Jakarta (Greeners) – Kementerian PPN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong transportasi berkelanjutan di enam kota besar di Indonesia. Saat ini sektor transportasi masih menyumbang emisi dan pencemaran udara.

Direktur Transportasi Kementerian PPN Bappenas, Ikhwan Hakim mengatakan, pengembangan transportasi berkelanjutan ini akan fokus dilakukan di enam kota metropolitan di antaranya Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar.

“Pendekatan sudah sesuai, kita fokus pada enam kota metropolitan dengan tiga strategi. Kelembagaan pun dibangun juga, urban mobility plan didukung, dan skema pendanaannya disiapkan,” kata Ikhwan dalam Webinar Diseminasi Hasil Studi Dampak Polusi Udara Dari Sektor Transportasi terhadap Kesehatan di Indonesia, Senin (24/7).

Saat ini transportasi berbahan bakar fosil memperburuk kualitas udara di Indonesia. Perlu adanya kebijakan transportasi umum untuk mengurangi polusi dan emisi.

Laporan World Air Quality Report dari IQAir menyebut, kualitas udara di sejumlah kota besar Indonesia tergolong buruk. IQAir mengukur berdasarkan konsentrasi particulate matter (PM) 2.5 di udara.

Partikel ini salah satunya berasal dari asap kendaraan bermotor yang menyumbang banyak polutan. Tahun 2022 kendaraan bermotor pun mengalami peningkatan hingga mencapai 163 juta unit. Sepeda motor mendominasi hampir 81 %. Hal ini juga menjadi faktor penurunan pengguna public transport di Jabodetabek.

Dalam hal ini, pelaku daerah memiliki andil yang besar untuk menyiapkan mobility plan dan kematangan kelembagaan.

Tiga Kebijakan Transportasi Berkelanjutan

Sementara itu, ada tiga kebijakan yang dirumuskan dalam rencana mobilitas berkelanjutan. Kebijakan tersebut terdiri dari avoid, shift, dan improve.

Kebijakan avoid untuk mengurangi energi dari aktivitas perjalanan. Simulasi kebijakan ini berupa pengembangan berorientasi transit dan remote working. Kemudian, kebijakan shift yaitu menggeser pola kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Lalu kebijakan improve dengan memanfaatkan teknologi terbaru misalnya menggunakan kendaraan listrik atau berbasis energi baru terbarukan (EBT). Cara ini bisa meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon.

Bappenas juga merancang rencana mobilitas seperti pengembangan koridor-koridor angkutan umum dalam rangka meningkatkan penggunaannya dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Transportasi publik ramah lingkungan perlu didorong. Foto: Shutterstock

Pencemaran Udara Ancam Kesehatan

Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto berpendapat, pendekatan kepada sektor transportasi untuk mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udara keputusan tepat.

“Kita melihat sumber polusi udara yang terbesar dari transportasi kontribusinya 35 % sampai 55 %,” ungkap Budi.

Ia menambahkan, tanpa sadar, manusia saat ini sedang menghirup udara yang telah tercemar sehingga berbagai macam polutan bisa masuk ke dalam paru-paru.

Jika pencemaran udara belum teratasi tegasnya, manusia bisa dengan cepat terserang penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), batuk, pilek, radang tenggorokan, dan penyakit kronis lainnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada usia dini.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Lombok (Greeners) – Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan di Lombok Utara memiliki larangan penggunaan kendaraan bermotor lewat Awig-awig. Aturan adat ini mampu menekan emisi dan bebas dari polusi.

Kearifan lokal ini tak lekang oleh zaman. Hingga kini tiga Gili hanya mengandalkan cidomo dan sepeda sebagai alat transportasi. Walaupun tidak diketahui sejak kapan aturan itu ada, tetapi masyarakat memegang teguh larangan penggunaan kendaraan bermotor di pulau mereka.

Cidomo merupakan alat transportasi tenaga kuda khas Pulau Lombok dan Kepulauan Gili. Kendaraan ini mirip dengan delman atau andong di Pulau Jawa.

Selain itu, tiga Gili ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bak surga bagi Indonesia. Pesona lautnya indah memukau. Air lautnya jernih, terumbu karangnya indah, dan kaya biota laut. Hal inilah yang menarik para wisatawan mancanegara.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup NTB, Amri Nuryadin mengatakan, NTB memiliki target net zero emission di tahun 2050. Kearifan lokal di Gili Matra ini sebagai contoh konkret yang mendukung target pengurangan emisi.

“NTB punya niat dahulu daripada nasional, dia punya target 2050 lebih maju. Tapi faktanya pengguna energi kotor di 2023 ini masih marak. Ya, contoh konkret yang baik itu di Gili Matra, kearifan lokalnya bisa membantu mengurangi emisi,” kata Amri kepada Greeners, Senin (17/7).

Meskipun seluruh aktivitas di perhotelan masih menggunakan energi fosil, tetapi dengan tidak adanya kendaraan bermotor berpengaruh besar menekan polusi udara.

Motor Angkut Sampah Boleh Beroperasi

Secara terpisah, Kepala Dusun Gili Meno, Masrun mengatakan, terbentuknya aturan adat Awig-awig berawal dari pemikiran masyarakat yang menganggap kendaraan bermotor ini rawan untuk digunakan. Sejauh ini, kendaraan yang diizinkan beroperasi hanya motor roda tiga pengangkut sampah.

“Setelah diperdakan yang boleh masuk itu pengelolaan sampah yang dikirim ke darat ada motor roda tiga khusus untuk sampah. Selebihnya tidak boleh karena cidomo tidak mampu mengangkut sampah ini,” ungkap Masrun.

Masrun menambahkan, sekitar tahun 2015, motor listrik pertama kali beroperasi di ketiga Gili di Lombok Utara. Namun, hanya beberapa warga saja yang memilikinya.

Walaupun bebas polusi, masuknya motor listrik ke tiga Gili menuai perdebatan. Sebab ada ketidaksesuaian dengan peraturan daerah dan peraturan desa. Sehingga menurutnya, perlu pembatasan penggunaan motor listrik.

Selain Cidomo, sepeda juga menjadi salah satu alat transportasi di tiga Gili. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Potensi Polusi di Gili Lombok Masih Terjadi

Meski ada pelarangan dari aturan adat terkait pengoperasian kendaraan bermotor, potensi polusi dari sumber lain tetap ada. Walhi NTB melihat potensi polusi bisa datang dari masuknya alat berat untuk revitalisasi kawasan Gili.

Berdasarkan pengamatan Amri, beberapa waktu yang lalu terdapat alat berat yang beroperasi di Gili Trawangan untuk penggalian air bersih di bibir pantai oleh beberapa perusahaan.

“Beberapa akhir ini ada alat berat masuk ke sana untuk penggalian air bersih di Gili Trawangan,” tegas Amri.

Ia meminta perlunya evaluasi terhadap penggalian ini, agar lokasinya jangan di bibir pantai. Penggalian di lokasi tersebut kurang tepat dan bisa berdampak serius ke lingkungan hidup.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan menggunakan kendaraan dinas berbasis kendaraan listrik. Tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jakarta Bebas Karbon.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, Jakarta merupakan kota climate resilience yang secara ambisius menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Penurunan reduksi dari gas rumah kaca mencapai 30 persen, ambisiusnya bisa 50 persen. Demikian pada 2050 nanti kita bisa net zero emission dan tak ada lagi industri-industri dan kendaraan berbahan bakar fosil,” katanya di sela-sela acara Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Implementasi Pengendalian Dampak Bencana Iklim di Kawasan Asia Tenggara di Jakarta, Rabu (28/9).

Lebih jauh, ia mengungkap bahwa emisi pada sistem transportasi baik roda dua maupun empat berdampak signifikan terhadap emisi total, yakni sebesar 75 persen. Penurunan emisi juga diikuti oleh electric public transportation yang lain seperti mengoperasikan sebanyak 100 bis listrik di Jakarta.

Ia menambahkan, setidaknya terdapat tiga strategi dalam mengendalikan pencemaran udara di Jakarta antara lain, meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Kemudian mengurangi emisi pencemar udara dari sumber bergerak dan dari sumber tak bergerak.

Timbang-Timbang Anggaran Pembelian

Sementara Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, akan terus meng-update kebijakan upaya modifikasi dan pembelian mobil listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini akan mereka lakukan tahun depan. “Rasanya belum kalau tahun ini, mungkin tahun depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan modifikasi kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Selain itu, Pemprov DKI juga akan membeli mobil listrik.

Dia menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dari kendaraan dinas yang para pejabat gunakan saat ini.

Jika memungkinkan untuk memodifikasi, pemprov akan upayakan. Namun, jika harus membeli kendaraan dinas baru, anggarannya akan mereka kaji terlebih dahulu. Sebab kendaraan listrik tidaklah murah.

Ia menambahkan, transisi kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik membutuhkan waktu yang panjang dengan keuntungan biaya yang lebih murah.

“Memodifikasi kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik perlu waktu, tetapi biaya lebih murah. Namun, juga ada keterbatasan kemampuan untuk mengkonversi jenis bahan bakar pada kendaraan dinas, tidak semudah itu juga,” ujar Riza.

Kepala Dinas DLH DKI Jakarta (kiri) dan sejumlah pejabat di lingkungan DKI Jakarta memberikan pernyataan seputar mobil listrik. Foto: Greeners/ Ramadani Wahyu

Instruksi Presiden Perkuat Implementasi Kendaraan Listrik

Riza mengatakan, anggaran penggantian kendaraan dinas menjadi mobil listrik sudah pemprov siapkan. Sehingga, dana tidak ada masalah. Pemprov DKI Jakarta juga akan mengganti kendaraan dinas menjadi listrik secara bertahap.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Periset Pusat Riset Mekatronika Cerdas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Wahono menilai, kunci dari suksesnya pasar electronic vehicles adalah baterai yang terjangkau, dan daya yang bertahan lebih lama.

“Penelitian controller throttle yang sedang kami kembangkan cukup efektif dalam meningkatkan performa,” ungkap Bambang.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemanfaatan sepeda dan transportasi publik penting sebagai alternatif solusi di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Selain mengurangi kemacetan, alternatif tersebut mengedepankan kendaraan ramah lingkungan. Jadi solusinya tidak sebatas mendorong kendaraan listrik.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyatakan, eksistensi sepeda telah bertahan selama lebih dari dua abad. Fungsi dan manfaat sepeda seharusnya jadi bagian dari solusi kenaikan BBM. Selain mengurangi kemacetan, juga tak berkontribusi sama sekali terhadap emisi.

“Artinya paradigma solusinya kenapa harus kembali ke kendaraan pribadi, walaupun itu mobil listrik. Seharusnya fokus ke transportasi publik dan non motorized,” katanya kepada Greeners, Minggu (11/9).

Pernyataan Fahmi ini sekaligus merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait transisi Indonesia menuju era kendaraan elektrifikasi atau electric vehicle (EV). Langkah ini termasuk mendorong agar melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil yang mengakibatkan pembengkakan subsidi BBM.

Satu Unit Mobil Rata-Rata Konsumsi BBM 1.500 Liter Per Tahun

Berdasarkan data industri kendaraan bermotor, rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1500 liter/ tahun dan 305 liter/ tahun untuk motor. “Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar kementerian atau lembaga (K/L) terkait menetapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. “Saya juga meminta tim teknis yang terdiri dari lintas K/L agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain,” imbuhnya.

Khususnya negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Lalu mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat Indonesia adopsi.

Sementara itu, saat ini pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan EV di Indonesia. Luhut menyebut, upaya ini penting karena tak sekadar mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, tapi mengurangi emisi CO2.

“Tujuannya untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini,” imbuh Luhut.

Hari sepeda dunia dorong sepeda alat transportasi ramah lingkungan. Foto: Jakarta Collaboride

Harga Tinggi Kendaraan Listrik

Ketua B2W Bandung Wildan Fachdiansyah juga menilai, alternatif penggunaan sepeda memiliki operational cost yang lebih murah dibanding dengan kendaraan berbahan BBM. “Penggunaan sepeda untuk aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih feasible ketika melihat lonjakan harga BBM karena operational cost-nya yang lebih murah,” kata Wildan.

Selain sepeda, untuk jarak tempuh yang lebih jauh, alternatif transportasi publik bisa menjadi solusi paling efektif dan harus jadi prioritas jika kita bandingkan transisi ke kendaraan listrik. Menurutnya, transportasi publik memiliki cakupan yang luas dan dapat banyak orang manfaatkan.

“Sedangkan kendaraan listrik merupakan teknologi baru, harganya masih cukup tinggi untuk banyak orang manfaatkan,” ujar dia.

Wildan mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan pembatasan terhadap kendaraan berbahan BBM. Namun, ia menekankan perbaikan sistem transportasi publik. “Upaya pembatasan saja tidak cukup, tapi harus diiringi pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Peluncuran acara bersepeda Bike45Ride bukan sekadar menandai perayaan 45 tahun kemitraan strategis ASEAN dan Uni Eropa (EU). Akan tetapi, bertujuan untuk menciptakan dan mendorong masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Jock Hoi bersama dengan Duta Besar EU untuk ASEAN Igor Driesmans meluncurkan secara resmi acara Bike45Ride, di Jakarta, Sabtu (13/8).

Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar EU untuk ASEAN Igor Driesmans H.E mengatakan, pertumbuhan hijau dan lingkungan merupakan sektor strategis utama dengan ASEAN.

“Acara Bike45Ride ini tidak hanya menandai 45 tahun hubungan kami dengan ASEAN. Tetapi juga komitmen kami untuk melanjutkan bekerja sama menuju masa depan yang lebih hijau,” katanya dalam konferensi pers, di hari yang sama.

Selama 45 tahun ini lanjutnya, kerja sama ini harus mampu mengatasi tantangan bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Utamanya bagi warga ASEAN dan EU. Ia menyebut, kompetisi bersepeda ini bertujuan mendorong seluruh warga ASEAN dan EU mengambil peran untuk membuat masa depan yang lebih hijau.

Senada dengannya, Dato Lim Jock Hoi menyatakan, kegiatan ini tidak hanya sebagai platform yang kredibel menciptakan kesadaran kerja sama ASEAN-EU. Akan tetapi, upaya untuk mendorong lebih banyak orang menuju transportasi yang lebih berkelanjutan.

Bike45Ride dorong transportasi berkelanjutan masyarakat ASEAN. Foto:EU-ASEAN

Masyarakat Perkotaan Butuh Transportasi Berkelanjutan

Sementara itu berdasarkan data yang ada, saat ini populasi ASEAN yang lebih dari 650 juta jiwa. Hampir 300 juta di antaranya tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya, 25 % di antaranya tinggal di kota-kota dengan lebih dari satu juta penduduk. Sementara dalam 15 tahun ke depan, wilayah perkotaan di ASEAN harapannya dapat menampung 100 juta orang lagi.

“Dengan dukungan €5,1 juta dari Uni Eropa untuk tahun 2021-2024, program Smart Green ASEAN Cities (SGAC) akan membantu negara anggota ASEAN. Terutama untuk menemukan solusi hijau dan cerdas tingkat urbanisasi yang tinggi melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi,” paparnya.

Manajer Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC) Fakri Karim menyatakan, perkotaan merupakan sumber utama gas rumah kaca. Berdasarkan analisis, keadaan atmosfer di kawasan ASEAN berada pada tingkat polusi udara yang meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan emisi karbon dari dua kontributor terbesar yaitu sektor energi dan transportasi.

Acara Bike45Ride adalah kompetisi bersepeda virtual yang diselenggarakan dari 13 Agustus hingga 11 September 2022 untuk semua warga negara ASEAN dan Uni Eropa yang tinggal di 10 negara anggota ASEAN. Peserta dapat bersifat individu atau kelompok (lima peserta) untuk menempuh jarak total 45 km dalam periode balapan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika kini mengembangkan kendaraan listrik otonom yang ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik ini mereka lakukan untuk memenuhi Prioritas Riset Nasional (PRN) kendaraan listrik 2020-2024.

Dalam keterangannya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan, kendaraan otonom atau tanpa pengemudi akan menjadi standar kendaraan di banyak negara, termasuk Indonesia.

“Potensi implementasi kendaraan otonom untuk satu atau dua penumpang itu dapat digunakan di area terbatas atau kawasan khusus. Kawasan itu seperti kebun raya, objek wisata, kawasan perumahan, industri dan perkantoran. Kendaraan otonom itu, juga dapat sebagai pengangkut untuk transportasi massal di kawasan khusus tersebut,” katanya.

Konsep sistem transportasi yang lebih baru ini, yakni autonomous vehicle (AV), nantinya dapat beroperasi di bandara, kampus dan sektor publik lainnya. Autonomus vehicle mewakili konsep Micro Electric Vehicle Teleoperated Driving System (MEViTDS) yang dikemudikan dari jarak jauh.

Pengembangan kendaraan listrik BRIN lakukan untuk memenuhi PRN kendaraan listrik 2020-2024 yang berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom. Teknologi itu mulai dari sistem deteksi objek/sensor, sistem telekomunikasi, human to vehicle interaction dan computer vision.

Sementara pada era sebelumnya, pengembangan kendaraan listrik fokus pada penguasaan teknologi komponen kunci, seperti motor listrik, baterai, control system/power electronics, platform dan charging system.

BRIN Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

Pernyataan Tri Handoko menyusul penyelenggaraan Indonesia Electric Motor Show (IEMS 2022). Mengusung tema ‘Strengthening Autonomous Ecosystem’, IEMS 2022 akan berlangsung pada 8-10 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Handoko menyatakan, kegiatan ini berpeluang menciptakan ekosistem kendaraan listrik.

“BRIN ingin mendorong berbagai pihak untuk menjadi bagian dari ekosistem yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di bidang AV. Hal ini akan membantu menciptakan proposisi nilai baru yang terbentuk melalui kolaborasi,” paparnya.

BRIN juga mengajak seluruh stakeholder, termasuk industri, agar mau berinvestasi guna memperkuat ekosistem yang sudah ada. Menurut Handoko, solusi end-to-end, yang berbasis pada teknologi, membutuhkan hubungan internal yang kuat antara sektor hulu dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

Menurutnya, IEMS 2022 merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai ajang untuk mensosialisasikan tentang ekosistem kendaraan listrik. Khususnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

“Ini merupakan salah satu bentukan dukungan BRIN bersama para stakeholders serta produsen kendaraan listrik untuk memacu perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dan berbagai inovasi terbaru,” ungkapnya.

IEMS mendapat dukungan berbagai steakholder yaitu Kemenkomarvest, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Dewan Energi Nasional, Industri BUMN PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT LEN Industri (Persero) serta industri lainnya. Ada pula universitas dan politeknik yang banyak melakukan kegiatan dalam pengembangan kendaraan listrik di tanah air.

“Semoga event ini akan dapat memperkuat ekosistem otonom yang telah ada. Sehingga ke depan, aktivitas riset dan inovasi dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan bangsa di masa mendatang,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dari hasil kajiannya mengungkapkan fakta menarik. Dari kajian yang ITDP lakukan di tahun 2018 di sektor transportasi publik, ada penurunan sebesar 40 % pengguna commuter line di Jakarta dibanding tahun 2008.

Transport Manager ITDP Gonggong Towa Sitanggang mengungkap, volume penumpang transportasi publik seperti KRL commuter line terus mengalami penurunan dibandingkan kendaraan pribadi.

Hal ini mengacu data dari The Study on Integrated Transportation of Master Plan for Jabodetabek. Tahun 2008 sekitar 50 % masyarakat yang menggunakan commuter line di Jakarta sebagai transportasi publik. Akan tetapi berdasarkan kajian terbaru tahun 2018, angka tersebut turun menjadi 10 %. Artinya ada penurunan sebesar 40 %.

“Ini disebabkan oleh aksesibilitas transportasi yang masih rendah, sistem penumpang yang masih berkualitas buruk. Selain itu nyamannya kendaraan pribadi seperti sepeda motor juga menjadi pemicu kenapa masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi,” katanya Sustainable Transport Event 2022, Rabu (13/7).

