Tak Cukup Ganti PLTD ke PLTS, Batu Bara dan Gas Juga Perlu Dikurangi

Jakarta (Greeners) – Presiden Prabowo berencana melakukan dedieselisasi dengan mengganti 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini mesti diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Dedieselisasi adalah program strategis PT PLN (Persero) untuk mengganti PLTD yang menggunakan bahan bakar solar dengan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), umumnya PLTS Hybrid. Rencana ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada BBM. Terutama, di tengah krisis geopolitik Timur Tengah saat ini.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani mengatakan dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed). Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

Kondisi tersebut membuat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, tidak sejalan dengan cita-cita ketahanan energi Presiden Prabowo.

Menurutnya, program dedieselisasi akan berdampak jauh lebih signifikan jika diperluas. Caranya dengan menghentikan rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara. Termasuk juga menerapkan pensiun dini PLTU karena batu bara masih mendominasi bauran energi nasional.

“Apalagi, dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini. Pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).

Lonjakan Subsidi Energi

Kebijakan dedieselisasi yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS juga menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Sebab, selama ini bahan bakar tersebut tengah membenani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Dwi menegaskan bahwa lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen pada Oktober 2025.

Menurut Dwi, revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas. Hal ini termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Pendorong Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustaya mengatakan bahwa guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Menurutnya, krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia. Krisis ini juga menjadi momentum untuk transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau. Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri. Sebab, akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Tata menambahkan, untuk mengimplementasikan ambisi 100 GW PLTS, pemerintah harus membuka partisipasi publik, komunitas, dan sektor swasta. Sebab, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Ini tercermin dari rasio pembayaran utang terhadap APBN (debt service ratio) di tahun 2026 yang mencapai sekitar 50%.

“Dua kebijakan penting untuk quick wins 100 GW adalah power wheeling untuk industri dan atap surya oleh rumah tangga. Pemerintah harus membuka seluas-luasnya kesempatan publik, swasta, dan komunitas berpartisipasi dalam 100 GW melalui reformasi kebijakan,” tambahnya.

Berdasarkan kalkulasi SUSTAIN, Indonesia bisa mendapat tambahan kapasitas 2,9-5,8 GW dalam dua tahun ke depan dari penggunaan atap surya oleh rumah tangga. Namun perlu dibarengi dengan kebijakan insentif yang tepat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia