Berita
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk selalu siaga menghadapi bencana ekologis yang tengah mengintai.
Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya upaya penggunaan teknologi untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah perkotaan. Untuk itu, BPPT merekomendasikan teknologi untuk memusnahkan sampah-sampah yang ada.
Pemerintah Daerah khususnya pengelola kegiatan perikanan budidaya di perairan umum diimbau untuk melakukan penataan kegiatan pembudidayaan ikan.
Orangutan yang berhasil dipulangkan kembali (repatriasi) akhirnya akan direhabilitasi ke pulau-pulau asal mereka di Sumatera dan Kalimantan.
Rencana ujicoba penerapan kantong plastik berbayar yang tengah dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ternyata baru disanggupi oleh sembilan daerah dari total 22 daerah.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menolak kebijakan Pemerintah Prancis yang akan menaikan pajak impor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha hutan pemegang izin terkait implemetasi tata usaha kayu melalui sistem daring (online).
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengusulkan harga uji coba untuk penerapan kantong plastik berbayar di ritel-ritel modern dengan besaran Rp 200.
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bekerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman untuk optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan satwa dilindungi.
Meski tidak berhasil masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Badan Legislasi DPR 2016, AMAN tetap meminta tetap ada aturan di daerah untuk pengakuan masyarakat adat.
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menerima kucuran dana dari Pemerintah Norwegia sebagai bentuk dukungan untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015.
Menurut Menteri Siti, sebenarnya pembangunan dan konservasi di Indonesia tidak memiliki masalah. Hanya saja pemerintah memang masih memerlukan waktu untuk membersihkan kebijakan-kebijakan terkait hutan.
Kepala BRG Nazier Foead menyatakan peta yang ada saat ini, antara milik pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pertanian maupun Wetland Indonesia masih memiliki banyak perbedaan.










































