Jakarta (Greeners) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan restorasi ekosistem lamun bisa membantu mitigasi perubahan iklim. Sebab, lamun menyimpan cadangan karbon tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan luasan setara hutan darat.

“Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim yang kompleks, kita membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Kami berharap Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun bisa menjadi bagian peningkatan target Kontribusi Nasional (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu, menjadi peta jalan untuk menentukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh,” ujarnya.

BACA JUGA: KKP Larang Investor Kuasai Satu Pulau secara Utuh

Menurut Trenggono, ekosistem karbon biru berperan signifikan bagi masyarakat pesisir yang ruang hidup dan penghidupannya berpotensi terdampak climate-related coastal risks. Dampak tersebut seperti cuaca ekstrem, badai, erosi, banjir dan sebagainya.

Tak hanya itu, berbagai risiko tersebut juga dapat mengakibatkan dampak sosial-ekonomi. Misalnya, terancamnya keanekaragaman hayati. Kemudian, berkurangnya layanan ekosistem yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bicara restorasi ekosistem lamun. Foto: KKP

KKP Luncurkan Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun pada pelaksanaan side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali, Senin (9/10). Peluncuran dokumen tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.

Trenggono menyampaikan, sebagai pemilik 17 % cadangan karbon biru dunia, Indonesia berpeluang besar memanfaatkan ekosistem karbon biru. Hal ini sebagai salah satu solusi mengatasi perubahan iklim.

“Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun ini juga akan berfungsi sebagai peta jalan bagi upaya Indonesia untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru. Kemudian, meningkatkan potensi penyimpanan karbon untuk kepentingan planet kita dan generasi mendatang,” ujar Trenggono.

Selain itu, lanjut Trenggono, Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 11,5 % lamun dunia. Oleh karena itu,  pengembangan karbon biru di Indonesia juga perlu memperhitungkan ekosistem lamun sebagai bagian penting penyangga karbon biru.

Ekosistem Lamun dapat Turunkan Emisi

Dalam Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun tersebut, Indonesia akan fokus intervensi regulasi pemanfaatan ruang laut dan melakukan restorasi padang lamun. KKP memproyeksikan penurunan emisi karbon secara signifikan pada tahun 2030.

Selain itu, KKP juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam upaya perlindungan padang lamun. Kemudian, terlibat aktif dalan upaya pengumpulan data lamun.

“Untuk mendukung hal ini, kami tengah mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pembangunan the Blue Carbon Room, ruang terpusat untuk memantau aktivitas karbon biru di Indonesia,” ujarnya.

BACA JUGA: KKP Dorong Penerapan Zero Waste pada Produk Perikanan

Sebagai informasi, Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun merupakan kerja sama KKP dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Kerja sama ini berisi hasil perhitungan pengurangan emisi dari ekosistem lamun yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru. Kemudian, untuk meningkatkan potensi penyimpanan karbon.

Dalam berbagai kesempatan, KKP pun terus menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa. Penekanan dilakukan melalui diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi. Dalam pengelolaan ekosistem karbon biru di Indonesia, KKP berkomitmen menjadikan ini sebagai modal alam dikelola secara berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyiapkan jurus jitu menghadapi isu perubahan iklim. Terlebih jika ia dapat kepercayaan menjadi Presiden Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO).

Dwikorita saat ini dicalonkan sebagai Presiden WMO periode 2023-2027. Pencalonan Dwikorita Karnawati ini merupakan pencalonan kandidat perempuan pertama sebagai Presiden WMO dalam sejarah.

Pemilihan Presiden WMO periode 2023-2027 sendiri akan berlangsung pada sidang the nineteenth World Meteorological Congress (CG-19) 22 Mei-2 Juni 2023. Sebanyak 197 negara dan 6 teritori anggota WMO akan memilih Presiden WMO pada pertemuan itu.

“Tidak dapat kita pungkiri, dampak perubahan iklim menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan, keselamatan dari bencana hidrometeorologi serta kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia,” katanya saat resepsi diplomatik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, baru-baru ini.

Karenanya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu isu prioritas yang harus menjadi perhatian semua negara tanpa terkecuali.

Inovasi dan Kolaborasi Tekan Laju Perubahan Iklim

Baginya, semua program WMO yang telah berjalan akan tetap dijalankan dan semakin diperkuat. Namun perlu terobosan dan inovasi agar publik semakin sadar ancaman perubahan iklim sangat nyata. Selain itu juga butuh kerja sama semua pihak untuk menekan lajunya.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini, dalam keterangannya mengungkapkan sejumlah visinya. Ia ingin mewujudkan cuaca, iklim dan samudera untuk kesejahteraan bersama dan ketangguhan masyarakat dunia.

“Aksesibilitas data dan informasi cuaca, iklim, air, dan layanan lingkungan lainnya, yang disampaikan secara otoritatif (tepat waktu, andal, dan akurat), dapat diakses, berorientasi pada pengguna, dan sesuai dengan tujuan,” paparnya.

Selanjutnya harus memperkuat sistem peringatan dini untuk semua (early warning for all). Kemudian kemitraan dan kolaborasi untuk mobilisasi sumber daya.

Lalu mendorong pengembangan teknologi tepat guna dengan memperhatikan pengetahuan, teknologi, atau kearifan lokal untuk mendukung peringatan dan aksi dini. Khususnya di negara berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.

Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo di sela-sela resepsi diplomatik. Foto: BMKG

Prespektif Baru WMO

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo menegaskan keinginan dan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam penguatan kepemimpinan WMO.

Sebagai pemimpin dan ilmuan perempuan, pencalonan Dwikorita Karnawati sebagai Presiden WMO akan dapat memberikan perspektif baru dalam pemberdayaan perempuan, inklusivitas, dan kesetaraan gender dalam organisasi WMO.

“Kami sangat percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi WMO untuk memiliki Presiden wanita pertamanya,” ungkap Suryo Pratomo.

Penulis/Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia masuk dalam aliansi hutan tiga negara di perundingan iklim COP27 Sharm el Sheikh, Mesir bersama Brasil dan Kongo. Posisi ini harus Indonesia gunakan untuk mewujudkan keadilan iklim terutama untuk berlangsungan hidup masyarakat adat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong hal itu. Mereka menilai masyarakat adat selama ini berjuang demi kelestarian hutan. Sehingga mereka harus pemerintah perjuangkan daripada tujuan bisnis semata.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Parid Ridwanuddin mengatakan, Indonesia bersemangat memasukkan potensi blue carbon seperti mangrove dan lamun dalam potensi hutan tropis di dalamnya.

Tapi yang perlu diingatkan kembali adalah ke mana arah tujuan aliansi tersebut. “Aliansi tiga negara jangan sampai kemudian bertujuan pada bisnis seperti perdagangan karbon. Tapi harus melihat kerentanan masyarakat adat yang selama ini berjuang untuk menjaga kelestarian hutan,” katanya dalam Konpres Respons Koalisi Keadilan Iklim terhadap hasil G20 dan COP27, Senin (5/12).

Ia menyebut, skema offset harus menjadi perhatian serius. Skema offset merupakan izin yang diberikan untuk tetap merusak, mencemari dan melepas emisi turut mengancam masyarakat adat tergusur dari hutan.

Padahal, hutan telah lama merupakan bagian wilayah kelola masyarakat adat. “Saat hutan dijadikan penyeimbang karbon maka pemilik modal memegang kendali ekosistem hutan dan mengancam masyarakat adat,” kata Parid.

Keadilan Iklim Kelompok Rentan

Selain itu, Parid juga menyorot dalam COP27 Indonesia tak terlihat memiliki concern serius pada pendanaan Loss and Damage (LnD). Padahal, pendanaan tersebut berpeluang besar terhadap negara-negara berkembang dan rentan perubahan iklim seperti Indonesia.

“Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang terdampak. Misalnya, dalam masyarakat pesisir yang harus berhadapan dengan desa dan pulau terancam tenggelam, hingga banjir rob,” jelas dia.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menyatakan, Indonesia perlu mengaitkan aliansi hutan tiga negara tersebut ke dalam berbagai kebijakan dalam negeri.

Dibanding sektor lain, potensi hutan di Indonesia sangat besar untuk menyerap emisi karbon di Indonesia. “Misalnya mengaitkan dengan target FoLU Net Sink 2030 yang sudah Indonesia buat harapannya menjadi sumber pendanaan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan adanya kejelasan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran dana pendanaan agar berkontribusi menurunkan target emisi karbon di Indonesia.

Keadilan Iklim harus menyentuh masyarakat adat. Foto: Freepik

Gagal Penuhi Target Kenaikan Suhu

Sebelumnya, Perjanjian Paris di tahun 2015 menghasilkan kesepakatan bahwa dunia harus membatasi kenaikan suhu bumi rata-rata 1,5 derajat Celcius. Namun, berbagai ilmuwan menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca terus menerus naik sehingga bumi berisiko gagal memenuhi target tersebut.

Parid mengungkap, bahwa COP27 telah gagal menyepakati batas 1,5 derajat Celcius. Ini tak lain karena adanya hegemoni sekitar 636 pelobi dari delegasi negara maju produsen fosil. Mereka berhasil masuk ke agenda pertemuan iklim COP27 ini.

“Padahal jika tidak disepakati menahan lebih dari 1,5 derajat Celcius, bahkan di atas 2 derajat Celcius maka kita akan menghadapi berbagai bencana. Bencana itu seperti kekeringan, gelombang panas, kenaikan air laut, hingga badai siklon tropis seperti di NTT,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Torry Kuswardono juga menyebut, penanganan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim demi menjaga suhu bumi agar tak lebih dari 1,5 derajat Celcius menjadi tak bermakna tanpa ada keadilan iklim. Termasuk memastikan kelompok paling rentan.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah jangan sampai hanya menguntungkan segelintir masyarakat saja. Tapi bermanfaat besar terutama pada mereka yang lebih menderita, terdampak perubahan iklim. Misalnya kesulitan mendapatkan akses energi bersih,” ucapnya.

Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC menegaskan, bahwa hak atas asasi manusia tak bisa lepas dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon harapannya dapat mendukung Program Kampung Iklim (Proklim).

Hal Ini menyusul komitmen dan kontribusi Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Proklim merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengendalikan iklim global melalui peran non-party stakeholder. Komitmen ini sesuai hasil Pertemuan Para Pihak (Conference of The Parties/COP) ke 26 UNFCCC yang tertuang dalam Glasgow Climate Pact.

Dalam keterangannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengharapkan jumlah Proklim dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Adapun target capaian Proklim pada 2024 yaitu 20.000.

“Mengapa harus kita tingkatkan berkali lipat lagi, karena sekarang kita telah punya Peraturan Menteri tentang Nilai Ekonomi Karbon, Peraturan Presiden juga sudah ada. Jadi Proklim secara nyata menjadi harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi dan lingkungan bisa berjalan secara harmoni,” terang dia.

Ajak Semua Pihak Mitigasi dan Adaptasi

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menyatakan, selain nilai ekonomi karbon (NEK) menjadi salah satu instrumen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Harapannya juga menjadi mekanisme aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lebih efektif dan efisien.

“Demikian Peraturan Nomor 21 Tahun 2022 isinya teknis mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen menurunkan emisi 31,89 persen pada 2030 nanti,” ucapnya.

Ia mengatakan, terdapat beberapa mekanisme nilai ekonomi karbon yang memberikan manfaat terhadap masyarakat luas. Misalnya, pembayaran berdasarkan hasil (result based payment) seperti Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) di sektor kehutanan.

Adapun REDD+ ini merupakan mekanisme untuk memberi insentif positif bagi negara berkembang yang mampu mengurangi emisi GRK melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

“Jika yang diminta kompensasi pembayarannya kinerja nasional maka seluruh pihak-pihak yang berkontribusi akan mendapatkan manfaatnya. Termasuk masyarakat yang berkontribusi,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya agar semua elemen masyarakat melakukan mitigasi dan adaptadi krisis iklim serta perdagangan karbon. Caranya dengan memastikan terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

SRN merupakan alat ukur basis data emisi karbon di Indonesia. Pengurangan karbon harus masuk pencatatan dalam dokumen kontribusi nasional yang Nationally Determined Contribution (NDC) tetapkan.

“Langkah ini penting sebab pembagian nilai manfaat dari suatu pembayaran dana bantuan internasional disesuaikan dengan kontribusi masing-masing,” ucapnya.

Sektor laut menyimpan potensi blue carbon besar untuk mempercepat target penurunan emisi. Foto: Shutterstock

Pembayaran Nilai Karbon Harus Transparan

Sementara itu Direktur Program dan Kampanye Trend Asia Ahmad Ashov Birry menyatakan, benefit sharing dan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang transparan, akuntabel dan partisipatif hal penting. Tujuannya, agar masyarakat mendapat dan memberi kontribusi serta manfaat yang optimal.

“Ketepatan sasaran seharusnya bisa diukur dari indikator manfaat sosial dan lingkungan yang diberikan,” ucapnya.

Sementara untuk menilai ketepatan maka transparansi data dan informasi adalah kunci yang tak bisa diabaikan.

“Pertanyaannya sudahkah KLHK transparan dengan data dan informasi dalam SRN. Ketepatan sasaran penerima dana adalah menjadi nilai obyektif,” pungkas dia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya lompatan teknologi di sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

Teknologi tersebut meliputi teknik pengamatan, pemodelan iklim dan cuaca melalui pemanfaatan remote sensing satelit dan radar. Optimalisasi teknologi tersebut merupakan langkah agar para petani dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, perubahan iklim berdampak pada peningkatan cuaca dan iklim ekstrem. Kondisi ini berujung pada bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, hingga kekeringan berkepanjangan.

Ia menyebut berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 95 % bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian hingga gagal panen.

“Karena perubahan iklim itu bisa memporak-porandakan keteraturan alam. Wilayah yang biasanya daerah tropis menjadi dingin, begitu juga sebaliknya dan ini berdampak pada pertanian,” katanya kepada Greeners, Senin (8/8).

Tingkatkan Literasi Pertanian

Perubahan iklim sangat nyata dapat masyarakat rasakan. Di Indonesia sebagai daerah tropis berada di zona ekuator seharusnya tak mengalami badai tropis. Akan tetapi, karena perubahan iklim maka suhu muka air laut semakin hangat dan justru badai ini tumbuh di dalam zona ekuator.

Ia menyebut, saat ini BMKG tengah meningkatkan pemanfaatan teknologi remote sensing satelit dan radar sebagai teknik pengamatan dan permodelan iklim dan prakiraan cuaca.

“Radar sangat efektif untuk memantau cuaca ekstrem sebagai dampak perubahan iklim. Sedangkan satelit dengan deret data yang panjang membantu analisa perubahan iklim daerah-daerah yang tidak terjangkau peralatan darat,” paparnya.

Selain itu, juga pemanfaatan artificial intelegence, big data, machine learning itu agar prakiraan prediksi kami menjadi lebih cepat, tepat dan akurat.

Selain teknologi, BMKG juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM). Saat ini sekitar 70 % SDM BMKG berusia kurang dari 40 tahun. Ia akan terus menggenjot peningkatan SDM dengan menargetkan hingga 2030 nanti setidaknya ada 500 doktor baru.

BMKG juga terus menerus memberikan edukasi dan literasi pada petani dan masyarakat terkait info-info perkiraan prediksi agar mereka bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Program literasi dan edukasi ini telah BMKG lakukan sejak tahun 2011. Dalam hal ini BMKG terus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta penyuluh pertanian.

Metode Rice-Fish Farming membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Foto: www.agrifarming.in

Ancaman Serius Tujuh Tahun Terakhir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar BMKG serius menangani penanggulangan perubahan iklim. Ia menyorot adanya peningkatan suhu dalam kurun waktu 7 tahun ini yang berimbas pada sektor pertanian.

Jokowi menyatakan saat ini, dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim pada kondisi kritis. World Meteorological Organization menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya pada tahun 2021 makin memburuk.

“Tujuh tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita,” kata Jokowi.

Dampak dari perubahan iklim sangat nyata terhadap sektor pertanian dan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Sebanyak 13 juta orang diprediksi kelaparan karena terhambatnya rantai pasok dunia akibat perang Rusia-Ukraina. “Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” tegas dia.

Masyarakat Papua panen sagu yang menjadi salah satu sumber pangan mereka. Sagu diversifikasi untuk atasi krisis pangan. Foto: Shutterstock

Lakukan Upaya Ketahanan Pangan

Sementara itu pakar lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniassa menyatakan, berdasarkan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB akan terjadi penurunan produktivitas dalam sektor pertanian akibat perubahan iklim.

Ia menyatakan, tanaman padi sangat rentan terhadap kekurangan maupun kelebihan air. Oleh karena itu, ia menyebut perlunya pengembangan diversifikasi berupa varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. “Kalau bisa yang tahan cuaca, baik cuaca kering maupun hujan,” ucapnya.

Akan tetapi, pengembangan varietas subsitusi tanaman pangan ini tidak boleh asal dan harus mempertimbangkan kondisi geografis di wilayahnya. “Misalnya kalau memang cocok tanam sagu maka tidak perlu diganti dengan padi atau tanaman lain. Karena yang kita butuhkan juga ketahanan tanaman juga,” paparnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyoroti ketersampaian informasi terkait perkiraan iklim dan cuaca pada para petani. “Apakah informasi iklim berguna dan sampai ke para nelayan dan petani? Dalam konteks ini penting sekali peran sekolah lapang iklim,” ungkapnya.

Menurut Khudori, para petani harus dapat bimbingan untuk menerjemahkan informasi iklim dan cuaca menjadi informasi pola tanam secara langsung. Misalnya, jika tiga bulan ke depan hujan sangat deras maka pola tanam seperti apa yang anti gagal.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perubahan Iklim tidak hanya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Tetapi juga menjadi tantangan pembangunan di masa depan. Bahkan tanpa aksi nyata membangun ketahanan iklim kerugian dari dampak perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun di tahun 2020-2024.

Estimasi ini adalah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perencana Ahli Pertama Bappenas Anggi Pertiwi Putri menyatakan, perubahan iklim sangat berdampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan.

“Jika tak ada intervensi berupa aksi pembangunan berketahanan iklim, kita akan mengalami kerugian. Proyeksi kerugian itu sudah kami hitung hingga 2024,” katanya dalam acara bertajuk “Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Implementasi Pengendalian Dampak Bencana Iklim Kota-kota di Indonesia”, Selasa (5/7).

Kerugian Rp 544 triliun itu, berasal dari empat sektor prioritas. Sektor pesisir dan laut Rp 408 triliun, sektor air Rp 28 triliun, pertanian Rp 78 triliun serta kesehatan Rp 31 triliun. Tetapi, bila pemerintah mampu mengintervensi maka potensi kerugian ekonomi dapat ditekan hingga Rp 248 triliun.

“Potensi kerugian ekonomi imbas perubahan iklim sangat nyata. Mulai dari penurunan ketersediaan air, penurunan produksi beras hingga dalam sektor kesehatan yaitu peningkatan kasus demam berdarah,” paparnya.

Dampak Perubahan Iklim Telah Nyata 

Anggi menyebut, Bappenas telah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia. Dalam catatannya, perubahan iklim telah nyata dampaknya.

Misalnya, peningkatan suhu berdampak ke berbagai hal. Termasuk gelombang tinggi di lautan, kerentanan wilayah pesisir, hingga ancaman cuaca ekstrem. Bahkan, perubahan iklim telah dirasakan dalam lima tahun terakhir, seperti adanya fenomena La Nina dan El Nino.

“Ini dikuatkan melalui catatan BNPB pada tahun 2021, 99 persen bencana alam di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir dan tanah longsor,” imbuhnya.

Lebih jauh, Anggi menekankan pentingnya pemerintah mengarustamakan pembangunan berketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Anies Baswedan Dorong Kota Berkelanjutan di Indonesia

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh pemimpin kota di Indonesia bekerja sama mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Saat ini, semua kota tengah menghadapi tantangan global untuk bergeser ke arah masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Anies menuturkan, menghadapi tantangan global tersebut perlu mengembangkan kota yang tangguh, maju dalam aspek digital, serta menjadi kota yang berkelanjutan dan layak huni.

Rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah DKI Jakarta siapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021, terkait rencana pembangunan rendah karbon.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, 30 kota di Indonesia sudah berkumpul berdiskusi membahas aksi dalam menanggulangi perubahan iklim global.

Tiga puluh perwakilan kota di Indonesia tersebut merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). APEKSI terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Asep berharap, dengan adanya forum ini, akan mampu menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dampak perubahan iklim. Selain itu, ke depan setiap daerah akan dapat berkolaborasi dan mengimplementasikan aksi-aksi perubahan iklim di daerahnya masing-masing.

“Kita berharap ke depannya kota-kota di Indonesia bisa menangani masalah iklim. Seperti di Jakarta yang sudah mulai konsentrasi terhadap masalah iklim, polusi udara dan sebagainya,” katanya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners)- Pengguna transportasi online Gojek kini bisa ikut berkontribusi merawat bumi. Sejumlah rupiah dari tarif yang pengguna keluarkan akan dialokasikan untuk menanam pohon.

Hal ini menjadi aksi nyata dalam penurunan nol emisi karbon pada tahun 2030 melalui pelibatan industri. Salah satunya yaitu melalui peluncuran fitur Pohon Kolektif untuk pengguna GoRide dan GoCar dalam penanaman pohon. Peluncuran fitur baru ini atas inisiasi Gojek dan GoTo Finansial.

Head of Sustainability GoTo Group Tanah Sullivan mengatakan, fitur Pohon Kolektif merupakan bagian dari program #GoGreener yang Gojek luncurkan pada tahun 2019. “Fitur yang diluncurkan oleh Gojek dan GoTo Finansial ini bertujuan menghapus jejak karbon dari hasil pembakaran kendaraan roda dua GoRide atau roda empat GoCar,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.

Langkah aksi Gojek ini sekaligus dalam menyambut Hari Bumi 22 April 2022. Melalui Pohon Kolektif #GoGreener, Gojek berkomitmen menambahkan jumlah pohon yang berhasil konsumen kumpulkan periode 22 April hingga 21 Mei 2022. Kini pelanggan sambil bepergian bisa sekaligus ikut menanam pohon dengan hanya berkontribusi Rp 1.000 saat naik GoRide dan Rp 2.000 saat naik GoCar.

Tak hanya itu, pelanggan juga dapat menghitung emisi karbon yang mereka hasilkan. Misalnya dalam hitungan hari, bulan bahkan tahun. Dengan ini, pelanggan juga mampu memperkirakan jumlah pohon yang harus mereka tanam untuk menyerap jejak karbon lewat kalkulator emisi.

1.000 Bibit Pohon Gojek Tanam untuk Konservasi Mangrove

Mengawali peluncuran fitur ini, Gojek telah menanam 1.000 bibit pohon di Konservasi Mangrove Pesisir Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penanaman tersebut menambah 5.000 pohon yang sebelumnya telah mereka tanam dan adopsi bersama para konsumennya. Aksi penanaman ini terlaksana di 13 lokasi berbeda di wilayah Indonesia sepanjang periode tahun 2020 – 2021.

Tanah mengatakan, kurang dari sebulan sejak fitur itu mereka luncurkan, sudah ada lebih dari 100.000 konsumen yang mengaktifkan.

Dalam menjalankan fitur ini, Gojek berkolaborasi dengan startup lingkungan Jejak.in. Startup ini menyediakan solusi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk memantau serta mengelola pohon.

Butuh Dukungan Pentahelix untuk Rehabilitasi Mangrove

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Nani Hendiarti menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia menargetkan untuk merehabilitasi 600.000 hektare kawasan kritis mangrove di Indonesia.

Oleh karena itu, butuh dukungan pentahelix (multi-pihak) termasuk dari sektor swasta, seperti inisiatif Gojek ini.

Ia menegaskan, pentingnya aksi-aksi kecil dalam mitigasi yang serentak untuk melawan perubahan iklim. “Isu perubahan iklim harus disosialisasikan dengan cara yang mudah dipahami. Ajakan Gojek, ‘sambil jalan, bisa tanam pohon’ menggambarkan bahwa langkah ramah lingkungan dapat dijalankan bersamaan dengan kita menjalankan aktivitas sehari-hari,” papar Nani.

Selain itu, Nani juga menyorot terkait tingkat pengelolaan sampah Indonesia yang juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Ia menyebut, pengelolaan sampah Indonesia pada tahun 2021 sudah berhasil mengurangi kebocoran sampah dari darat ke laut sebesar 28,5 % hingga tahun 2021.

Capaian ini sangat menggembirakan karena sudah melebihi nilai 2,6 % dari target yang pemerintah tetapkan sebelumnya. “Kami berharap angka tersebut semakin baik dengan Gojek turut serta melakukan sosialisasi dan pendampingan ke ekosistemnya dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Meskipun isu politik menempati konten hoaks terbanyak di media sosial (medsos), hoaks perubahan iklim juga mulai berseliweran. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 40 konten hoaks perubahan iklim dengan berbagai variasi.

Konten hoaks tersebut, mulai dari misinterpretasi temuan sains tentang perubahan iklim. Konten tersebut membuat prediksi bencana dengan tujuan menakut-nakuti, evidentiality claim tips kesehatan yang menyesatkan hingga politisasi bencana.

Bahkan ada juga informasi tentang iklim untuk menyulut sentimen agama. Tak hanya itu, terdapat konten yang mencari simpati melalui peristiwa menyedihkan dan unik, hingga konten penyangkalan perubahan iklim.

Ketua Komite Litbang Mafindo Nuril Hidayah mengatakan, disinformasi dan misinformasi perubahan iklim yang berkembang luas di media sosial tak sekadar berdampak pada teralihnya persoalan sebenarnya terkait perubahan iklim. Akan tetapi dapat menghambat aksi nyata dan adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Masyarakat terbiasa menerima informasi yang ternyata tak terbukti. Masyarakat akan merasa dibohongi dan akhirnya tak percaya lagi, hingga akhirnya menolak aksi-aksi untuk mendukung ekologi berkelanjutan,” katanya dalam Webinar Krisis Iklim Menangkal Misinformasi Seputar Perubahan Iklim, di Jakarta, Kamis (7/4).

Misinformasi dan disinformasi perubahan iklim merupakan informasi yang salah atau menyesatkan tentang perubahan iklim baik sengaja ataupun tidak.

Hoaks Tantangan Komunikasi Perubahan Iklim

Misinformasi perubahan iklim menjadi tantangan komunikasi perubahan iklim. Hal ini tak lepas dari peran utama konstruksi media sosial. Kerap kali informasi di medis sosial mudah menyebar tanpa ada filterisasi kebenarannya. Selain itu, keberpihakan terhadap keyakinan dan sikap politik tertentu turut menjadi pemicu misinformasi tentang perubahan iklim.

Berdasarkan pemetaan tren isu populer, Mafindo menemukan isu perubahan iklim di Indonesia belum masuk dalam kategori isu populer kategori hoaks tahun 2018 hingga 2021. Isu paling banyak yakni terkait politik pada tahun 2018 (sebanyak 48,9 % dari 997 konten hoaks). Lalu di tahun 2019 sebanyak 52 % juga berasal dari 1.221 konten hoaks politik.

Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi pergeseran menjadi konten pandemi Covid-19 (36,7 % dari 2.298 konten hoaks). Selanjutnya tahun 2021 konten terkait informasi hoaks lowongan kerja, bantuan dan hadiah (27,8 % dari 1.888 konten hoaks). Meski begitu Mafindo menemukan 40 konten hoaks seputar perubahan iklim.

Nuril khawatir, dengan ditemukannya konten hoaks pesan edukasi dan aksi nyata perubahan iklim tak akan tersampaikan. “Misalnya pesan yang harusnya kita manusia, bisa melakukan aksi mitigasi berupa pengurangan emisi gas rumah kaca tak akan sampai dan sekadar hiburan semata,” imbuhnya.

Kemas Konten untuk Menarik Generasi Milenial

Ia menambahkan, perlu upaya mengemas konten yang tepat dan menarik terkait perubahan iklim. Tujuannya agar bisa masyarakat luas terima, termasuk generasi milenial dan generasi Z.

Menurutnya, pemanfaatan media sosial penting membangun kampanye komunitas-komunitas yang fokus terhadap kampanye perubahan iklim, serta ekosistem diskusi publik.

Tak kalah penting, perlunya pendekatan konten perubahan iklim dengan kecenderungan gaya hidup masyarakat.

Pendiri Society of Indonesian Environmental Journalist Harry Surjadi menyebut, perlunya peran orang tua untuk membentuk kesadaran generasi Z terhadap perubahan iklim. Orang tua, sambung dia dapat menjadi teman sharing agar anak lebih peduli dengan lingkungan alam. Misalnya, dengan berlibur ke wisata-wisata edukasi, seperti taman nasional dan mendiskusikan apa yang ada di sana.

Lebih jauh, Harry menyebut peran krusial media untuk menyediakan konten seputar perubahan iklim, termasuk dalam upaya melakukan framing terhadap konten pemberitaannya. “Apakah cenderung ke pemerintah, aktivis lingkungan atau masyarakat, media harus punya peran di sini,” ungkapnya.

Tanda-Tanda Perubahan Iklim Telah Terjadi

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Reni Kraningtyas mengatakan, tanda-tanda perubahan iklim telah terjadi. Beberapa tandanya antara lain adanya kenaikan air muka air laut 2-3 milimeter imbas kenaikan suhu dan pemanasan global.

Penyimpangan suhu udara terhadap suhu rata-rata normal atau anomali suhu udara juga terjadi selama 30 tahun terakhir. “Mulai tahun 1981 hingga 2010 dan dibandingkan dengan tahun 2016-2019 untuk Indonesia cenderung ada kenaikan rata-rata suhu di atas setengah derajat Celcius. Kondisi ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia di antaranya, seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Maluku,” tuturnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berharap, Indonesia’s Forest and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030 bisa menurunkan 60 % emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Melalui FoLU Net Sink 2030, seluruh kegiatan yang mempengaruhi kondisi karbon hutan maupun lahan di Indonesia harus dihitung sesuai dengan koridor aturan yang ada.

“Sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama. Sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement-nya. Bagaimana mengukurnya dan tidak boleh terjadi double counting karbon. Karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” kata Menteri LHK dalam workshop konsolidasi teknis implementasi rencana operasional Indonesia FoLU Net Sink 2030, Senin (4/4).

Penting, sambung dia dalam memastikan sistem monitoring dan measurements dalam penghitungan karbon. Sebab, secara internasional hal ini akan menjadi jaminan kelayakan kapasitas dan kredibilitas pengukurannya.

FoLU Net Sink 2030 yang merupakan skenario penurunan 60 % emisi GRK nasional di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forest dan other land use). Rencana operasional Indonesia FoLU Net Sink 2030 yang telah pemerintah tetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel dan terintegrasi.

Penurunan Emisi Lewat Kegiatan Bersifat Ramah Lingkungan

Kegiatan penurunan emisi dalam FoLU Net Sink dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Kali ini, pendekatan penurunan emisi dengan memastikan pelaporan agenda perekaman emisi gas rumah kaca.

Menteri Siti menyatakan, saat ini sudah saatnya menggunakan ukuran untuk melihat penurunan emisi. Karena ada kebutuhan untuk mempertegas efektivitas kerja. “Hal yang diperlukan di sini adalah merekam dan menulis setiap program kegiatan dengan sangat detail. Hal ini untuk mengetahui risikonya kepada karbon. Sebab, setiap langkah terdapat hitungan dalam penurunan emisi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, percepatan operasional FoLU Net Sink merupakan spirit yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 28 H dan pasal 33 ayat 3.

“Ada atau tidak ada agenda perubahan iklim. Ada atau tidak ada konvensi internasional, kita mendapat mandat perintah dari UUD untuk menyiapkan hal tersebut,” imbuhnya.

Berbasis Pendekatan Ilmiah

Rencana operasional Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 telah pemerintah susun secara komprehensif dan ilmiah. Hal tersebut pemerintah susun melalui pendekatan analisis spasial. Unsurnya meliputi indeks kualitas hutan, nilai konservasi tinggi (HCV). Di samping itu juga melalui jasa lingkungan ekosistem tinggi, serta indeks biogeofisik (IBGF) serapan karbon, maupun karhutla.

Selain itu juga pertimbangan atas arahan pemanfaatan kawasan hutan/RKTN 2011-2030 serta pertimbangan kapasitas kelembagaan dan modal sosial kemasyarakatan di tingkat tapak.

“Saya sekali lagi menegaskan bahwa FoLU Net Sink 2030 akan menjadi panduan bekerja agenda perubahan iklim. Yakni sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk mengakselerasi penurunan gas rumah kaca,” tegasnya.

Ia meminta jajarannya di pusat, daerah dan stakeholder terkait harus mengikuti panduan yang ada, agar langkah kerja pengendalian perubahan iklim secara nasional bisa berhasil.

“Ini juga saya minta akan menjadi instrumen. Bahwa kita bekerja dalam satu derap, dalam satu keselarasan langkah KLHK, BRGM dan semua unit-unit kerjanya yang di lapangan,” ucapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia didorong untuk memaksimalkan efisiensi potensi sumber daya alam untuk arah pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terimplementasi melalui ekonomi hijau. Jika jeli, Indonesia punya peluang dari perdagangan karbon.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam pembangunan nasional. Target tersebut tidak sebatas perbaikan lingkungan melalui penurunan emisi, tapi juga harus menyasar pada perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Global Footprint Network terkait Country Overshoot Days 2021, Indonesia masuk dalam negara paling efisien dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Hal ini mengacu pada Country Overshoot.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) I Wayan Susi Dharmawan mengatakan, dibanding negara lain, seperti Uni Emirat Arab, Kanada, Amerika, Indonesia masih jauh lebih efisien karena Country Overshoot Day negara-negara tersebut jatuh pada bulan Februari.

Padahal, jumlah negara Indonesia sangat besar yakni sekitar 270 juta jiwa. Potensi tersebut, sambung Wayan harus bisa Indonesia maksimalkan melalui skema pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29 % dengan usaha sendiri. Lalu 41 % dengan dukungan internasional. Tak hanya itu, melalui dokumen update Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2021, dalam Long Term Strategy- Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LTCCR), Indonesia menargetkan mencapai net zero emission (NZE) tahun 2060.

“Penerbitan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi titik tolak sebagai payung hukum perdagangan karbon di Indonesia, khususnya terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi krisis iklim dan perdagangan karbon,” kata Wayan dalam webinar Nilai Ekonomi dan Pendugaan Karbon Hutan, Rabu (16/3).

Dalam Perpres tersebut juga memuat syarat utama aksi pemerintah, baik pusat maupun daerah, pelaku usaha serta masyarakat luas untuk mendaftarkan dalam sistem registri nasional (SRN).

Perdagangan Karbon Memiliki Dua Aspek

Wayan menambahkan, implementasi kebijakan tersebut sangat memungkinkan melibatkan seluruh elemen. Termasuk dari tingkat nasional hingga tingkat masyarakat tapak dan desa. Namun, Wayang mengingatkan, pengelolaan pembangunan berkelanjutan tak sekadar memastikan aspek ekologis semata dan menutup aspek lainnya, seperti sosial dan ekonomi.

“Pertimbangan ini penting karena kita harus punya target tujuan yang bisa berjalan harmonis sehingga bisa berjalan maksimal,” ucapnya.

Perdagangan karbon lanjutnya terdiri atas dua aspek, yakni perdagangan emisi (pemerintah menentukan batas emisi) dan offset emisi (base line dan target emisi usul dari luar pemerintah dan pelaku usaha).

Nantinya, pengusul atau pelaku usaha yang telah menurunkan emisinya (sesuai target) melalui aksi mitigasinya akan mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI). Sertifikat ini memiliki batas waktu tertentu sehingga harus terus terbarui.

Wayan mengatakan, SPEI dapat diperjualbelikan baik secara langsung ke perusahaan lain maupun melalui bursa karbon. “Dengan demikian terjadi perpindahan kepemilikan karbon, bagian dari target NDC,” ujar dia.

Implementasi bentuk penurunan emisi saat ini juga telah beberapa badan atau lembaga yang bergerak dalam lingkungan kembangkan. Misalnya program tunda tebang. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memastikan pemberian insentif fiskal.

Sebagai contoh, jika kelompok tani hutan rakyat melakukan penundaan penebangan mereka berkontribusi terhadap penurunan emisi. Sebagai kompensasi, mereka mendapat insentif.

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Dorong Pencapaian Target NDC

Sementara itu, Carbon Expert dari PT Gaia Eko Daya Buana Joseph A. Hutabarat menyatakan, kegiatan adaptasi dan mitigasi melalui perdagangan karbon dalam perubahan iklim menjadi faktor utama untuk mencapai target NDC di Indonesia.

Dalam konteks perdagangan karbon antar negara, negara maju akan membeli certified emission reduction (CER) dari negara berkembang. Negara berkembang akan mendapatkan manfaat berupa uang dari penjualan tersebut. Dalam perdagangan karbon, setiap penurunan satu ton karbon akan mendapatkan sertifikat CER.

Joseph menjelaskan ada beberapa tahap untuk mendapatkan sertifikat CER yaitu pra studi kelayakan, studi kelayakan, penyusunan dokumen proyek, registrasi, verifikasi reduksi emisi serta validasi dokumen proyek.

“Dalam studi kelayakan, misalnya sangat penting untuk menentukan apakah proyek karbon menguntungkan secara ekonomi atau tidak,” imbuhnya.

Ia mengingatkan perdagangan karbon sangat bergantung pada harga pasar global. Sehingga baik pelaku usaha maupun pemerintah harus mampu membaca peluang perdagangan karbon.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) dalam laporan terbarunya menyebut, pandemi Covid-19 menambah ancaman besar terhadap perubahan iklim. Sebab dua tahun terakhir perhatian dunia tak lepas dari pandemi Covid-19, yang merenggut banyak nyawa hingga meruntuhkan perekonomian dunia.

Dalam laporannya tersebut, IPCC mengingatkan akan dampak buruk dan ancaman keterlambatan aksi perubahan iklim.

“Laporan itu adalah peringatan mengerikan tentang konsekuensi dari kelambanan tindakan. Ini menunjukkan perubahan iklim adalah ancaman besar dan meningkat terhadap kesejahteraan kita dan planet yang sehat,” kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

IPCC merupakan badan PBB yang menangani tentang perubahan iklim. Laporan ini merupakan laporan kedua dari tiga laporan penilaian dari IPCC ke-6 (Assessment Report 6/AR6) sejak berdiri tahun 1988. Laporan ketiga akan terbit pada paruh kedua tahun 2022.

Pada 28 Februari lalu, IPCC merilis laporan tentang “Perubahan Iklim 2022: Dampak, Adaptasi dan Kerentanan” memperingatkan dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan mental. Perubahan iklim yang ekstrem menyebabkan masalah kesehatan mental, di antaranya kecemasan, stres traumatis akut, depresi hingga masalah tidur.

Laporan ini mengungkap, bahwa beberapa tantangan kesehatan mental terkait dengan dampak perubahan iklim, seperti lingkungan yang lebih hangat hingga trauma peristiwa bencana. Pada tingkat pemanasan global yang lebih tinggi, risiko terhadap kesehatan fisik dan mental kemungkinan besar juga akan meningkat.

“Peristiwa iklim serupa dapat mengakibatkan berbagai hasil kesehatan mental potensial. Termasuk kecemasan, depresi, stres traumatis akut, gangguan stres pascatrauma, bunuh diri, penyalahgunaan zat dan masalah tidur. Dengan kondisi berkisar dari yang sifatnya ringan hingga yang memerlukan rawat inap,” ungkap laporan tersebut.

Beragam Dampak Perubahan Iklim di Tengah Pandemi

Mengacu pada sebuah penelitian, laporan itu menyebut di Kanada ada temuan hubungan antara paparan panas rata-rata 28 derajat Celcius (empat hari paparan) dan jumlah pasien di rumah sakit. Sebagian besar mengalami gangguan suasana hati dan perilaku, termasuk skizofrenia dan gangguan neurotik.

Terdapat kaitan antara pandemi, perubahan iklim serta ekosistem keanekaragaman hayati. Tanpa ada langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, perubahan iklim mengancam dan mengganggu keberlanjutan kehidupan.

Misalnya, situasi pandemi Covid-19 dan adanya kerusakan keanekaragaman hayati berpeluang zoonosis, atau penyakit menular yang berpindah dari hewan non-manusia ke manusia. Lebih parahnya bila menyebar di seluruh dunia. Dengan kata lain, peluang terjadinya situasi lain seperti pandemi Covid-19 tidak boleh diabaikan.

Tanpa Respon Tepat, Dampak Perubahan Iklim Lebih Buruk dari Pandemi Covid-19

Pakar lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa membenarkan, bahwa dampak-dampak perubahan iklim dalam laporan IPCC sangat nyata. Terlebih dengan adanya tantangan pandemi Covid-19.

Bahkan, ia menyebut bila tak ada respon dan tindakan aksi perubahan iklim, dampak perubahan iklim bisa lebih buruk dibanding pandemi Covid-19. Tantangan ini masih menjadi persoalan yang tak hanya Indonesia alami, tapi masyarakat negara-negara lainnya di dunia. Perlu aksi cepat untuk menjawab persoalan perubahan iklim.

Permasalahannya, sambung Mahawan keterlambatan tindakan atau aksi cepat karena kita berhadapan pada trade off. “Asumsinya dengan mengurangi emisi maka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau ada pengurangan emisi seolah ada trade off. Padahal itu saving kita di masa depan,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Senin (14/3).

Misalnya, di masyarakat di Indonesia tak bisa melepas ketergantungan terhadap energi fosil yang PLN gunakan. Bila kemudian dalam jangka waktu setahun langsung berganti dengan energi baru terbarukan maka akan berimbas penuh pada investasi. Transisi ini bertahap dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Sebaliknya, dalam konteks negara-negara di dunia, transisi menuju energi baru terbarukan ini juga dengan pertimbangan rasionalitas, tahapan dan proses yang berbeda-beda. Namun, sambung Mahawan karena terbentur trade off maka komitmen dan upaya ini harus mengalami keterlambatan. “Inilah kenapa PBB belum berhasil menangani ini,” ucapnya.

Dorongan Kuat Upaya Mencegah Kenaikan Suhu Tak Lebih dari 1,5 Derajat Celcius

Berdasarkan laporan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), masih terdapat gap besar dari komitmen dunia pada tahun 2030 untuk menjaga suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Komitmen tahun 2030 tak boleh menghasilkan emisi lebih dari 25 giga ton, tapi perkiraan laporan UNFCCC seluruh negara masih menghasilkan kurang lebih 40 giga ton. Jika berbasis long term strategi net zero emission tahun 2050 ketika semua negara dikumpulkan maka kurang lebih emisi pada tahun 2030 mencapai 30 giga ton.

Mahawan juga menyebut, kesenjangan dari emisi yang ada terlihat jelas dalam negara-negara maju. Mereka seharusnya berkomitmen penuh untuk mendorong suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Misalnya, Amerika menghasilkan lebih dari 20 ton CO2 e per kapita karena banyak bergantung pada energi fosil.

Sementara Indonesia, sambung Mahawan dibanding negara-negara berkembang lainnya masih relatif lebih baik karena telah memiliki dokumen dan aksi perubahan iklim yang nyata. Indonesia memiliki peran untuk mendorong negara-negara berkembang lainnya agar menurunkan emisi per kapita penduduk, setidaknya di bawah 3 ton per kapita.

“Negara-negara berkembang lainnya juga harusnya seperti Indonesia. Mempercepat perencanaan aksi-aksi di masing-masing negara. Tentu saja Indonesia bersedia untuk membantu negara berkembang lainnya,” pungkasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memberi contoh dan mendorong negara-negara dunia melalui Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) memulihkan gambut dan mangrove. Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan keduanya jadi bukti konkret aksi nyata menekan dampak perubahan iklim.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo menyatakan, isu pemulihan gambut dan mangrove sebelumnya mencuat dalam perhelatan COP26 di Glasgow, Skotlandia. Komitmennya adalah menjaga batas pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius melalui penghilangan energi batu bara dan pengurangan energi fosil.

Selain itu, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca juga melalui pemulihan gambut dan mangrove, terutama di negara-negara Asia Tenggara yang telah lama melakukannya.

Pada COP25 tahun 2019 di Madrid, juga telah membahas isu penting peluang peningkatan emisi yang berasal dari negara-negara yang masih memiliki gambut tersebut. Ini tak lain karena gambut merupakan penyimpan karbon. Ketika ditekan lajunya, pelepasan emisinya akan berkurang di udara.

Akhirnya dilakukan berbagai cara untuk menekan laju pelepasan emisi itu. Pertama adalah kebakaran dan kedua dengan penghilangan faktor yang bisa mengurangi emisi itu melalui hutan, termasuk di dalamnya hutan mangrove.

“Itu artinya yang namanya gambut harus dimanajemen dengan baik sehingga proses pelepasan yang tidak diinginkan bisa ditekan,” katanya kepada Greeners di Jakarta, Kamis (3/3).

Perluas Pemulihan Gambut dan Mangrove Indonesia

Bambang berharap, pemulihan lahan gambut dan mangrove sebagai bentuk upaya pengurangan emisi dapat Indonesia perluas. Bentuknya dengan memperluas areal maupun menjadi gerakan yang semakin masif.

“Merestorasi tak sekadar memulihkan lahan gambut yang telah rusak. Tapi lebih dari itu, yaitu mereduksi emisi yang ada di atmosfer dengan melakukan kegiatan penanaman mangrove,“ imbuhnya.

Bambang juga mengingatkan agar pemerintah Indonesia secara aktif memastikan terkait janji pendanaan terkait pemulihan antisipasi perubahan iklim yang telah Indonesia lakukan.

“Kita telah bertanggung jawab terhadap global climate change sehingga peran mereka sangat penting. Kalau satu sama lain dalam G20 saling mendukung pasti akan luar biasa,” ucapnya.

Gambut dan Mangrove Flagship Indonesia untuk Dunia

Sementara itu Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Relianto mengatakan, pemulihan gambut dan mangrove akan menjadi flagship Indonesia untuk dunia.

“Sehingga kita didorong untuk me-leading by example kepada negara-negara yang juga sebenarnya telah mempunyai peat land (lahan gambut) tapi manajemennya belum seintens di Indonesia,” katanya dalam Live Podcast bertajuk “EDM-CSWG dan Y20 untuk Sukses Presidensi G20 Indonesia”, Rabu (2/3).

Manajemen gambut di Indonesia menjadi perhatian khusus mengingat kebakaran lahan gambut di Indonesia menjadi isu utama. Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 dan sekarang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membuktikan komitmen kuat pemerintah Indonesia. “Kita sudah memulihkan 3,6 juta hektare secara hidrologis dan hasilnya adalah tingkat kebakaran hutan menurun,” imbuhnya.

Sigit menegaskan, keberadaan gambut sangat mempengaruhi perubahan iklim. Pasalnya, gambut itu sendiri dapat menyimpan karbon hingga 30 %. Meski hanya 3 % dari seluruh permukaan bumi, jika terjadi kebakaran maka sebanyak 30 % karbon terlepas ke atmosfer.

Demikian pula dengan pemulihan mangrove. Mangrove merupakan salah satu vegetasi yang mengandung karbon tinggi. Pemulihan mangrove sekitar 600.000 hektare telah membuktikan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dorong Perlindungan Lingkungan Lewat G20

Sebelumnya, Menteri LHK, Siti Nurbaya menyatakan EDM-CSWG merupakan agenda strategis bagi Indonesia dalam Forum G20 untuk menunjukan kepada dunia. Salah satu agenda pentingnya terkait kekuatan dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian iklim yang berkelanjutan.

“Indonesia memandang sangat penting juga untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata. Leading by examples oleh seluruh negara G20 dan akan akan menjadi contoh bagi negara-negara lain,” kata Menteri Siti.

Negara-negara yang tergabung dalam G20 menguasai sekitar 80 % perekonomian dunia. Selain itu menghasilkan sekitar 80 % emisi gas rumah kaca global. Serta menghasilkan sebagian besar marine plastic litter. Namun, ia memastikan pada saat yang sama juga merupakan kekuatan untuk menjawab dan mengatasi tantangan tersebut.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam sambutan tertulisnya di Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 menyoroti masih banyaknya aktivitas pengelolaan sampah yang salah.

Sambutan yang Wakil Menteri LHK Alue Dohong bacakan itu menyoroti sampah merupakan salah satu sektor sumber emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini berbahaya bagi kerusakan atmosfer dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan.

“Masih ada aktivitas pengelolaan sampah yang salah, seperti pembakaran terbuka, pembuangan sampah sembarangan. Lalu kurang maksimalnya pengelolaan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metana di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim,” katanya dalam Puncak Peringatan Pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022 secara virtual, Senin (21/2).

Lebih jauh ia menyebut, penanganan sampah merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian dari multidimensi. Penanganan sampah bisa dilakukan dalam kelompok kecil. Mulai dari RT, RW dan lingkungan perdukuhan hingga kelurahan.  Bahkan yang lebih luas lagi dalam satu entitas lingkungan.

Dalam konteks lebih luas lagi, sampah menjadi salah satu sumber emisi GRK yang mampu menyebabkan perubahan iklim.

“Kita pahami bahwa perubahan iklim telah menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia dan merupakan persoalan yang sangat serius. Isu perubahan iklim menjadi trigger utama di negara di dunia untuk mengkonsolidasikan pembangunan dengan konsep ramah lingkungan atau rendah emisi,” papar dia.

HPSN 2022 juga terlaksana secara virtual. Tampak Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien memberi sambutan dalam acara itu. Foto: KLHK

HPSN 2022 Dorong Target Pengurangan Emisi dari Sampah

Dalam upaya memenuhi Paris Agreement yang merupakan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam komitmennya melalui dokumen Nationally Determinde Contribution (NDC). Wujudnya dengan penetapan target penurunan efek emisi GRK sebesar 29 % pada tahun 2030.

Dalam hal ini, ia menyebut kontribusi aksi nyata dalam perubahan iklim terwujud dalam pelaksanaan program kampung iklim (proklim) pada masyarakat tapak. Kegiatan-kegiatan yang warga masyarakat lakukan di lokasi proklim bisa menjadi contoh nyata pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Ini sekaligus memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan bencana akibat perubahan iklim,” imbuhnya.

Peringatan HPSN tahun 2022 harus menjadi milestone untuk bergerak bersama. Sejalan dengan itu menjadikan masyarakat lebih produktif membangun pengelolaan sampah melalui beberapa kegiatan.

Pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder terhadap pemilahan sampah. Kedua, memperkuat komitmen untuk melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat aksi mitigasi dari sektor limbah untuk mendukung pencapaian target NDC. Keempat, memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.

Kelima, memperluas upaya kerja dengan inovasi, dalam upaya penanganan sampah untuk kesejahteraan manusia dan untuk penyelamatan alam.

Babak Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, mengusung tema “Kelola Sampah, Kurangi Emisi dan Bangun Proklim”, HPSN 2022 menjadi babak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Hal ini menyusul upaya KLHK untuk mengusung tiga kegiatan dalam satu program dalam kelembagaan kepedulian sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim, pengelolaan sampah dan perhutanan sosial.

Peringatan HPSN tahun 2022 juga KLHK tandai dengan pendampingan empat lokasi proklim di Kabupaten Gianyar, Bali. Empat lokasi proklim tersebut nantinya akan menjadi pilot project bagi 3.270 kampung iklim lainnya di seluruh Indonesia.

“Dari empat desa yang mengikuti pendampingan proklim, terlihat adanya kegiatan pengelolaan sampah yang cukup baik. Bentuknya dengan adanya bank sampah, TPS 3R, kegiatan pengomposan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar,” paparnya.

Melalui kegiatan pengelolaan sampah di empat lokasi tersebut, sambung Vivien dapat dihitung potensi pengurangan emisi GRK yaitu sebesar 1.262 giga gram CO2 e pada tahun 2030. Selanjutnya, diharapkan potensi pengurangan emisi GRK juga nantinya akan meningkat dua kali lipat lebih besar 277 giga gram CO2 e.

“Hal ini termasuk impresif sebab dengan jumlah penduduk yang sedikit, ke empat desa ini dapat memberikan kontribusi nyata pada pengurangan GRK dari sub sektor sampah,” ucap Vivien.

Sementara itu perwakilan Proklim Lestari Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Alkahfi Sutikno menyatakan tantangan lahan pangan di masyarakat imbas abrasi menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya masyarakat lakukan untuk memanfaatkan sampah organik dan anorganik. “Misalnya kami memanfaatkan sampah anorganik untuk media tanam polybag dan pot. Sedangkan sampah organik kami jadikan pupuk,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Komitmen pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi mangrove hendaknya diikuti upaya menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove. Sehingga aksi rehabilitasi mangrove tak sekadar tanam lalu ditinggalkan begitu saja demi memenuhi target yang pemerintah tetapkan.

Sepanjang tahun 2020-2021, Indonesia telah merehabilitasi 50.000 hektare (ha) mangrove. Sementara mengacu Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021, sebaran luas ekosistem mangrove di Tanah Air yaitu seluas 3.36 juta ha.

Presiden Joko Widodo menargetkan rehabilitasi mangrove di hampir 600.000 ha pada tahun 2024. Target tersebut merupakan terluas di dunia dan turut daya serap karbon empat kali lipat dibanding hutan tropis.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mengapresiasi komitmen pemerintah dalam hal mengejar target kuantitas penanaman mangrove. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga memerhatikan keberlanjutan ekosistem mangrove yang telah pemerintah tanam. Masyarakat juga harus saling menjaga ekosistem mangrove tersebut.

“Penyelamatan mangrove harus diiringi dengan cara yang benar, seperti memerhatikan habitatnya. Jadi tidak asal tanam lalu tinggal,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Senin (24/1).

Rehabilitasi Mangrove Masuk Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau

Pengamat Lingkungan Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono menyebut, perencanaan yang baik (habitat dan jenis) merupakan modal dari penanaman mangrove. Hal ini akan memudahkan pengawasan keberlanjutan ekosistem mangrove.

“Habitat mangrove menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena masuk dalam investarisasi ruang terbuka hijau (RTH),” ungkapnya.

Penanaman mangrove, sambung dia juga harus mengedepankan unsur kehati-hatian mengingat membutuhkan air payau tapi dapat pengaruh air asin. “Terutama dalam hal penempatan jenis mangrove. Menetapkan habitat adalah kunci keberhasilan tidaknya tumbuhan ini,” imbuhnya.

Menanggapi target pemerintah tersebut, Tarsoen merekomendasikan habitat rehabilitasi mangrove yang paling baik dapat pemerintah lakukan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Papua. “Ini dilakukan untuk mempercepat target 2024 yakni sebanyak 600.000 ha,” katanya.

Kerusakan mangrove terjadi dari tahun ke tahun, target pemulihan perlu lebih progresif. Foto: Shutterstock

Mangrove dalam Presidensi G20

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut, mangrove dapat memperlihatkan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim khususnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun ini.

“Mangrove juga akan membawa nama baik Indonesia dalam menunjang kepemimpinan Indonesia pada G20 tahun 2022 ini,” katanya dalam Workshop Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) baru-baru ini.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia berkesempatan menularkan semangat negara-negara di dunia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim serta pemulihan lingkungan hidup.

Kawasan mangrove menjadi bukti komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam upaya perubahan iklim. Hal ini seiring dengan upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Penuhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana menyatakan, pertimbangan rehabilitasi mangrove tak sekadar menuju Presidensi G20. Akan tetapi, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Utamanya, dalam konteks perubahan iklim dan bencana ekologis yang meningkat trennya. Dalam konteks perlindungan mangrove di ruang yang masih ada izin konsesi juga penting. “Oleh karenanya penegakan hukum serta political will menjadi penting,” ungkapnya.

Menurut catatan Walhi, setidaknya sebanyak 52.783 ha hutan mangrove (primer dan sekunder) berada di kawasan tambang 26.935 ha. Kawasan mangrove di Indonesia juga terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Tahun 2018, luasan mangrove tercatat sebanyak 3.61 juta ha. Lalu luasanya turun di tahun 2019 menjadi 2.51 juta ha.

“Jika ditarik jauh ke belakang sampai dengan tahun 2010, angka penurunan luas hutan mangrove semakin mengerikan,” tegasnya.

Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan sebanyak 40 % mangrove. “Melihat kondisi ini harusnya penetapan target pemerintah harus lebih progresif,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Dorongan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam kontribusinya pada aksi perubahan iklim harus dibarengi dengan pemberian kompensasi yang setimpal.

Hal itu menyusul terbitnya Perpres No 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menganjurkan pada seluruh gubernur di Indonesia melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim serta perdagangan karbon. Syarat utamanya, aksi-aksi pemerintah daerah harus terdaftar dalam sistem registri nasional (SRN).

SRN merupakan alat ukur basis data emisi karbon di Indonesia. Pengurangan karbon harus tercatat agar masuk dalam dokumen kontribusi nasional yang telah pemerintah tetapkan atau nationally determined contribution (NDC).

SRN telah pemerintah rintis sejak tahun 2016. Sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2016 kemudian diterbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Hingga Januari 2022, aplikasi SRN telah merekam sebanyak 4.819 kegiatan yang 1.890 orang lakukan. Akan tetapi, hanya 329 kegiatan terverifikasi pengurangan emisinya.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Perdinan menilai, Perpres No 98 Tahun 2021 akan memperkuat payung hukum dorongan aksi perubahan iklim yang pemerintah daerah lakukan. Namun, ia mengingatkan pentingnya pemberian imbal balik atas kontribusi pemerintah daerah tersebut.

“SRN merupakan pintu awal pengakuan aksi-aksi yang pemda lakukan. Ketika sudah direkognisi, apa yang akan masyarakat dan pemerintah daerah dapat? Apakah untuk wilayah yang aktif diberikan kompensasi DAU atau DAK. Lalu apakah bisa dipertimbangkan poin plusnya sebagai prioritas lokasi intervensi yang berdampak investasi di daerah?,” katanya kepada Greeners, Minggu (24/1).

Dalam aksi iklim yang daerah lakukan pendataannya harus mengacu pada SRN. Foto: Shutterstock

Pendataan Aksi Pengurangan Emisi dari Aksi Iklim

Berkaca pada negara-negara maju lainnya, pendataan aksi pengurangan emisi di satu wilayah bahkan bisa menandai sebagai wilayah yang concern terhadap lingkungan hingga berdampak pada investasi.

Salah satu amanat dalam Perpres No 98 Tahun 2021 menyebut adanya roadmap adaptasi yang menawarkan kode risiko wilayah. Menurut Perdinan, hal ini bisa berkembang menjadi nilai promosi investasi ke depan.

“Jangan khawatir membangun di satu tempat kalau nilai ekonominya baik, tapi dipastikan agar lingkungannya tak rusak. Investasinya pasti lebih mahal,” ujar Deputi Direktur SEAMEO Biotrop ini.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya terhadap aksi-aksi perubahan iklim. Bahkan, pemerintah juga aktif mengirimkan long term strategi Indonesia 2050. Komitmen tersebut dapat terwujud dengan menggandeng masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lain dengan capaian yang terukur melalui SRN.

Perdinan menilai, mengacu amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2021 ke depan prioritasnya bukan sekadar mengukur capaian aksi, tapi berfokus pada nilai ekonomi karbon (NEK). NEK merupakan skema emisi yang diperdagangkan melalui penyerapannya dengan cara memulihkan ekosistem.

Misalnya, sambung dia bagaimana dari aksi itu kemudian menentukan dan mendorong ekspansi bibit-bibit unggul baru yang selama ini belum banyak dipakai. Hal senada juga berlaku pada aksi terkait mitigasi, yakni mobil listrik yang awalnya sekadar style lalu menjadi bernilai ramah lingkungan.

“Sehingga pertanyaan besarnya nanti siapa penentu nilai ekonomi selanjutnya dalam hal perdagangan karbon,” imbuhnya.

Butuh Aturan Teknis

Penyiapan aturan teknis turunan Perpres NEK melalui peraturan menteri hendaknya melibatkan audiensi publik dengan pemanfaatan media sosial sehingga bisa 24 jam terakses.

Tak sekadar menampung input, cara ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi dan proteksi pemerintah terhadap kebijakan yang ada.

“Tidak harus FGD, jadi cukup memanfaatkan medsos dan bikin poin-poinnya agar bisa masyarakat luas akses dan respon,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memanfaatkan perannya sebagai Presidensi G20 untuk mendorong negara-negara lain menerapkan pembangunan rendah karbon. Sebagai negara berkembang inisiasi Indonesia akan menjadi role model negara serupa lainnya. Pembangunan rendah karbon akan menekan laju krisis iklim.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 menjadi periode penting dalam penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup. G20 ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Presiden Joko Widodo mengatakan, terdapat tiga fokus dalam G20 yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi berkelanjutan.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya menyatakan, implementasi menumbuhkan ekonomi yang menekan krisis iklim yakni dengan memastikan investasi rendah karbon, efisiensi sumber daya yang inklusif.

Indonesia sebagai 10 besar penghasil emisi global lanjutnya, harus mampu mengurangi emisinya. Indonesia pun harus mendorong perekonomian global sehingga berada pada jalur mencegah kenaikan suhu di atas 1.5 derajat Celcius.

“Yang paling prioritas Indonesia harus mendorong negara-negara G20 untuk menghentikan investasi PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih terbarukan seperti matahari,” kata Tata kepada Greeners, di Jakarta, Jumat (7/1).

Indonesia Berencana Menutup Operasi PLTU

Sebelumnya, Indonesia telah berkomitmen melakukan penutupan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara secara bertahap. Pemerintah telah mengumumkan rencana penutupan operasi PLTU batu bara sebelum tahun 2040 bila diikuti dukungan internasional.

Rencana mengurangi emisi dari sektor energi harapannya bisa segera terealisasi. Namun, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 masih menempatkan batu bara untuk energi utama.

Menurut Tata, Indonesia harus berkomitmen serius menutup operasi PLTU batu bara melalui tiga cara. Pertama, pensiun dini PLTU batu bara. Kedua, pengembangan energi bersih dan terbarukan, terutama matahari secara ambisius dan ketiga tidak membangun PLTU batu bara sama sekali.

“Sebagai gantinya pemerintah harus menemukan solusi untuk membatalkan 13,8 GW PLTU batu bara yang masih ada di RUPTL 2021-2030,” ungkapnya.

Pengurangan emisi Indonesia, sambung dia harus fokus pada sektor energi dan kehutanan sebagai sumber emisi terbesar. Kuncinya transisi energi ke energi bersih dan terbarukan.

“Kalau deforestasi masih masif dan kita menggunakan batu bara sebagai sumber energi, usaha menghentikan krisis iklim tak akan berhasil,” ujarnya.

Kendaraan yang tak lagi berbahan bakar fosil mampu berkontribusi menekan emisi karbon. Foto: Shutterstock

Pembangunan Rendah Karbon Kendalikan Perubahan Iklim

Dalam G20 deklarasi Roma telah menetapkan bahwa anggota G20 harus menjadi pemimpin untuk mendorong agenda-agenda perubahan iklim diantaranya mengimbau net zero emission by or around 2050 dan pendanaan US$ 100 miliar dari negara maju.

Salah satu bentuk komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu mengupayakan pengendalian bahan perusak ozon. Selain itu, mendorong sektor jasa untuk menggunakan dan menguasai bahan-bahan pengganti yang lebih ramah lapisan ozon.

“Karena bahan perusak ozon sifatnya sangat dinamis, dimana teknologi dan pengetahuan akan bahan-bahan yang ramah lingkungan terus berkembang,” kata Direktur Jendral Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi dalam keterangan refleksi akhir tahun 2021 KLHK di Jakarta belum lama ini.

Tak hanya itu, Laksmi juga menyatakan komitmennya untuk mencapai target nationally determined contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan melakukan skenario low carbon compatible with Paris Agreement pada tahun 2060. Caranya berupa komitmen forestry and other uses (FOLU) Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, serta penurunan emisi GRK, dari kehutanan dan aksi iklim lainnya. Harapannya, NDC tahun 2030, Indonesia mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 % dan 41 % dengan dukungan internasional.

Pelibatan bersama masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim juga KLHK lakukan melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Tahun 2021, dari 83.932 desa/kelurahan di Indonesia proklim telah teregister sebanyak 3.270 desa. Tahun 2022 target 5.000 desa lagi. Lalu 6.000 desa pada tahun 2023. Kemudian bertambah 5.370 desa, sehingga tahun 2024 mencakup 20.000 desa.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah dan dunia punya komitmen yang ambisius dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim (COP-26) di Glasgow, Skotlandia. Pendekatan keadilan iklim harus memenuhi dan menjawab hak masyarakat terdampak perubahan iklim. Hak tersebut meliputi lingkungan yang aman, bersih dan berkelanjutan bukan berupa perdagangan karbon.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono mengatakan, perundingan terkait dampak perubahan iklim dan komitmen negara-negara pihak menekan laju perubahan iklim harus berlangsung di meja perundingan.

“Jika perundingan terjadi di luar meja perundingan, komitmen yang muncul tidak akan bersifat mandatori,” katanya kepada Greeners di Jakarta, Senin (8/11).

Menurut Yuyun, perubahan iklim bukan sesuatu yang akan terjadi 5 atau 10 tahun lagi. Perubahan iklim sudah terjadi, dampaknya sudah terasa di masyarakat. Misalnya saja siklon tropis Seroja sudah melanda Indonesia dan berujung bencana. Banyak masyarakat terdampak siklon tropis tersebut.

Belum lagi, dalam konteks hutan, hak masyarakat adat dalam mengelola hutan jangan sampai tidak mendapat ruang karena tergilas aktivitas konservasi elit yang hanya mengejar skema perdagangan karbon.

“Skema perdagangan karbon tidak bisa menjawab pemenuhan hak masyarakat terdampak perubahan iklim. Skema ini bisa membuat negara maju dan industri lari dari tanggung jawab ketika dengan skema tersebut,” paparnya.

Padahal dalam konstitusi mengatur pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan berkelanjutan.

Selain itu, komitmen Indonesia meninggalkan batubara juga harus benar-benar terlaksana. Dalih mempensiunkan pembangkit usang jangan lantas membuka peluang membangun pembangkit batubara baru. Hal ini jelas tegasnya akan semakin jauh menciptakan keadilan iklim.

“Masyarakat sekitar pembangkit juga terdampak pencemaran udara dan fly ash dari pembangkit tersebut,” imbuhnya.

Walhi suarakan pemenuhan hak korban terdampak perubahan iklim. Foto: Walhi

Risiko dan Solusi Iklim ada di Nusantara

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menegaskan, skema perdagangan karbon jangan menjadi green washing. Ia mengungkapkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hutan tropis terluas ketiga di dunia. Oleh sebab itu risiko dan solusi iklim ada di nusantara.

“Transisi energi mestinya didorong bukan hanya meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi merombak sistem energi dari sentralistik ke desentralisasi, karena Indonesia negara kepulauan dan berada di ring of fire,” katanya.

Sudah ada beberapa kemajuan di Indonesia dalam 1 dekade terakhir dalam hal kebijakan, penurunan deforestasi, pemberian dan pengakuan pengelolaan hutan bagi masyarakat dan penurunan jumlah titik api.

Namun ada hal berbahaya yang tidak terungkap seperti risiko Omnibuslaw yang bisa meningkatkan deforestasi permanen di masa depan. Pemulihan ekosistem gambut juga tidak clear. Kemudian walaupun titik api menurun tetapi risiko kebakaran meningkat. Hal ini karena pembukaan lahan gambut terus terjadi dan pemulihan yang gagal.

Gelar Aksi Keadilan Iklim

Sebelumnya komunitas penggiat lingkungan termasuk Walhi menggalang aksi solidaritas keadilan iklim. Dalam aksinya, Walhi mendesak Indonesia untuk berani memberikan keadilan iklim. Dari konferensi perubahan iklim (COP-26) Glasgow Skotlandia, Walhi menilai belum jalur untuk mencapai pemenuhan Perjanjian Paris. Perjanjian itu, untuk menjaga suhu bumi agar tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius. Bahkan ada kecenderungan ambang batasnya naik.

Ruang gerak perwakilan masyarakat adat, perempuan dan anak muda juga terbatas. Mereka pun sulit menyampaikan opini di COP-26. Negara-negara yang mengalami diskriminasi vaksin global pun kesulitan hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini menunjukkan konferensi hanya untuk kalangan elit.

Di sisi lain perwakilan dari korporasi dan sektor bisnis justru dapat ruang mempromosikan gagasan dan solusi palsu yang berdasarkan pada mekanisme pasar. Walhi menyebut mekanisme perdagangan karbon dan offset emisi menjadi bentuk solusi palsu pengendalian perubahan iklim.

Zenzi menegaskan, negara juga harus berani memaksa korporasi bertanggung jawab atas kerusakan dan kontribusinya terhadap krisis iklim. Oleh sebab itu, negara harus berani mengoreksi dan mengubah kebijakan meletakkan investasi sebagai tujuan utama di atas keselamatan rakyat dan lingkungan hidup

Perdagangan Karbon Isu Krusial di COP-26

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Laksmi Dewanti mengatakan, progress negosiasi pada KTT Iklim COP-26 berjalan baik.

Sinyal positif ini harapannya menjadi sebuah tanda akan tercapai kesepakatan-kesepakatan penting dari implementasi dari Paris Agreement (Paris Rules Book) yang semestinya mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

“COP-26 ini penting karena inilah waktunya di mana negara-negara pihak dapat menyelesaikan perundingan untuk bisa mendapatkan Paris Rules Book, meskipun sempat tertunda karena pandemi Covid-19,” kata Laksmi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/11).

Sejumlah isu-isu krusial yang berusaha terselesaikan dalam pelaksanaan COP-26 ini, antara lain menyangkut instrumen pasar dan nonpasar (market-nonmarket) atau perdagangan karbon (carbon pricing) pemenuhan Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030.

Penulis : Ari Rikin dan Ihya Afayat

Jakarta (Greeners) – Saat ini generasi muda punya tantangan baru untuk ikut mengendalikan dampak perubahan iklim. Caranya dengan menggunakan energi terbarukan (EBT) ramah lingkungan dan membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

Oleh sebab itu, generasi muda harus menjadi aktor aktif menekan emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun mendorong generasi muda ikut mengurangi dampak perubahan iklim dengan memanfaatkan energi bersih.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendorong hal itu dalam acara Indonesia Youth’s Determination to Reinforce Clean Energy and Climate Action di Jakarta, baru-baru ini.

“Generasi muda akan menjadi angkatan kerja di era transisi energi menuju net zero emission 2060. Mereka akan menjadi penentu dalam mempercepat transformasi dari penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil menjadi berbasis EBT,” kata Menteri Siti.

Selain menggunakan energi bersih, generasi muda dapat melakukan penanaman pohon skala besar. Para generasi muda ini tambahnya, menjadi salah satu penentu keberhasilan mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Kejar Target Penurunan Emisi

Menteri Siti menjelaskan, agenda perubahan iklim sangat penting bagi Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H menyatakan, bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya. Inilah alasan utama yang mendasari komitmen Indonesia untuk menekan dampak perubahan iklim.

Sementara itu, merujuk dokumen Updated NDC (UNDC) Indonesia yang telah sampai ke sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyebut komitmen peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK di Indonesia pada tahun 2030. Indonesia menargetkan 60 % penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor forestry and other land use (FoLU) 

“Dokumen Updated NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia untuk periode jangka panjang dan mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi GRK di masa depan dan pembangunan ekonomi,” ungkapnya.

Tanam pohon salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Perubahan Iklim Naikkan Suhu Bumi

Dalam kesempatan itu, Menteri Siti mengungkapkan, perubahan iklim bisa berdampak pada kenaikan suhu bumi. Terkait  hal itu The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebut, tahun 2011 – 2020, suhu permukaan global sudah meningkat rata-rata 1,09 derajat Celcius.

Kenaikan suhu tersebut terjadi di permukaan daratan sebesar 1,5 derajat Celcius dan di permukaan lautan sebesar 0,89 derajat Celcius. Oleh karena itu, tanpa upaya menurunkan emisi besar pada tahun 2020-2050, suhu akan meningkat mencapai 2,1 derajat sampai 3,5 derajat Celcius pada skenario intermediate.

Berkaca pada kondisi itu, KLHK mendorong generasi muda ikut peduli mengendalikan perubahan iklim lewat aksi-aksi iklim dan energi bersih.

KLHK juga menantikan peran aktif generasi muda. Menteri Siti menilai, generasi memiliki ciri berani berpendapat, menyerap nilai dan gagasan baru dengan cepat serta inovatif. Generasi muda pun tambahnya, dinamis, bermobilitas tinggi, memiliki kesetiakawanan dan kepedulian sosial tinggi. Oleh sebab itu generasi muda sangat penting menyukseskan berbagai agenda pengendalian perubahan iklim.

Generasi Muda di Perguruan Tinggi Galang Aksi

Saat ini, KLHK menggandeng Society of Renewable Energy (SRE) dalam menggalang aksi generasi muda menekan dampak perubahan iklim. Organisasi ini merupakan wadah bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam aksi-aksi perubahan iklim dan transisi energi di Indonesia.

Pendiri Society of Renewable Energy (SRE) Zagy Yakana Berian berharap, gagasan generasi muda dalam acara tersebut dapat berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih hijau dan bersih.

SRE berdiri berkat inisiasi Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebanyak 37 perguruan tinggi seIndonesia bergabung dalam SRE. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor.

“Harapan kami semua gagasan, pandangan, ide-ide yang lahir dari forum ini menjadi bagian dari kontribusi anak-anak muda. Gagasan untuk menjadikan Indonesia yang menjadi jauh dan lebih hijau dan lebih bersih,” kata Zagy.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan bahwa misi keikutsertaan delegasi Indonesia pada perundingan Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-23 (Conference of Parties/COP 23) yang digelar di Bonn, Jerman, 6-17 November mendatang ialah memastikan kepentingan Indonesia terakomodasi dalam hasil pembahasan pengaturan rinci berbagai penentu.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan, selaku national focal point untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), KLHK membawa dua agenda penting dalam putaran perundingan UNFCCC pada COP 23 tersebut.

“Yang diutamakan ialah akomodasi dalam kegiatan penurunan emisi dan adaptasi pelaksanaan elemen-elemen kunci dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) lalu,” jelasnya, Jakarta, Rabu (01/10).

BACA JUGA: Indonesia Dukung Adanya Panduan Pelaksanaan Paris Agreement

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa aturan main untuk melaksanakan Kesepakatan Paris harus sudah diadopsi pada COP 24 tahun 2018. Dengan demikian, pada COP 23 sudah harus dihasilkan teks tentang panduan pelaksanaan Kesepakatan Paris yang menjadi basis negosiasi untuk 2018.

“Kepentingan lainnya ialah aspek non-negosiasi karena dalam kesempatan itu banyak hal yang juga dibahas. Hal itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia hal-hal yang sudah dilakukan Indonesia dan membangun jaringan baru peluang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju,” tambahnya.

BACA JUGA: AS Mundur dari Paris Agreement, Agenda Perubahan Iklim Indonesia Tidak Terpengaruh

Dihubungi terpisah, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan bahwa para delegasi RI agar mengutamakan kepentingan Indonesia dalam proses perundingan. Ia juga mengingatkan pada para negosiator bahwa perundingan perubahan iklim bukan proses satu atau dua tahun, melainkan suatu keberlanjutan, termasuk sejak COP 13 di Bali. Oleh karena itu, para negosiator harus benar-benar memahami isu agar tidak terbawa ‘arus’ saat perundingan.

“Penting untuk dipahami ya, siapa kawan dan siapa lawan. Kita harus tetap waspada karena setiap negara memiliki kepentingan mereka masing-masing,” kata Rachmat.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengakui masih sulit untuk mengetahui dampak pertumbuhan penduduk di perkotaan terhadap perubahan iklim. Pasalnya, daerah-daerah penerima migran masih belum pernah diketahui apakah migrasi tersebut dilakukan karena dampak perubahan iklim atau tidak.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dra. Haning Romdiati, M.A kepada Greeners mengatakan, di Indonesia, saat ini masyarakat migran yang melakukan migrasi hanya bersifat sementara dan banyak terjadi di daerah-daerah yang memang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti daerah wilayah tani atau perairan nelayan.

“LIPI belum pernah melakukan penelitian pertumbuhan penduduk di perkotaan dan perubahan iklim. Itu sulit. Di Indonesia ini kan migrasinya hanya sementara, tidak permanen. Hanya yang karena wilayahnya terdampak gangguan iklim seperti hujan besar atau banjir rob sehingga kegiatan ekonominya terganggu. Jika gangguan iklim sudah hilang, para migran itu akan kembali lagi ke daerahnya,” jelas Haning, Jakarta, Rabu (13/09).

BACA JUGA: Kebutuhan Lahan, Peningkatannya Berdampak pada Deforestasi dan Perubahan Iklim

Sedangkan untuk wilayah perkotaan, ia mengatakan permasalahan penduduk tidak ada kaitannya dengan perubahan iklim, namun lebih pada kerentanan sektor ekonomi penduduk. Di kota juga dampak perubahan iklim terasa, seperti hujan besar maupun banjir yang mengganggu mata pencaharian. Hanya saja, masyarakat kota tidak melakukan migrasi. Masyarakat kota, terusnya, hanya akan diam menunggu gangguan iklim tersebut berhenti hingga iklim kembali normal dan masyarakat bisa beraktifitas lagi.

“Masyarakat di kota tidak terlalu terkena dampak perubahan iklim, masyarakat di daerah yang bertani atau melaut yang justru paling terdampak,” tambahnya.

Lebih jauh ia menerangkan, LIPI sendiri telah melakukan berbagai penelitian dalam rentang rencana strategis (Renstra) 2010-201 melalui Pusat Penelitian Kependudukan (P2K). LIPI, ujarnya, telah mendalami isu perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, serta isu ketenagakerjaan di bidang perikanan. Selama periode Renstra 2010-2014, berbagai penelitian telah dilakukan oleh P2K LIPI.

Kajian ini meliputi, Pertama, migrasi akibat perubahan iklim; Kedua, kesehatan dan perubahan iklim; Ketiga, adaptasi perubahan iklim pada masyarakat petani dan nelayan; Keempat, perubahan iklim pada penduduk perkotaan; Kelima, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perikanan; dan Keenam, kebijakan pendidikan dan pelatihan sektor perikanan.

BACA JUGA: Adaptasi Perubahan Iklim untuk Air Bersih Harus Menyeluruh Hingga Hilir

Temuan penelitian di Kabupaten Lamongan, Lombok Timur dan Lombok Utara menunjukkan migrasi menjadi strategi adaptasi terakhir bagi kelompok masyarakat, khususnya petani, yang terkena dampak perubahan iklim. Adanya penurunan hasil produksi lahan dan kegagalan panen memaksa penduduk, khususnya laki-laki dan/atau kepala rumah tangga, untuk bekerja di luar daerah asalnya agar dapat mempertahankan ketahanan ekonomi rumah tangga mereka.

“Paling banyak mereka itu migrasi ke Malaysia karena memang wilayahnya dekat dengan Malaysia. Ini karena faktor sejarah juga tapi mereka tidak menetap, hanya sementara,” ujarnya.

Selain itu, dampak perubahan iklim berupa intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut juga dirasakan oleh komunitas nelayan di pesisir. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup yang dialami oleh kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumber daya laut dan pariwisata. Perubahan iklim juga berdampak pada kemunculan kembali penyakit vector seperti malaria dan demam berdarah di beberapa daerah di Indonesia.

“Adanya perubahan iklim ini cukup berdampak pada banyak hal, terlebih pada sektor ekonomi informal seperti pertanian dan nelayan. Dari sisi sosial demografi, sektor pekerjaan yang sangat bergantung pada iklim tersebut yang paling banyak terdampak, pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih