Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis baseline data nasional kebocoran sampah dari darat ke laut Indonesia. Berdasarkan penelitian di 18 kota di seluruh Indonesia, jumlahnya 0,27 hingga 0,59 juta ton per tahun. Kepala LIPI, Tri Laksana Handoko mengatakan jenis sampah terdiri dari sampah plastik, non plastik seperti kayu, dan styrofoam.
“Menariknya sampah yang paling dominan ialah styrofoam dan sampah plastik single multi layer (sachet). Karena jenis sampah ini tidak bisa di-recycle, tidak bernilai ekonomi, makanya berakhir di laut. Jadi., kalau mau ada pelarangan styrofoam harus masuk ke dalam prioritas utama,” ujar Handoko di, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Handoko mengatakan tiga kota yang dominan menghasilkan sampah, yakni Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Karena ketiga kota tersebut dikelilingi oleh sembilan muara sungai yang sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk.
Baca juga: LIPI: Tidak Mudah Meneliti Sumber Sampah di Laut
“Semakin banyak penduduknya semakin banyak muatan sampahnya. Jadi, penanganan yang paling utama harus ada perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan peningkatan kebersihan. Karena kalau sudah masuk ke laut sudah susah,” ucap Handoko.
Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSLB3 KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menuturkan untuk menangani sampah di daratan, ada tiga hal yang bisa dilakukan yakni, melakukan pendekatan gerakan pengurangan sampah (less waste), melakukan ekonomi sirkular, dan pendekatan teknologi.
Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dan Kepala LIPI, Tri Laksana Handoko, saat membahas penanganan sampah laut, di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019. Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih
“Pendekatan dan penanganan tersebut kita dorong ke daerah-daerah. Diusulkan juga oleh Menteri LHK bahwa seluruh kantor pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengurangi penggunaan single use plastic secara bertahap. Usulannya dimulai 1 Februari 2020, untuk pemerintah pusat diberi jeda waktu 6 bulan dan pemerintah daerah 1 tahun,” ujar Vivien.
Baca juga: Sampah Plastik dan Illegal Fishing Masalah Paling Besar di Laut Indonesia
Dalam penanganan sampah yang bermuara ke laut, semua kementerian bekerja sama, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian ini bertugas khusus menangani masalah sampah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
“Di Labuan Bajo setiap hari KKP menangani 8-12 juta ton sampah. Jadi bagaimana sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini segera ditangani. Apakah dihancurkan atau didaur ulang. Tapi sudah dikoordinasikan dan masalah teknisnya sedang dipelajari dengan detail. Karena membutuhkan waktu dan anggaran yang kami siapkan untuk 2020,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menurut Edhy penanganan sampah plastik oleh KKP memiliki program vokasi untuk para nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Masyarakat akan berpartisipasi mengumpulkan sampah plastic dan memperoleh bantuan berupa alat-alat daur ulang sampah.
“Semua orang diwajibkan ikut membangun, termasuk juga nelayan. Saya optimistis program tersebut bisa dilakukan oleh pelaku nelayan tangkap dan budidaya,” kata dia.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Devi Anggar Oktaviani
21 Apr 2024 
