Tim KLHK Dianiaya, Ini Pendapat Dinas Kehutanan

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kepada pemerintah untuk serius menyikapi kasus pemukulan yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan PT. MHP (Musi Hutan Persada), Polisi dan TNI terhadap tim investigasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan staff Walhi Sumsel. Tim investigasi tersebut meminta perusahaan menghentikan penggusuran terhadap perkebunan karet warga Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawa (Mura), Sumatera Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Sigit Wibowo kepada Greeners mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa di tata ruang milik PT. MHP ada hutan produksi yang dijadikan areal konservasi. Areal hutan tersebut, terang Sigit, saat ini diduduki oleh masyarakat yang berasal dari Lampung.

“Di areal itu kita sudah menangkap oknum-oknum yang terbukti melakukan jual-beli lahan kepada masyarakat lampung. Jika ini dibiarkan pasti akan berkembang semakin luas,” jelasnya di Jakarta, Rabu (08/07).

Oleh karena itu, lanjutnya, kemarin, Selasa 7 Juli 2015, telah dilakukan operasi yang tentunya tidak dilakukan secara sepihak. Operasi tersebut dilakukan bersama perusahaan dan Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, Polres setempat dan Pemerintah Kabupaten.

Menurut Sigit, operasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka dari itu dilakukan operasi penggusuran. “Sekarang ini juga saya masih memonitor perkembangan di lapangan,” tambahnya.

Di lain pihak, Manajer Kampanye Walhi Nasional, Zenzi Suhadi justru mempertanyakan status areal konservasi yang masuk dalam wilayah pemetaan milik PT. MHP. Menurut Zenzi, kalau memang ada areal konservasi di sana, seharusnya Dinas Kehutanan melakukan tindakan terhadap PT. MHP. Ia juga menyatakan keheranannya karena menurutnya, justru yang melakukan perusakan adalah pihak perusahaan dengan menggunakan eskavator milik PT. MHP.

“Salah itu Kadishubnya. Kalau memang ada areal konservasi, kenapa tidak ditindak perusahaannya?” tukas Zenzi.

Sebagai informasi, pada Selasa (07/07/2015), sekitar jam 3 sore, pihak keamanan perusahaan milik perusahaan asal Jepang, PT. MHP melakukan kekerasan terhadap tim investigasi dari KLHK dan staff Walhi Sumsel. Beberapa aparat militer dan polisi yang melakukan kekerasan terhadap tim investigasi terlihat memakai seragam tetapi menutupi mukanya dengan kain.

PT. MHP sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri sejak maret 2015. Sahamnya dikuasai 100 persen oleh Marubeni Coorporation Jepang.

Penulis: Danny Kosasih

Top
You cannot copy content of this page