Pernyataan Gonggong ini muncul dalam penyelenggaraan Sustainable Transport Event 2022. Mengusung tema “Urban Transport Talks Seri 2: Masa Depan Transportasi Publik di Indonesia” acara ini merupakan bentuk kolaborasi ITDP Indonesia dengan dukungan #UKPACT dan ClimateWorks Foundation (CWF). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Institut Transportasi & Logistik (ITL) Universitas Trisakti juga terlibat dalam acara tersebut.

Prioritaskan Pembangunan Transportasi Publik

Gonggong menyebut, berkaca dari studi yang ITDP lakukan, pembangunan transportasi publik, jalur pejalan kaki dan pesepeda sangat penting. Saat ini, orientasi perencanaan transportasi perkotaan, masih berpihak pada kendaraan pribadi. Imbasnya, akan menyebabkan pertumbuhan kendaraan pribadi yang signifikan dan tak terkendali.

Sementara itu, Rektor Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Universitas Trisakti Tjuk Sukardiman berpendapat, penyelenggaraan transportasi di perkotaan setidaknya harus menekankan pada berbagai aspek krusial, seperti lingkungan, sosial dan keamanan.

“Penyelenggaraan transportasi itu sangat berdampak ke masyarakat perkotaan. Pertama dampak lingkungan, seperti polusi bisa membuat orang sakit, umurnya menjadi pendek, hilang produktivitas,” ucapnya.

Oleh karenanya, ia menekankan transportasi yang berkelanjutan dan memiliki aksesibilitas ke seluruh lapisan masyarakat. Aspek berikutnya yaitu pada sektor sosial ekonomi. Pembangunan transportasi utamanya di perkotaan harus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat sendiri itu memberikan sesuatu untuk operator dan pengguna. Dia menyediakan lahan, bengkel, hingga pembangunan SPBU. Itu semua merupakan kesatuan sistem,” tuturnya.

Selain itu, transportasi di perkotaan juga harus menekankan aspek keamanan. Sebagaimana transportasi harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Acara Sustainable Transport Event 2022 yang berlangsung Juni 2022 hingga September 2022 mendatang ini bertujuan mendorong lebih banyak kota-kota di Indonesia memulai reformasi sistem transportasi termasuk transportasi publik. Acara ini juga mendorong peningkatan wawasan mahasiswa tentang transportasi publik berkelanjutan.

Urban Transport Talks berlangsung di 3 kampus yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Institut Teknologi Bandung.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Bandung (Greeners) – Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen memastikan pengurangan beban transportasi kendaraan bermotor, termasuk di dunia pendidikan. Sebagai langkah awal, akan ada akselerasi gerakan bersepeda ke sekolah atau bike to school pada tingkat SMP di Kota Bandung.

Kabid Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Disdik Kota Bandung, Edi Suprjoto mengatakan, saat ini siswa tingkat SMP utamanya sekolah negeri telah melaksanakan pembelajaran 100 persen tatap muka.

“Kegiatan berjalan kaki maupun bersepeda dapat menjadi alternatif solusi agar tubuh semakin sehat. Apalagi seiring dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersistem zonasi yang mengedepankan siswa dekat dengan sekolahnya,” katanya dalam Diskusi Terarah Akselerasi Gerakan Bersepeda ke Sekolah Tingkat SMP Kota Bandung di SMPN 13 Bandung, Rabu (29/6).

Acara inisiasi Greeners.co ini, sebagai gerakan awal untuk anak-anak SMP. Apalagi saat ini sudah ada kegiatan bersepeda berbasis komunitas yang berlangsung di sekolah-sekolah di Bandung. Misalnya ‘Pelajar Nyasab’ atau ‘Nyaba Jumpa’.

“Saya ingin mengagendakan kegiatan orienteering sepeda pelajar. Terdiri atas lima orang satu kelompok, dari sekolah-sekolah, ke tempat-tempat wisata Kota Bandung,” imbuhnya.

Setelah pandemi Covid-19 berlalu, ia yakin bisa melibatkan minimal 10 sepeda dari masing-masing SD kelas 6, dan kelas 7, 8, 9 SMP. Pria yang melakukan kunjungan terdekat dari Kantor Disdik Kota Bandung dengan sepeda itu, optimistis kegiatan orienteering akan melibatkan banyak peserta.

Edi juga mengapresiasi diskusi ini. Baginya kegiatan bersepeda itu penuh filosofi. Bersepeda pun, lanjutnya menjadi sikap teladan untuk selalu tough, tangguh, menghadapi cobaan.

B2W Kota Bandung : Guru Jadi Teladan Bike To School

Ketua Bike to Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah menyatakan, B2W Bandung telah mengampanyekan bersepeda. Menurutnya sepeda sebagai moda transportasi ramah lingkungan jarak dekat untuk berbagai aktivitas selain ke kantor.

“Intinya adalah bersepeda untuk berbagai aktivitas, untuk mengurangi beban polusi di Kota Bandung. Melalui bersepeda ke sekolah, kami ingin guru-guru menjadi teladan bagi siswanya untuk menggunakan sepeda ke sekolah,” katanya.

B2W, kata Wildan ingin mengajak siswa bersepeda ke sekolah atau bike to school karena dapat menjadi kebiasaan baik yang bisa siswa pertahankan dari sekolah sampai kuliah.

Ia pun merangkum sejumlah manfaat bike to school dari jurnal ilmiah. Mulai dari meningkatkan konsentrasi siswa, meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa dan menurunkan Body Mass Index (BMI).

Selain itu, bersepeda dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular, mengembangkan kemampuan mengatur emosi, mempererat hubungan sosial dan jejaring siswa. Selanjutnya, dapat mengurangi kemacetan di kawasan sekitar sekolah dan menurunkan emisi gas buang.

B2W bekerja sama dengan Lapan telah melakukan studi mengenai hubungan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer) atau PM2,5 di Bandung. Studi ini ingin melihat kondisi PM2,5 yang buruk dengan kesehatan jantung. Hasilnya dengan menghirup udara yang sama para pesepeda aktif memiliki kualitas bernapas dan jantung lebih baik.

Mengingat segudang manfaat bersepeda, Wildan ingin menambah keterampilan para siswa. Misalnya edukasi siswa dan lingkungan sekitar sekolah, tentang keselamatan dalam bersepeda dan berlalu lintas. Ia juga berharap ke depan dapat tercipta rute selamat sekolah dan membangun lingkungan yang lebih kondusif untuk bersepeda dan jalan kaki.

Para peserta diskusi terarah bersepeda ke sekolah berfoto bersama. Foto: Greeners.co

Kondisi Pencemaran Udara di Bandung Tergolong Buruk

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyatakan, jika baru-baru ini Jakarta dikabarkan memiliki cemaran udara yang buruk, bukan berarti Bandung baik-baik saja.

Berdasarkan tren grafiknya, sepanjang tahun warga Bandung lebih banyak mengirup udara dengan PM10 dan yang PM2,5 yang melampaui baku mutu udara ambien (BMUA) nasional. Sesuai hasil riset, rerata konsentrasi paparan dari PM10 dan PM2,5 di Bandung, masing-masing 27,67 µg/m3 dan 27,25 µg/m3.

“Debu halus yang diirup masyarakat itu bisa dihirup dan direspons dengan bersin. Tapi kalau terlalu sering, bisa memasuki tubuh,” kata pria yang akrab disapa Puput ini.

Angka tersebut, di atas batas ambang sehingga mengakibatkan pneumonia. KPBB juga merilis data bahwa konsentrasi CO di Bandung sebagian besar berada di bawah rata-rata tahunan BMUA Nasional (4.000 µg/m3) meskipun untuk sementara waktu juga terlihat (sedikit) di luar baku mutu.

Mendekati Juli, Agustus, September, katanya, udara di Bandung memburuk bisa sampai memicu kanker. Dampak polusi lainnya di Kota Bandung adalah ISPA, broncho pneumonia, pneumonia, Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK), asma dan jantung koroner.

Ia menyebut sumber pencemaran paling besar dari kendaraan bermotor lalu disusul sektor lain seperti debu jalanan, pembakaran sampah terbuka, kayu bakar dan pembakaran sampah domestik.

KPBB mendorong adopsi kendaraan tidak bermotor sebagai bagian moda transportasi. Kemudian meneguhkan bersepeda sebagai budaya. Melakukan kampanye dan pendidikan publik untuk bersepeda lewat bike to school, berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum massal.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan melakukan pembangunan lajur sepeda sepanjang 195,6 kilometer pada tahun 2022. Sebanyak 20 titik ruas penambahan itu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengguna sepeda.

Saat ini DKI Jakarta telah memiliki lajur sepeda sepanjang 97,7 kilometer. Jika pembangunan lajur baru tahun ini lancar maka Jakarta akan memiliki 293,37 kilometer lajur sepeda.

Perwakilan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Ciptaghani Antasaputra menyatakan, penambahan jumlah lajur sepeda hendaknya diikuti dengan pengawasan keberlanjutan, baik lajur dan para pengguna sepeda.

Para pesepeda, sambung dia merupakan kelompok rentan yang sama dengan pejalan kaki. Sebanyak 90 persen pembagian ruang jalan didominasi kendaraan bermotor. Sedangkan 10 persennya untuk trotoar.

“Sudah selayaknya perlakuan kelompok pesepeda dan pejalan kaki ini dibuat secara khusus agar memiliki ruang yang adil bersama kelompok kendaraan bermotor di jalan raya,” katanya dalam Forum Group Discussion Perencanaan Lajur Sepeda Tahun Anggaran 2022 DKI Jakarta, Kamis (23/6).

Lajur Sepeda Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Menurut Ghani, pengguna sepeda bukan sekadar kelompok yang secara profesional melakukan kegiatan sepeda. Akan tetapi, juga kelompok yang menggunakan sepeda sebagai bagian menunjang segala aktivitas dan pekerjaan. Oleh karenanya, pengguna sepeda perlu mendapat pelayanan inklusif.

