Presiden Joko Widodo Percepat Program Biodiesel Sawit

Reading time: 2 menit
Biodiesel Sawit
Program biodiesel B30 dinilai akan meningkatkan permintaan minyak sawit mentah domestik (CPO). Foto: shutterstock.com

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo mempercepat implementasi program biodiesel 30 persen (B30). Ada tiga alasan pemerintah menerapkan program tersebut. Salah satunya karena dianggap berdampak luas terhadap 16,5 juta petani dan pekerja perkebunan sawit. Pelaksanaan B30 juga dinilai akan meningkatkan permintaan minyak sawit mentah domestik (CPO).

Jokowi mengatakan program tersebut bertujuan untuk mencari sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat akan habis. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk solar juga masih cukup tinggi. Melalui penerapan program B30, kata Presiden, pemerintah dapat menghemat devisa negara sebesar Rp 63 triliun.

Baca juga: Kebakaran Lahan Gambut dan Sawit Picu Krisis Iklim

Adapun Manajer Kampanye Air, Pangan, Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahyu Perdana, mengatakan bahwa presiden perlu memperjelas program B30 yang disebut menguntungkan petani kecil. Menurutnya perlu dibedakan jumlah petani kecil yang benar-benar mandiri dan bukan bagian dari perusahaan inti.

“Faktanya, hingga sekarang belum jelas jumlah petani kecil yang betul-betul mandiri. Terlebih belum ada data tunggal terkait luas kebun sawit. Di sisi lain, dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), lebih banyak untuk insentif pengelolaan biodiesel, bukan ke petani kecil,” ujar Wahyu, saat dihubungi Greeners, Jumat, (27/12/2019).

Presiden Percepat Program B30

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan direktur Pertamina saat menyampaikan implementasi program Biodiesel 30 (B30), di Jakarta, Senin (23/12). Foto: Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Rantai pasok industri sawit, kata Wahyu, membuat korporasi mendapat keuntungan yang semakin besar dibandingkan petani kecil. “Contoh subsidi dari BPDPKS total mencapai Rp 7,5 triliun sepanjang Januari hingga September 2017. Dari Wilmar Group, 1 dari 5 korporasi besar mendapat subsidi total Rp 4,16 triliun. Padahal, setoran Wilmar Group hanya senilai Rp 1,32 triliun sepanjang 2017,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat Indra Rustandi menganggap bahwa B30 meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Menurut Indra, program B30 menaikkan harga pada dua bulan terakhir dan memecahkan rekor di sepuluh tahun terakhir. Sesuai hukum ekonomi, permintaan dan penawaran kebutuhan dalam negeri akan meningkat karena stok CPO terserap.

Baca juga: RUU Perkelapasawitan Dinilai Melanggar Hak Asasi Manusia atas Petani Sawit

“Perbandingan sangat mencolok dengan tingginya harga TBS dua bulan lalu. Harga rata-rata Se-Kalimantan Barat Rp 1.100,  saat ini Rp 1.700 per kilogram. Seiring meningkatnya kebutuhan dalam negeri dan tren konsumsi CPO dunia, mengakibatkan harga TBS ikut terdongkrak,” kata Indra.

Ia menuturkan, target peremajaan 5.000 hektar sawit dalam tiga tahun mendatang menjadi masuk akal dan menciptakan sejarah bagi sektor kelapa sawit Indonesia. Dengan rerata produksi TBS sebesar 700 kilogram hingga 1,2 ton TBS/hektar/bulan, maka melalui penanaman ulang akan melonjak mencapai 2,5 sampai 3 ton TBS/hektar/bulan. Sementara randemen di atas 22 persen akan menjadi bahan baku untuk biodiesel.

Penulis: Dewi Purningsih

 

Top