Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan renegosiasi ulang terhadap perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dalam progam Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dan renegosiasi dengan Japan International Corporation Agency (JICA) dalam program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
JEDI merupakan program pengerukan sungai, yang kemudian programnya diubah menjadi Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), telah dirintis sejak tahun 2008 lalu. Program ini untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta.
Sedangkan pembangunan MRT, transportasi massal berbasis rel ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemacetan di ibu kota. Diharapkan dengan adanya MRT, terjadi peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal ini.
Dia melihat kedua perjanjian pinjaman tersebut cukup memberatkan Pemprov DKI dalam pengembalian beban hutang serta perjanjian tersebut terlalu mengikat.
“Terhadap hal-hal menyulitkan kita harus mulai berani katakan tidak. Seperti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, saya dapat keluhan kalau syarat pinjamannya rumit dan ruwet. Kenapa rumit banget padahal pinjamannya hanya Rp1,2 triliun,” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (2/4).
Ditegaskannya, tidak perlu melakukan pinjaman dengan nilai hanya Rp1,2 triliun, karena saat ini Pemprov DKI memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10 triliun. Namun, kalau ada program pembangunan infrastruktur yang memakan dana sebesar Rp300 triliun, sedangkan APBD DKI hanya Rp49,9 triliun, kemudian pihak peminjam memberikan syarat rumit, pasti syarat tersebut dipenuhi.
“Ini, hanya Rp1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit. JICA sama juga. Masa kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana, kita harus tunggu sampai tiga bulan. Mendingan tidak usah saja. Kami berikan waktu dua minggu, kalau dua minggu JICA tidak bisa, ya tidak usah saja kerja samanya. Kita harus berani katakan seperti itu,” tegasnya.
Tapi bukan berarti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dan JICA dibatalkan begitu saja. Pihaknya akan terus melakukan renegosiasi terhadap isi nota kesepahaman terhadap pinjaman dana untuk JEDI dan MRT.
“Perjanjian pinjamannya belum kita batalkan. Kita ingin mereka mengikuti keinginan kita lah. Kita negosiasi tidak apa-apa dong. Masa uang pinjaman dari sana, perencanaan dari sana, kontraktor juga dari sana. Siapa yang mengawasi? Saya yang ngawasi juga nggak bisa. Sehingga harus ada advisor dari negara lain yang netral,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kalau dibatalkan begitu saja, akan berdampak dengan struktur keuangan dalam APBD DKI 2013. Artinya, anggaran pembangunan JEDI atau MRT harus dianggarkan lagi dalam APBD DKI. Dimasukkannya dua program tersebut dapat dilakukan saat penyusunan APBD Perubahan atau APBD DKI tahun depan.
“Akibatnya, pelaksanaan dua program tersebut akan mundur. Itu saja konsekuensinya. Hanya itu saja kepentingannya. Kami tidak ingin pelaksanaannya mundur dari target yang telah ditetapkan, tetapi kalau syaratnya rumit seperti itu, ya ngapain diterusin,” papanya.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menyarankan dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah harus menggunakan prinsip pinjaman daerah dilakukan bila dirasakan perlu. Selanjutnya, pinjaman dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.
Karena pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan income atau pendapatan yang dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. “Selain itu, cari pinjaman yang tidak mengikat. Kalau ada pinjaman mengikat seperti harus membeli barang dari negara peminjam atau kontraktor harus dari mereka, lebih baik dipikir ulang kembali,” jelasnya. (G06)
21 Apr 2024 