Misalnya, dengan memastikan lajur ini terkoneksi dan tak terputus, aman dan terproteksi. Termasuk di lajur persimpangan jalan. Begitu pula sebaiknya ada penyebrangan dan fase khusus untuk pesepeda.

“Fase khususnya pun harus diatur ulang. Seperti fase belok kiri langsung yang membuat pesepeda dan pejalan kaki tak bisa menyeberang. Ini bisa memicu konflik yang membahayakan,” ucapnya.

Ia juga menekankan agar Pemprov DKI Jakarta mencermati jalan-jalan yang rawan konflik dengan lajur sepeda. Misalnya, Jl Yos Sudarso, terdapat jalan tol yang melintasi persimpangan. Begitu pula dengan rute-rute memutar yang kerap kali membuat para pengguna sepeda harus memutar lebih jauh.

“Inilah momen yang tepat agar Pemprov tak sekadar membuat lajur sepeda saja. Tapi juga memperhatikan konflik-konflik antara lajur sepeda di jalan raya yang harus menjadi perhatian lebih,” paparnya.

Ghani menyebut, dengan adanya jalan yang sempit maka trafic kendaraan akan menjadi tinggi. Namun, mengacu pada Litman (2001), sejatinya penambahan ruas jalan akan turut menambah peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor.

Penutupan Ruas Jalan Turunkan Volume Kendaraan

Artinya, tambahnya akan ada titik keseimbangan antara kapasitas dan volume kendaraan. Hal sebaliknya, bila ada penutupan ruas jalan maka berkontribusi menurunkan volume kendaraan.

Kondisi ini secara jangka pendek memang membuat kemacetan terjadi di mana-mana. Namun, Ghani optimis hal ini akan memacu masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda.

“Misalnya di London, 17 persen ruas jalan pemukiman ditutup untuk kendaraan bermotor maka terjadi 40 persen penurunan volume kendaraan bermotor. Demikian terjadi di Paris penutupan ruas jalan berkontribusi 5 persen penurunan volume kendaraan bermotor,” paparnya.

Sementara itu Ketua Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengungkapkan, paradigma jalan raya sebagai ruang demokrasi bagi siapa saja perlu digabungkan kembali agar tak menjadi monopoli bagi kendaraan bermotor.

“Sebab paradigma jalan raya sebagai ruang paling demokrasi sebagai bagian peradaban kita di masa lampau,” katanya.

Konsultan perencana PT Panca Pilar Utama Nugraha menyatakan pembangunan ruas lajur sepeda akan mempertimbangkan volume dan kecepatan kendaraan. Hal ini untuk antisipasi kemacetan.

“Berdasarkan analisis kami sebagian besar lajur kendaraan masuk dalam tipe A, lajur sepeda terproteksi,” imbuhnya.

Nugraha memastikan akan ada perlengkapan keselamatan lajur khusus pesepeda ini. Seperti penyediaan stick cone, marka menerus untuk ruas jalan yang terproteksi. Selain itu juga rambu khusus, serta marka putus-putus (untuk ruas jalan yang memiliki label berbagi).

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor: Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen mewujudkan pemahaman dan keselamatan bersepeda. Mereka pun melahirkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan, masyarakat Kota Bandung memiliki kesadaran tinggi bersepeda. Perwal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Bersepeda di Jalan.

“Dengan adanya Perwal ini maka akan turut memberikan jaminan keselamatan pada pengguna sepeda di Kota Bandung yang sekarang ini kian marak,” katanya kepada Greeners, Jumat (17/6).

Perwal tersebut di antaranya berisi tentang keselamatan, budaya serta pengembangan infrastrukturnya. Selain itu regulasi ini dibentuk sebagai panduan warga Bandung untuk membentuk kebiasaan bersepeda yang tak hanya aman tapi juga sehat.

“Antusiasme bersepeda di masa pandemi ini menjadi kegiatan yang tak sekadar rekreatif tapi juga menyehatkan. Saya berharap regulasi ini bisa menjadi sebuah motivasi pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bandung,” ungkapnya.

Berbagi Ruang di Jalan Raya

Ia juga menegaskan, permasalahan yang kerap timbul di jalan raya terkait dengan pembagian ruang jalan antara pesepeda dan kendaraan bermotor. Dengan adanya regulasi ini, harapannya akan turut menjawab permasalahan tersebut.

Ia juga berharap pada masyarakat Bandung agar terus meningkatkan ekosistem penggunaan alat transportasi ramah lingkungan ini. Salah satunya melalui komunitas pesepeda di Bandung yang sangat masif dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia.

“Akan terus menerus kita imbau kepada semua pesepeda untuk saling menjaga keselamatan dan kenyamanan. Dalam bersepeda, kita juga harus cerdas khususnya untuk menganggap bahwa bersepeda bukan sekadar hobi, tapi sebagai rutinitas untuk memperhatikan pengguna kendaraan lainnya,” tuturnya.

Ia juga menyebut Perwal tersebut harus mengatasi berbagai persoalan pengguna sepeda di Kota Bandung. Ia menekankan agar para komunitas dan pakar untuk terlibat dalam memberikan masukan-masukan dalam regulasi ini.

B2W Apresiasi Hadirnya Perwal Keselamatan Bersepeda

Sementara Ketua Bike To Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah mengapresiasi Pemkot Bandung yang aware terhadap keselamatan dan budaya bersepeda. Sebagai salah satu komunitas yang aktif dalam kegiatan bersepeda, B2W senantiasa mengawal regulasi Perwal ini.

“Sudah kita bahas sejak 2021 lalu dan terus kita kawal saja nantinya akan seperti apa. Karena Perwal ini sebagai dasar hukum, khususnya untuk bergerak dan bertindak mengimplementasikannya di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, Wildan juga menyatakan bahwa dasar hukum menjadi hal yang prioritas, diikuti dengan kesadaran untuk berbagi ruang antara pengguna sepeda dan kendaraan bermotor. “Justru kalau infrastruktur itu nomor dua. Yang utama adalah dasar hukum dan kesadaran ini sangat penting,” imbuhnya.

Ia melihat untuk saat ini sangat banyak aturan di jalan raya yang tidak masyarakat jalankan sepenuhnya. Ia menyebut, karena tidak adanya pembagian ruang jalan antara pengguna sepeda dan kendaraan bermotor.

Misalnya di perempatan itu sebenarnya kendaraan tak boleh berhenti di zebra cross. Tapi posisi sepeda selalu terpinggirkan dan motor belakang pada klakson makanya pesepeda maju ke zebra cross.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama ribuan pesepeda di Jakarta menggelar gowes bersama. Aksi ini untuk memperingati peringatan Hari Sepeda Sedunia pada (3/6) dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5/6).

Kegiatan bersepeda dimulai dari Balai Kota DKI Jakarta dan berakhir di kantor KLHK. Dalam kegiatan ini KLHK juga menggandeng komunitas sepeda, khususnya komunitas Bike To Work (B2W) yang telah memiliki jaringan luas di 112 kota di Indonesia.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, KLHK Luckmi Purwandari mengatakan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia yaitu “Only One Earth” seiring dengan tema kegiatan bersepeda “Sejuta Sepeda Satu Indonesia ”. Tujuan dari kegiatan ini tak lain untuk mendorong partisipasi aktif dari beragam pihak untuk bersepeda.

“Sebagaimana kegiatan bersepeda merupakan salah satu upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita berharap dapat memasyarakatkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi dalam kegiatan sehari-hari,” katanya, baru-baru ini.

Dengan acara ini, ia juga mendorong agar masyarakat lebih memperhatikan dan merawat bumi karena sebagai penopang kehidupan. “Buminya rusak, lingkungan kotor dan tercemar maka juga akan berimbas ke kehidupan kita,” imbuhnya.

Salah satu cara menjaga kelestarian bumi yaitu dengan memastikan udara bersih di sekitar. Bersepeda, sambung dia sebagai alat transportasi ramah lingkungan merupakan salah satu cara bentuk partisipasi aktif untuk memastikan kelestarian bumi.

“Ini merupakan bentuk partisipasi hemat energi, mengurangi pencemaran udara, memperbaiki kualitas udara dan menjaga kesehatan,” tuturnya.

KLHK Dukung Sepeda Menjadi Salah Satu Alat Transportasi

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyebut “Only One Earth” mengacu pada penyerahan bumi untuk generasi yang akan datang.

“Dengan kegiatan ini, kita mengajak generasi muda ini untuk berkarya dari sekarang, mulai peduli dan menjadi champion untuk perubahan di masa mendatang,” katanya.

Masa depan kita, sambung dia adalah masa depan yang menggunakan renewable energy. Sebagai garda terdepan untuk memastikan lingkungan, KLHK berkomitmen penuh memprioritaskan sepeda sebagai alat transportasi utama.

Terbukti, KLHK juga berkomitmen untuk menyediakan parkir khusus sepeda di KLHK serta mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan jalur-jalur khusus untuk pesepeda.

“Kita juga mendorong pemda memastikan pedestrian yang bagus. Sehingga orang bisa berjalan serta mengurangi pergerakan menggunakan kendaraan bermotor pribadi,” ujar dia.

KLHK dukung sepeda menjadi pilihan alat transportasi karena bersifat ramah lingkungan. Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Bukti Pesepeda Ingin Berkontribusi Baik pada Bumi

Ketua Umum Komunitas Bike To Work Indonesia Fahmi Saimima menyatakan acara ini merupakan bukti bahwa pesepeda ingin berkontribusi nyata pada bumi. Utamanya pada isu perubahan iklim.

Ia juga mengapresiasi langkah KLHK yang berkomitmen kuat terhadap para pesepeda di Jakarta. Ia berharap komitmen tersebut dapat memacu kebiasaan para pesepeda lain di Jakarta.

“Bersepeda itu dilindungi undang-undang. Sebagai hak asasi kita maka kegiatan bersepeda perlu aman, nyaman dan selamat. Di situlah pemerintah bertanggung jawab sehingga para pesepeda makin banyak dan berani turun ke jalan lagi,” kata dia.

Selain menggelar acara gowes, ribuan pesepeda yang tergabung dalam Pecinta Bersepeda Indonesia dari berbagai kalangan ini juga berkomitmen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Manggala Wanabhakti dalam kesempatan itu.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Dalam peringatan Hari Sepeda Sedunia pada 3 Juni, Jakarta Collaboride @jktcollaboride bersama platform Restep.id @restep.id berkolaborasi menyelenggarakan Jakarta GreenStep, Minggu (5/6).

Hal ini sejalan dengan visi komunitas ini yang ingin menjadikan Hari Sepeda Dunia sebagai perayaan untuk mempromosikan penggunaan sepeda sebagai transportasi berkelanjutan, gaya hidup sehat yang berdampak positif bagi lingkungan.

Perwakilan Jakarta Collaboride, Andri menyatakan, acara GreenStep ini sebagai bentuk kontribusi para komunitas sepeda di Jakarta untuk melestarikan transportasi ramah lingkungan.

“Dua tahun pascapandemi kita tidak bisa melakukan kegiatan bersepeda. Melalui kegiatan ini seiring melandainya Covid-19 kali ini kita mendorong agar masyarakat beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan,” katanya dalam Sabtu Pagi Bahas Aksi (Sabi) bersama dengan Greeners baru-baru ini.

Acara ini termasuk sebagai indikator untuk melihat sejauhmana minat masyarakat terhadap kegiatan bersepeda. Menurut Andri, tren penggunaan bersepeda pada masyarakat sangat tinggi saat memasuki awal pandemi. “Kita sekaligus ingin melihat minat mereka saat ini. Apakah memang suka bersepeda atau hanya mengikuti tren sesaat saja,” imbuhnya.

Jakarta Collaboride Dorong Sepeda sebagai Alat Transportasi Harian

Kegiatan ini, sambungnya sekaligus ingin memasyarakatkan sepeda sebagai bagian dari alat transportasi harian. “Bahkan kalau bisa menjadi gaya hidup sehari-hari. Melalui kegiatan bersepeda ini kita sekaligus harus menjaga keberlanjutan bumi,” ungkapnya.

Sekitar 400 hingga 500 peserta gowes telah mendaftarkan acara Jakarta GreenStep ini. Adapun untuk rute bersepeda dari STC Senayan ke Kuningan mulai pukul 06.30 WIB.

Jakarta Collaboride merupakan wadah gabungan beberapa komunitas bersepeda yang ada di Jakarta. Kesamaan visi berupa komitmen bersepeda menjadikan mereka kuat dan konsisten menyuarakan pentingnya kegiatan bersepeda.

Tak hanya memastikan kegiatan bersepeda untuk kebutuhan kesehatan dan untuk kebaikan lingkungan, wadah ini menjadi ajang silaturahmi komunitas bersepeda.

Perwakilan Restep.id, Pasya menyatakan, bentuk kolaborasi kegiatan bersepeda merupakan kegiatan positif untuk menjaga kesehatan.

Restep.id merupakan platform penggemar olahraga pesepeda dan pelari agar bisa merekam aktivitas olahraga. Selain itu, dari setiap perhitungan kilometer setiap peserta berhak mendapatkan poin yang bisa mereka tukar dengan hadiah menarik.

Berbagai program kerja sama yang telah mereka lakukan @restep.id bersama @jktcollaboride punya misi untuk lingkungan maupun charity. “Misalnya kita pernah membantu yayasan dan kita restep.id bagian dari penyedia platform untuk kegiatan ranah virtual,” ujar dia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Komunitas Bike To Work Indonesia (B2W) mengancam akan melakukan estafet demo di kedutaan anggota-anggota negara yang tergabung dalam G20. Rencana ini akan mereka lakukan bila usulan memasukkan sepeda ke dalam agenda G20 pemerintah abaikan.

Sebelumnya, B2W Indonesia menyampaikan usulan tersebut dengan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan menteri terkait tapi belum mendapat respon. Bahkan B2W Indonesia juga telah membuat petisi dan membuat gerakan #g20pahamsepeda, tapi belum juga ada sinyal hijau.

Ketua B2W Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, aksi tersebut akan mereka lakukan agar usulan didengar para anggota-anggota yang tergabung G20. “Makanya kita mau aksi estafet demo kepada kantor kedutaan anggota G20 dan Asean,” katanya kepada Greeners, Jumat (11/3).

B2W Indonesia mengimbau kepada anggota-anggota yang terlibat dalam G20 agar mendesak pemerintah Indonesia untuk mengagendakan pembahasan tentang peran sepeda untuk isu transisi energi lestari.

Fahmi prihatin, Indonesia yang memegang Presidensi G20 kurang berkomitmen kuat sesuai target perjanjian Paris dalam pengurangan emisi. Apalagi sebagai Presidensi G20 sama sekali tak memasukkan kebaikan bersepeda ke dalam agendanya.

“Ini mengecewakan karena salah satu pilar Presidensi menyangkut transisi energi lestari (energy transitions),” ucapnya.

Sepeda Berperan Dalam Penanggulangan Krisis Iklim

B2W Indonesia menilai sepeda punya peran dalam menanggulangi dampak krisis iklim. Hal ini karena fungsinya sebagai transportasi dan mobilitas bebas emisi dan berkelanjutan. Bahkan, banyak kota di dunia yang mengadopsinya melalui kemauan politik hingga kebijakan.

“Saat negara-negara Eropa hingga Amerika membuka dan memperbanyak ruang publik bagi pesepeda, Indonesia malah sebaliknya. Justru lebih ke car centris, peradabannya makin mundur,” tegasnya.

B2W Indonesia juga sebelumnya telah mengusulkan dalam level C20 yang merupakan forum bagi berbagai Civil Society Organization (CSO) untuk membahas isu-isu yang akan dibawa ke forum G20.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai, Presidensi G20 menentukan citra Indonesia khususnya di lingkungan global. Hal ini seharusnya menjadikan pembuktian sebagaimana komitmen Indonesia untuk pro green.

“Bukan sebaliknya yang cenderung mengabaikan perlindungan lingkungan yang baik dan sehat,” kata Ahmad.

Kebaikan bersepeda mampu berkontribusi untuk mengurangi beban pencemaran udara. Beban emisi pencemaran udara di Jabodetabek mencapai 19.165 ton per hari. Adapun sepeda motor sebagai penyumbang tertinggi (44,53 %), lalu bus (21,43 %), truk (17,70 %), diesel car (1,96 %), gasoline car (14,15 %) dan sisanya roda tiga.

Sementara beban emisi CO2 di Jabodetabek mencapai 318.840 ton per hari dengan bus sebagai penyumbang terbesar (45,72 %), lalu truk (33,26 %), sepeda motor (15,45 %), gasoline car (3,12 %), diesel car (2,44 %) dan sisanya roda tiga.

Kendaraan Bermotor Dominan Menyumbang Emisi

Beban emisi pencemaran udara nasional estimasi tahun 2019, yakni 39.754,51 ton per hari. Sepeda motor masih dominan menyumbang emisi, yakni 68,80 %, diikuti truk, bus dan kendaraan diesel.

Sepeda motor, sambung Ahmad bukan saja menjadi penyumbang terbesar untuk emisi, tapi juga penyedot BBM terbesar, yakni 74 % stok bensin nasional dikonsumsi sepeda motor.

“Jadi dua kali beban yang sepeda motor hasilkan. Harusnya di sinilah fungsi sepeda sebagai alternatif pengganti,” imbuhnya.

Sebelumnya, komunitas B2W Indonesia melalui akun media sosialnya menyindir aksi Presiden Joko Widodo yang mengendarai motor di Sumatera Utara dengan mengenakan jaket G20.

Unggahan di akun media sosial itu merupakan bentuk kritik atas aksi Jokowi. Mereka menilai aksi itu tidak sesuai dengan salah satu misi G20 yakni terkait transformasi energi yang lestari.

Padahal, G20 merupakan forum bagi negara-negara besar untuk membicarakan langkah-langkah dalam mengurangi emisi karbon, gas buang dan mendorong penggunaan energi terbarukan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pusat didorong untuk memastikan kebijakan dan ekosistem kendaraan listrik. Prioritaskan pula hadirnya kendaraan umum listrik untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi yang terus menyumbang emisi karbon.

Untuk itulah, jika ada pemerintah provinsi menginisiasi hadirnya transportasi berenergi bersih, pemerintah pusat harus mendukung. Salah satunya dukungan infrastruktur yakni penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik.

Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan salah satunya. Ia berkomitmen untuk menekan perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 % pada tahun 2030 dan zero emission pada 2050 nanti. Hal itu sejalan dengan peraturan daerah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Bondan Andriyanu mengatakan, transisi menuju kendaraan bertenaga listrik memang sudah saatnya terimplementasi. Akan tetapi, langkah Pemprov DKI Jakarta ini harus pemerintah pusat dukung kebijakannya. Termasuk, sambungnya terkait kebijakan hulu ke hilir. Seperti keterjangkauan harga kendaraan, ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta kebutuhan energi baru terbarukan (EBT).

“Jangan sampai pemerintah pusat justru membuat kebijakan yang bertolak belakang. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus sinkron antara kebijakan pusat dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Bondan kepada Greeners, Rabu (2/3).

Lebih jauh Bondan menyatakan, kendaraan umum bertenaga listrik prioritas karena tak hanya mampu mengurangi kontribusi emisi, tapi juga menekan kemacetan. Pasalnya, permasalahan paling mendesak terkait sektor transportasi di Jakarta yakni polusi dan kemacetan.

Pemerintah, lanjutnya harus sebisa menekan penggunaan kendaraan pribadi, baik itu berbahan bakar fosil maupun listrik dan mengalihkannya pada kendaraan umum bertenaga listrik.

“Yang pasti, prioritas kendaraan umum (bertenaga listrik) dulu dibanding kendaraan apakah itu motor atau mobil pribadi bertenaga listrik. Ini justru beban kemacetan,” tegasnya.

Transisi Energi Listrik ke Energi Terbarukan

Sementara untuk penggunaan bahan energi, Bondan menyebut pentingnya transisi ke penggunaan energi listrik menuju EBT agar dapat menghalau dampak perubahan iklim. Adapun penggunaan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada energi fosil atau batu bara sehingga masih turut menyumbang emisi.

“Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bisa menjadi alternatif yang sangat berpotensi sebagai pengganti, jadinya berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, komitmen net zero emission melalui transisi kendaraan umum bertenaga listrik melalui tiga hal. Pertama, 100 bus listrik pada rute Transjakarta terimplementasikan sebagai program penyebaran bus listrik percontohan. Kedua, separuh bus Jakarta berganti menjadi armada listrik secara bertahap. Targetnya selesai pada tahun 2025. Ketiga, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan bahwa sebagian besar wilayah Jakarta bebas emisi tahun 2030.

Anies juga menyebut, saat ini pemerintah DKI Jakarta menghadapi dua tantangan besar dalam penyediaan transportasi. Pertama, efisiensi melalui penyediaan transportasi yang nyaman, inklusif dan berkelanjutan. Kemudian dapat menekan masalah kemacetan dan polusi dan bisa mengakomodasi setidaknya 20 juta pengguna setiap hari.

“Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat Kota Jakarta. Dari penggunaan mobil ke arah pembangunan yang berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD),” katanya dalam acara Jakarta E-Mobility bertema ‘DKI Jakarta’s Commitment to Electrify Public Transport Fleets and Current Efforts’ secara daring, Selasa (1/3).

Pemprov DKI Jakarta memastikan transformasi pertama yaitu bagaimana mengubah paradigma dalam masyarakat agar mengutamakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, Anies juga memastikan akan memberikan keringanan khusus berupa pajak 0 % bagi masyarakat yang telah menggunakan kendaraan listrik. “Kami telah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik dengan memberikan pajak transfer 0 % baik untuk roda dua maupun roda empat,” ujar dia.

Kendaraan Listrik dan Energi Hijau Isu Prioritas G20

Adapun transisi penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu realisasi dari implementasi energi hijau yang sebelumnya menjadi isu prioritas dalam KTT Presidensi G20. Implementasi ini juga menjawab isu perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.

Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Presiden Joko Widodo menyatakan terdapat tiga fokus dalam KTT G20 yakni penanganan kesehatan inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan. Pada ajang bergengsi di Bali itu, nantinya Indonesia juga akan menggunakan bus listrik sebagai sarana transportasi dari Bandara Ngurah Rai ke lokasi penyelenggaraan KTT G20.

Presiden Joko Widodo juga menargetkan dua juta kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2025 masyarakat gunakan. Ke depan, ia juga menyatakan keinginannya agar Indonesia tak sekadar menjadi produsen tapi juga eksportir dalam industri kendaraan listrik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Bersepeda berkeliling di Taman Cikapayang, Dago, Bandung menjadi momen napak tilas komunitas Bike To Work (B2W) Bandung pada Sabtu (12/2) lalu. Lokasi ini merupakan cikal bakal eksisnya B2W Bandung. Kini di bawah kepemimpinan baru Wildan Fachdiansyah, B2W Bandung ingin terus eksis untuk mendorong semangat bersepeda di masyarakat.

Lelaki berkacamata yang akrab disapa Om Wildan ini menyatakan, Taman Cikapayang Dago merupakan salah satu tempat paling bersejarah dan spesial. Pasalnya, tempat tersebut menjadi tempat titik kumpul B2W Bandung.

Di sisi lain, banyak momen spesial yang tak terlewatkan, seperti awal mula car free day tahun 2009 yang titiknya juga di taman ini. “Kita mungkin napak tilas, jadi kita mengenang momennya. Pandemi lama tidak sepeda dan kumpul bareng jadi kemarin kita sempatkan lah,” katanya kepada Greeners, Senin (14/2).

Dengan memastikan prokes yang ketat, sekitar 20 anggota berkumpul bersepeda melalui rute dari Jl Sumbawa, Jl Banda, hingga mengelilingi Gedung Sate sebelum akhirnya kembali. Rute yang pendek, tapi cukup untuk mengobati rasa kangen akan berkumpul dan bersepeda. “Pandemi dua tahun kemarin, ada pembatasan juga. Jadi kami tak bisa kumpul-kumpul,” imbuhnya.

Meski begitu, di awal kepemimpinannya ini Om Wildan juga tak berharap lebih mengingat kondisi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan. Namun, ia tetap memantau dan memastikan nantinya akan kembali mengaktifkan kegiatan B2W Bandung bila situasi aman.

Tren Bersepeda Meningkat Walau Pandemi Melanda

Namun, di balik pandemi, Om Wildan juga bersyukur meningkatnya tren pesepeda, khususnya di Bandung. Alih-alih mereka sekadar mengikuti tren di awal, Om Wildan hari-hari ini justru melihat semakin maraknya komunitas sepeda berskala kecil. Misalnya, komunitas sepeda tiap kompleks hingga komunitas sepeda alumni angkatan jenjang sekolah (SD, SMP, SMA).

Maraknya komunitas-komunitas kecil ini bahkan menarik para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) meraup rejeki dengan menjajakan aneka olahan makanan dan minuman.

Selain menjadi ajang olahraga bareng, gowes menurutnya menjadi ajang temu kangen. Itulah mengapa dalam komunitas-komunitas ini mereka bertahan cukup kuat. Menariknya, sambung Om Wildan jika sebagian besar masyarakat enggan bergabung di komunitas bersepeda karena eksklusivitas brand dan tipe sepeda tertentu, justru di komunitas kecil ini batasan tersebut hilang.

“Ada bahkan ibu-ibu memakai sepeda ada ranjangnya dengan bapak-bapak yang pakai BMX. Jadi tidak ada batasan,” ujarnya.

Ketua B2W Bandung (batik kuning) temu kangen dengan para anggotanya dengan prokes ketat di masa pandemi. Foto: B2W Bandung

B2W Bandung Merespon Positif

Antusiasme masyarakat dalam bersepeda di Bandung mendapat respon positif dari komunitas B2W Bandung. Om Wildan menyatakan, komunitas B2W mendorong agar masyarakat tak sekadar menjadikan kebiasaan bersepeda menjadi bagian olahraga, tapi gaya hidup. Itu artinya, kebiasaan ini tidak hanya masyarakat lakukan saat akhir pekan, tapi setiap hari.

“Setiap hari di sini bermakna luas ya, bisa jadi setiap hari pas ke kantor, ke pasar atau pas ke sekolah. Asal tiap hari saja,” imbuhnya.

Om Wildan mengungkapkan, masyarakat akan semakin membutuhkan suatu buku panduan praktis atau handbook guna memastikan keamanannya dalam bersepeda. Buku tersebut dapat masyarakat berbagai latar belakang gunakan untuk bersepeda dengan aman dan tertib. “Dan tentunya dengan visualisasi yang menarik dan tidak membosankan,” katanya.

Handbook ini berisi pedoman cara bersepeda yang aman dan nyaman, baik itu ke sekolah, kantor hingga pasar. Selain itu, di dalam handbook juga akan menjelaskan cara memilih jalur sepeda yang baik, sehingga tidak membahayakan pesepeda dan pengguna jalan yang lain. Ia menargetkan handbook dapat terealisasi pada tahun depan.

“Karena kan konsepnya banyak banget, jadi kita harus matangkan konsepnya dulu agar lebih terarah,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia, pemerintah didorong lebih serius mengampanyekan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor yang dominan tidak sejalan dengan misi menekan dampak perubahan iklim yang Indonesia inginkan di G20.

Ketua Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, perhatian dunia saat ini tengah berada di Indonesia. Sebagai simbol negara, sudah sepatutnya ketika Presiden Joko Widodo memakai jaket bertuliskan G20 maka citra misi agenda tersebutlah yang ia bawa. Adapun tiga esensi besar yang ada dalam agenda Presidensi G20, yakni keberlanjutan penanganan pandemi, keberlanjutan ekonomi dan energi yang lestari.

“Tentunya tidak pas seorang simbol negara melakukan branding G20 dengan memakai sepeda motor. Padahal di esensi ketiga ada keberlanjutan energi yang lestari dan motor bukan solusi,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Selasa (15/2).

Sebagai tuan rumah, Indonesia harus melihat esensi agenda G20 secara nyata. “Bukan sekadar menampilkan Presidensi G20 dengan ngawur. Kita kritisi sebagai ornamen masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan jauh sebelum peristiwa ini, dirinya bersama B2W telah berkomunikasi dengan pihak Kepresidenan guna meminta agar agenda G20 tak sekadar menjadi ajang seremoni tanpa esensi.

“Melalui proposal yang kita ajukan, kita tawarkan untuk memenuhi esensi G20 yang ketiga yakni energi yang lestari tak perlu bertransisi, bersepeda saja,” ungkapnya.

Ia menilai kritikan dari B2W sebagai masukan bagian elemen masyarakat di media sosial merupakan hal wajar. Terlebih sebagai komunitas yang concern dan ingin memastikan substansi acara G20 terlaksana sebagaimana mestinya.

“Kalau ruang di sana belum dibuka ya wajar saja kita mengkritik melalui media sosial. Kita ingin Indonesia sebagai Presidensi G20 tak sekadar asal seremoni saja. Tapi ada substansi di dalamnya,” paparnya.

Menanti Pemerintah Wujudkan Transportasi Lingkungan

Sependapat dengan itu, Ketua Bike To Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah mendorong agar pemerintah bertanggungjawab atas komitmen membawa misi transformasi energi dan pelestarian lingkungan. Perlu ada kesesuaian antara janji lisan dan perbuatan.

Pernyataan keduanya merespon beberapa aksi Presiden RI Joko Widodo yang kerap menampilkan aksi bermotor dalam beragam helatan. Terakhir, Joko Widodo terlihat mengendarai motor custom di Kabupaten Toba menuju Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam rangka meresmikan Jalan Bypass (lingkar luar) Balige, Kabupaten Toba, awal Februari 2022. Dengan memakai jaket bertuliskan G20, Joko Widodo terlihat bangga dan gagah berkendara motor.

Wildan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang lebih berpihak pada kendaraan bermotor. “Sikap ini justru bersebrangan dengan misi sebagai Presidensi G20 menuju transportasi yang ramah lingkungan,” katanya.

Padahal sambung Wildan, Presiden Joko Widodo saat tahun 2019 kerap terlihat memakai sepeda. Bahkan, teman-teman di komunitas B2W Bandung juga dilibatkan, seperti bersepeda bersama hingga bagi-bagi sepeda. Hal yang berseberangan justru presiden lakukan menjelang momentum Presidensi G20.

“Sama dengan G20 taglinenya “Recover Together, Recover Stronger”, bagaimana mau recover kalau presidennya bilang “udara di sini enak, sayang kalau enggak pakai motor ya,” imbuhnya.

Menurut lelaki berhobi sepeda ini, potensi sepeda di Indonesia sangat besar. Kesadaran dan budaya bersepeda saat ini telah marak di kota-kota besar. Beberapa pemerintah daerah maupun provinsi di kota-kota besar juga sangat concern untuk memperkuat infrastruktur melalui berbagai jalur khusus sepeda.

Demikian pula sepeda lokal yang telah mampu bersaing di kancah internasional. “Kenapa tidak bisa bersaing ke arah situ, kalau pemerintahnya punya will power yang besar,” papar dia.

Ia berharap momentum G20 sebaiknya pemerintah gunakan untuk lebih concern dan melek dengan teknologi dan transportasi ramah lingkungan.

Kendaraan listrik merupakan salah satu moda transportasi ramah lingkungan. Foto : Shutterstock

Bukan Cerminan Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, sikap Presiden Joko Widodo tersebut kurang mencerminkan komitmennya baik itu di Glasgow soal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan dalam G20.

“Jika berkomitmen mengatasi krisis iklim, sebagai Presidensi G20 harus berkomitmen green economy. Presiden harus berani sekali waktu dalam bermobilitas dengan angkutan umum massal atau non-motorized transport (NMT) yaitu berjalan kaki dan bersepeda,” imbuhnya.

Hal yang sama pula harus diterapkan dalam beragam agenda kunjungan kerja, Presiden harus memamerkan mobilitas yang terkait dengan angkutan massal dan NMT. Hal ini, sambung Ahmad tidak saja memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara yang tergabung dalam G20, tapi juga menginspirasi masyarakat.

Menurut Ahmad, sumber emisi tertinggi pencemaran udara nasional tahun 2019, berasal dari sepeda motor, yakni 39,754.51 ton/hari (68,80 %) kemudian diikuti truk, bus serta kendaraan diesel. Demikian juga beban emisi CO2 nasional tahun 2019 yang mencapai 699,674.31 ton/hari.

“Lagi-lagi sepeda motor menjadi sumber emisi tertinggi dengan porsi 40,83 % atau sekitar 285.663 ton/hari,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Komunitas Bike to Work (B2W) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berpuas diri setelah jalur sepeda sepanjang 63 kilometer (km) terbangun. Perlu kebijakan lanjutan yang bisa memobilisasi dan membuka ruang warga menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Kota modern dan ramah lingkungan tak hanya tergambar dari tata kotanya. Sistem transportasi yang ramah pejalan kaki dan pesepeda menjadi kunci penting. Penyelenggaraan sistem transportasi di DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir terbilang maju. Hal paling menonjol adanya jalur khusus sepeda.

“Tetapi B2W Indonesia menilai komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan keberadaan jalur khusus sepeda tetap berlanjut belum bisa dijamin,“ kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/10).

Fahmi menyebutkan, prasarana bersepeda yang rencananya berjarak total 500 km, adalah wujud dari visi mobilitas urban dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini bertujuan mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke angkutan umum dan moda ramah lingkungan, seperti sepeda serta jalan kaki.

Buka Ruang Mobilitas Ramah Lingkungan 

Lebih lanjut katanya, secara fisik, jalur sepeda yang baru mencapai 63 km itu telah mengubah penampakan sejumlah ruas jalan di ibu kota. Ruas jalan ibu kota lebih terkesan ramah bagi pengguna sepeda tanpa mengganggu pengguna kendaraan bermotor.

“Tetapi seperti di kota mana pun di dunia yang punya keinginan serupa dengan Jakarta, jalur sepeda ini hanya satu dari sejumlah langkah yang dibutuhkan bagi sebuah transformasi perilaku, kebiasaan, dan budaya dalam bermobilitas. Prasarana ini tidak serta merta orang mau meninggalkan kenyamanan kendaraan bermotor pribadi untuk bersepeda sehari-hari,” ucapnya.

Baru-baru ini nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk sebagai salah satu 21 Heroes 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Anies bersanding bersama tokoh dunia lainnya termasuk pendiri Tesla dan Space X, Elon Musk.

TUMI mengakui pencapaian Anies antara lain berhasil membangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer. Selain itu menciptakan integrasi antarmoda dan meluncurkan bus listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Bike to Work Indonesia melakukan aksi simpatik bertajuk “Yang Bersepeda Yang Istimewa” di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat tahun 2020. Foto: Greeners.co

Jalur Sepeda Perlu Bertambah

Perbandingan dengan kota-kota lain di dunia tambahnya, mereka serius meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas warganya. Jakarta sebutnya, justru terlihat sudah berpuas diri dengan pembangunan jalur sepeda.

“Pandemi memang menyulitkan pendanaan untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan, tak terkecuali dengan Jakarta. Tapi pandemi pula yang mendorong banyak kota di dunia untuk berubah drastis, dengan tetap menempatkan prioritas bagi warganya, terutama dalam hal mobilitas dan kesejahteraan,” ujar Fahmi.

Fahmi mendorong upaya mempermanenkan prasarana yang sifatnya temporer. Misalnya, merealokasi ruang jalan untuk keperluan lalu lintas pergerakan manusia, di antaranya dengan pembuatan pop-up bike lane.

“Ini tindakan darurat yang Jakarta tidak lakukan Jakarta secara optimal. Dengan kata lain, Jakarta menyia-nyiakan peluang yang sebetulnya sangat berguna untuk merealisasikan kondisi yang dibayangkan akan dicapai,” imbuhnya.

Saat ini kemacetan mulai terlihat setelah ada pengendoran pengetatan di masa pandemi. Oleh sebab itu, Fahmi meminta keberanian dan komitmen dari Gubernur Anies untuk mendorong peningkatan penggunaan sepeda sebagai sarana mobilitas warga. Dukungan anggaran sarana dan prasarana juga perlu.

Tolak Pembongkaran Jalur Sepeda

Fahmi mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten. Pemprov jangan terhasut desakan pembongkaran jalur sepeda yang kerap dapat tudingan pemicu kemacetan lalu lintas.

Keraguan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan terlihat dari tidak masuknya program pembangunan prasarana bersepeda dalam daftar kegiatan strategis daerah (Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2020).

Sementara itu, Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2020 terkait peraturan pedoman keberadaan prasarana bersepeda dan fasilitas pendukungnya tanpa kontrol dan belum sepenuhnya terlaksana. Kewajiban gedung perkantoran menyediakan tempat parkir dan ruang ganti bagi pesepeda seperti juga belum terlaksana.

“Pemerintah Jakarta pun sempat tutup mata terhadap pelarangan penggunaan jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin bagi mereka yang bersepeda ke tempat kerja. Padahal bukankah ini yang diutamakan berdasarkan peraturan gubernur?,” ungkapnya.

Usul Berlakunya Fuel-Free Friday

Terkait dorongan untuk mewujudkan Jakarta lebih ramah lingkungan, B2W Indonesia mengusulkan berlakunya fuel-free Friday, yaitu hari bebas penggunaan kendaraan bermotor seminimal mungkin di seluruh Jakarta setiap Jumat.

Di samping itu B2W Indonesia juga meminta Pemprov DKI Jakarta mencantumkan pembangunan prasarana dan fasilitas jaringan bersepeda dalam kegiatan strategis daerah. Lalu merealisasikan pembanguna bike lounge seperti gagasan Jakarta Experience Board.

Pemprov juga harus mengaktifkan dan memperluas hari bebas kendaraan bermotor (car free day). Inklusivitas masyarakat dalam berolahraga juga harus terpenuhi. Peraturan gubernur mengenai pembatasan kendaraan bermotor juga harus terwujud.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Polusi udara bisa menjadi “silent killer” bagi masyarakat rentan di zaman modern. Silent killer atau penyakit tanpa menunjukkan gejala karena paparan polusi memang tidak terasa seketika. Namun paparan itu terakumulasi hingga menyebabkan berbagai penyakit kronis yang berujung pada kematian. Mulailah mengerem pemakaian energi fosil dengan cara-cara sederhana dan mudah dalam kehidupan sehari-hari.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan, masyarakat bisa memulai cara-cara sederhana. Caranya dengan perlahan tidak bergantung pada bahan bakar fosil pada aktivitas sederhana setiap hari.

“Jika memang jaraknya tidak jauh pilihlah berjalan kaki atau bersepeda. Dengan begitu tidak menyumbang polusi udara,” katanya usai diskusi publik virtual di Jakarta, Senin (18/10).

Kalau pun memiliki kendaraan lanjutnya, wajib dan upayakan service rutin. Aksi lain tidak membakar sampah. Bahkan jika memungkinkan lakukan penggunaan energi listrik dari solar panel atau energi terbarukan lainnya di rumah tangga.

Pengamatan dengan Satelit

Berdasarkan hasil pengamatan satelit Greenpeace Indonesia di lima kota besar dan dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia, polusi udara khususnya NO2 (nitrogen dioksida) kembali memburuk sepanjang April-Juni 2021.

Bondan menyebut, kondisi polusi udara kembali memburuk seiring pelonggaran mobilitas masyarakat.

“Seiring dengan pelonggaran mobilitas warga selama April-Juni tahun ini, polusi udara NO2 kembali bergerak naik di lima kota besar. Catatan penting lainnya, pengamatan kami di dua lokasi PLTU di Banten, tingkat polusinya rata-rata terus meningkat selama beberapa tahun terakhir,” paparnya.

Dalam diskusi bertajuk Menakar Risiko Polusi Udara Yang Kembali Memburuk Terhadap Masyarakat Rentan Greenpeace itu Bondan menjelaskan, hasil pengamatan tersebut menunjukkan jumlah kolom atmosfer NO2 lebih rendah pada periode April-Juni 2020 dibandingkan tahun sebelumnya di lima kota besar di Indonesia.

Greenpeace menyebut kadar NO2 Jakarta turun 35%, Bandung 20%, Surabaya 11%, Medan 26% dan Semarang turun 24%.

Kemudian pada April-Juni 2021, jumlah NO2 terukur lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu Jakarta naik 54%, Bandung 34%, Surabaya 20%, Medan 9%, Semarang 31%. Sedangkan PLTU Cilegon PT Indorama Petrochemicals naik 31% dan PLTU Suralaya naik 39%.

Bahaya Polusi Udara Bagi Kesehatan

Polusi udara yang berasal dari transportasi, industri, rumah tangga dan sebagainya dapat memengaruhi kesehatan manusia. Kelompok rentan seperti bayi dan balita, orang tua, serta orang dengan penyakit kardiorespirasi kronik sangat terancam polusi ini.

Efek kronik atau jangka panjang yang timbul yaitu penurunan fungsi paru, risiko asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, serta risiko kanker.

World Conference on Lung Center (WCLC) 2021 mengungkapkan, 14,1% semua kematian akibat kanker paru-paru, termasuk pada mereka yang tidak merokok, secara langsung terkait dengan polusi udara.

“Sehingga dikatakan selain rokok sebagai penyebab utama, polusi udara ternyata juga jadi penyebab kedua kematian pada kanker paru.” ungkap Dokter paru Feni Fitriani Taufik dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, sebagai “silent killer” karena zatnya tidak terlihat namun dapat masuk ke dalam tubuh dan mengancam kesehatan manusia. World Health Organization (WHO) juga menyatakan polusi udara dapat membunuh setidaknya 7 juta orang di dunia setiap tahunnya.

“Seperti silent killer yang tidak terlihat tapi dia tetap ada. Kita tidak merasakan dia masuk ke dalam tubuh kita. Tiba-tiba dalam jangka bisa akut atau kronik dan akan mempengaruhi kesehatan,” ungkapnya.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Polusi udara berpotensi mengancam bonus demografi di tahun 2030. Bencana demografi bisa terjadi karena generasi muda saat ini terus terpapar pencemaran udara selama belasan tahun.

Indonesia akan menghadapi bonus demografi 10 tahun mendatang di tahun 2030-2040. Dalam kondisi itu jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dari pada penduduk tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Saat ini tingkat polusi udara di perkotaan dalam tahap mengkhawatirkan. Sumber polusi udara beragam mulai dari asap buangan kendaraan bermotor, asap cerobong aktivitas industri/pabrik, pembangkit listrik bertenaga batubara serta pembakaran hutan dan lahan.

Di kota-kota besar di Indonesia, kontribusi dominan pencemaran atau polusi udara berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) kotor tidak ramah lingkungan. Udara kotor tersebut memperburuk kondisi kesehatan generasi muda dan masyarakat lainnya.

Paparan polusi berpotensi meningkatkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas, kematian ibu, kematian bayi, pneumonia, bronchopneumonia, asma, jantung koroner dan kanker.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar terhadap kesehatan manusia. Dampak perubahan iklim juga turut mengancam kehidupan manusia. 

Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, Indonesia membutuhkan BBM bersih untuk menekan polusi udara. Sayangnya, BBM yang saat ini banyak beredar dan masyarakat gunakan tergolong kotor. Meski begitu masyarakat harus membayar mahal BBM per liternya.

“Kalau kita membandingkan BBM jenis yang sama seperti di Malaysia atau Australia, harga BBM di Indonesia tergolong mahal dan tergolong kotor,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Selasa (5/10).

Harga BBM yang tidak berpihak pada BBM ramah lingkungan turut memperburuk pencemaran udara di Indonesia. KPBB pun mendesak penghapusan BBM kotor untuk mengendalikan polusi udara yang bersumber dari kendaraan.

Kendaraan bermotor dengan BBM kotor memperburuk polusi udara. Foto: Shutterstock

Perbaikan Kualitas BBM Lindungi Masyarakat

Saat ini lanjutnya, dari banyak jenis BBM di Indonesia hanya Pertamax turbo dan Pertamax dex yang tergolong ramah lingkungan. Namun tingginya harga BBM itu membuat masyarakat berpaling dan mencari BBM lainnya seperti premium, pertalite dan solar yang tergolong tidak ramah lingkungan.

Ahmad mengungkapkan, jika melihat negara lain seperti Malaysia dan Australia, harga pokok BBM keduanya lebih murah dari Indonesia. Di Malaysia harga BBM sekualitas Pertamax turbo hanya Rp 2.293 sedangkan di Indonesia harga premium 88 Rp 4.830. Padahal bensin atau premium di Malaysia sudah berstandar Euro 4. Kemudian di Australia, Bensin setara Euro 6 harganya 1.529 per liter. Kedua standar Euro untuk bahan bakar ini tergolong baik. 

“Perbaikan kualitas bahan bakar harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Selain itu dapat merebut bisnis yang mulai mengikuti tren clean dengan hadirnya green consumer,” ucapnya.

Ketidakmampuan menyerap teknologi hijau hanya akan membuka ruang besar produk impor dan diikuti pula pasokan BBM ramah lingkungan dari luar Indonesia.

Ahmad menambahkan, tanpa upaya serius meninggalkan BBM kotor, tingkat polusi udara sulit diperbaiki. Saat ini, polusi udara berkategori buruk. Partikel debu hasil pantauan Pemprov DKI Jakarta dan Kedutaan Besar Amerika Serikat mencapai 46 mikrogram per meter kubik. Angka ini tiga kali lipat standar nasional 15 mikrogram per meter kubik.

“Rata-rata partikel debu di kota-kota besar di Indonesia 35-40 mikrogram per meter kubik. Artinya masih tinggi dua kali lipat standar nasional,” imbuhnya.

KPBB mendorong, pemerintah kota memperluas akses penggunaan transportasi massal ramah lingkungan serta meningkatkan akses pejalan kaki dan pesepeda guna menekan polusi udara.

Masyarakat Berhak Dapat Udara Bersih Bebas Polusi

Kepala Laboratorium Lingungan Universitas Trisakti Hernanti berpendapat, selain kualitas udara, masyarakat juga perlu mengakses kondisi tanah dan air yang bersih. Pengelolaan sampah perlu perbaikan. Jika sembarangan pembuangannya akan mengemisikan gas-gas pencemar. Pembakaran sampah juga bisa menimbulkan polusi udara.

“Jangan pernah lupa ketika kita berbicara pencemaran udara kita terkadang lupa bahwa pencemaran udara memiliki kaitan dengan media-medianya,” kata Hernanti dalam diskusi virtual KPBB di Jakarta, Senin (4/10).

Ia menegaskan, penegakkan hukum larangan membakar sampah, kewajiban memenuhi ambang batas emisi kendaraan bermotor, uji emisi dan perawatan kendaraan, penghapusan BBM kotor perlu penguatan. Penegakan hukum pencemaran atau polusi udara dalam ruang dari asap rokok juga perlu.

Penulis : Ihya Afayat

Sepeda pernah menjadi kendaraan yang populer digunakan. Seiring perubahan zaman, pemakaian sepeda beralih kepada kendaraan berbahan bakar fosil. Saat ini berbagai cara telah dilakukan oleh para penemu untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan di perkotaan, salah satunya kendaraan listrik.

Biomega adalah perusahaan sepeda asal Denmark. Didirikan oleh Jens Martin Skibsted, perusahaan sepeda ini telah beroperasi sejak 1990-an. “Kita telah fokus pada transportasi perkotaan sejak 1990,” ungkap Jens dikutip pada laman Forbes.com.

Jens merancang setiap produknya dengan gaya modern yang cocok digunakan untuk masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan. Tahun 2018 Jens dan tim melakukan inovasi dengan proyek mobil listrik yang dinamakan SIN. Pemberian nama SIN diambil dari tiga huruf awal negara Singapura. Pembuatan kendaraan ini diilhami dari kasus kemacetan yang terjadi di Singapura dan kota-kota besar lainnya di dunia.

Mobil ini memiliki empat mesin, empat pintu dan empat kursi independen dengan ruang kaki yang luas. Foto: sin.biomega.com

Dilansir dalam situs resmi sin.biomega.com, mobil ini didesain minimalis dengan prinsip desain Scandinavian, yang berarti lebih sederhana lebih baik. Pada mobil ini terdapat empat mesin, empat pintu, empat kursi independen dengan ruang kaki yang luas, jendela fascia lebar untuk memaksimalkan pandangan dan mesin penggerak berkapasitas 80 tenaga kuda. Keunggulan dari kendaraan ini ialah dapat bermanuver dengan mudah di jalanan sempit perkotaan.

SIN dapat menempuh jarak standar 160 km/jam dalam sekali pengisian, dan dayanya cukup untuk singgah ke beberapa kota. Kecepatan tercepat mobil ini mencapai 130 km/jam sementara bobot mobil 950 kilogram termasuk baterai. Struktur badan mobil menggunakan alumunium cross beams.

Mobil listrik ini menggunakan komponen material yang disebut serat karbon modular (modular carbon fiber). Serat karbon adalah salah satu bentuk material komposit yang sangat ringan dan kuat. Tujuan penggunaan material ringan ini adalah untuk meningkatkan jangkauan dan menghemat konsumsi baterai. Ada dua baterai yang digunakan pada mobil listrik ini, baterai tanam berkapasitas 14 kWh yang ditempatkan di bawah lantai mobil dan baterai lepas pasang berkapasitas 6 kWh. Rencananya mobil listrik ini akan diproduksi tahun 2021. 

Jens telah mendistribusikan produknya ke 20 negara dan berkolaborasi dengan desainer industrial terkenal dunia seperti Ross Lovegrove dan Marc Newson, juga merek perlengkapan olahraga Puma. Dilansir pada laman forbes.com, Jens mengungkapkan, “Dengan adanya SIN menjadi langkah baru mobil berkelanjutan mengalahkan mobil yang memakai bahan bakar fosil.”

Penulis: Sarah R. Megumi