Berita
Orangutan yang berhasil dipulangkan kembali (repatriasi) akhirnya akan direhabilitasi ke pulau-pulau asal mereka di Sumatera dan Kalimantan.
Rencana ujicoba penerapan kantong plastik berbayar yang tengah dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ternyata baru disanggupi oleh sembilan daerah dari total 22 daerah.
Sampah plastik selalu membawa kerugian yang begitu besar bagi alam. Di tanah, sampah plastik memiliki waktu yang sangat panjang untuk terurai. Sisanya, sampah plastik akan berakhir di lautan.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menolak kebijakan Pemerintah Prancis yang akan menaikan pajak impor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha hutan pemegang izin terkait implemetasi tata usaha kayu melalui sistem daring (online).
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bekerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman untuk optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan satwa dilindungi.
Meski tidak berhasil masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Badan Legislasi DPR 2016, AMAN tetap meminta tetap ada aturan di daerah untuk pengakuan masyarakat adat.
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menerima kucuran dana dari Pemerintah Norwegia sebagai bentuk dukungan untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015.
Menurut Menteri Siti, sebenarnya pembangunan dan konservasi di Indonesia tidak memiliki masalah. Hanya saja pemerintah memang masih memerlukan waktu untuk membersihkan kebijakan-kebijakan terkait hutan.
Kepala BRG Nazier Foead menyatakan peta yang ada saat ini, antara milik pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pertanian maupun Wetland Indonesia masih memiliki banyak perbedaan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa lahan gambut adalah sumber emisi terbesar dari sektor lahan dan estimasi emisi melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Tiongkok disebut sangat antusias ingin belajar dan menimba pengalaman dari Indonesia dalam implementasi SVLK, baik pelaksanaan di lapangan maupun level kebijakan.
Kiara mengapresiasi komitmen DPR RI yang menjadikan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai prioritas ketiga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.









































