Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperjuangkan kawasan Ciletuh Geopark agar bisa masuk dalam jaringan geopark dunia Unesco Global Geopark (UGG).
Pemerintah diminta agar sesegera mungkin memiliki peta sumber daya energi baru terbarukan (EBT) yang diperkirakan sangat melimpah di berbagai daerah.
Komitmen Presiden untuk membangun negara maritim belum diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk memulihkan dan melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
KLHK mengingatkan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Dukungan hukum untuk koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, terus meluas termasuk dari 176 advokat dari Jakarta dan Bali yang menamakan dirinya sebagai Tim Advokasi Kriminalisasi Gendo Tolak Reklamasi.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan, melalui UU Paten, perlindungan sumber daya genetik dipercaya akan menjadi semakin masif dan kuat.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah memprioritaskan pembangunan di 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan menerapkan sistem baru pengambilan sampah. Sistem baru ini akan seperti sistem pengambilan sampah di Jepang.
Kenaikan suhu di Antartika Rusia diduga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya antraks di barat laut Siberia.
Dalam kurun waktu seminggu terakhir titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat meningkat secara signifikan. Satelit Modis dari NASA mendeteksi 158 hotspot di Kalimantan Barat pada Jumat pagi (19/8/2016) dimana satu hari sebelumnya hanya terdeteksi 106 titik.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berbenah dan mempersiapkan panduan terkait pembentukan Dinas Lingkungan Hidup.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan produk hukum dari rencana kebijakan moratorium sawit.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah disusun untuk mengatur mekanisme tentang sumber daya genetik dalam proses sharing benefit dan perlindungan pengamanan sumber daya genetik Indonesia.










































