untuk memperkuat early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengendalian.

Kuatkan Infrastruktur

Sementara itu, KLH/BPLH juga mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di wilayah gambut, melalui perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Upaya ini berlangsung secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat TNI/Polri dan masyarakat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang. Indikasi El Nino berstatus lemah hingga moderat. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran. Terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat, sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini.

Hanif menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi penuh lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran.

Melalui pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, KLH/BPLH berharap upaya pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian nasional.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia