Pasuruan Gandeng WWF Wujudkan Penggunaan Kayu SVLK Dalam Negeri

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Pasuruan (Greeners) – World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Pemerintah Kota Pasuruan sepakat mewujudkan percepatan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kota Pasuruan. CEO WWF-Indonesia dan Walikota Pasuruan menandatangani Nota Kesepahaman tersebut di Kantor Walikota Pasuruan pada tanggal 27 Agustus 2015.

Dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Walikota Pasuruan, Hasani, menyatakan, kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kedua pihak untuk mendukung pelestarian alam dengan menolak penggunaan kayu ilegal oleh pengusaha mebel kecil dan menengah setempat. Dukungan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ini berupa kebijakan pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan promosi produk mebel dari Kota Pasuruan baik di tingkat lokal maupun internasional.

“Untuk mendukung SVLK, kami menerapkan perizinan satu atap untuk memudahkan pengusaha UKM mebel yang selama ini terkendala dalam proses pembuatan Izin Usaha Industri (IUI), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Selain itu kami berencana mengeluarkan kebijakan pengadaan barang berbahan kayu di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan dengan memasukan SVLK sebagai salah satu kriterianya” jelas Hasani, Pasuruan, Jumat (28/08).

Menanggapi kesepakatan ini, CEO WWF Indonesia, Dr. Efransjah, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut sejalan dengan surat edaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No: S553/UM-4/2015 yang mewajibkan SVLK sebagai salah satu persyaratan dalam pengadaan barang berbasis kayu. KLHK juga telah memasukan usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

“Kami siap mendukung upaya ini melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang SVLK terutama dalam penerapannya di lapangan. WWF mendorong agar lebih banyak lembaga pemerintah yang akan menerapkan kebijakan serupa,” katanya.

WWF Indonesia bersama ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia) dengan dukungan dana Uni Eropa, melalui Proyek EU-Switch, telah melakukan pelatihan kepada 300 UKM dan pendampingan 30 perusahaan mebel kecil dan menengah sejak tahun 2013.

“Dengan adanya kerjasama antara WWF Indonesia dan Pemerintah Kota Pasuruan, diharapkan dapat membantu pengusaha mebel untuk memperoleh SVLK dan memenuhi permintaan pasar domestik maupun Internasional,” ujarnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top