RUU Karantina yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 akan menjadi dasar atas terbentuknya Badan Nasional Karantina Terpadu.
KLHK mengingatkan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Sepanjang bulan Juli 2016, satuan tugas pemberantasan illegal fishing (Satgas 115) berhasil menangkap kapal ikan pelaku illegal fishing sebanyak 29 unit.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional melalui SK.536/Menlhk/Setjen/PLB.0/7/2016.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pelestarian 20 spesies laut prioritas terancam punah sebagai indikator kinerja lima tahun ke depan.
Meskipun dilindungi, pemanfaatan potensi ekonomi hiu paus secara non-ekstraktif masih diperbolehkan, seperti pemanfaatan keberadaan hiu paus sebagai target destinasi wisata.
KLHK akhirnya menyambut petisi penghentian transport ponton batubara di anak-anak Sungai Mahakam dengan mengadakan pertemuan antara KLHK, RASI dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menganggap bahwa rekomendasi penghentian reklamasi pantai utara Jakarta masih belum menjawab tuntutan dan kegelisahan masyarakat dan nelayan akan dampak reklamasi teluk Jakarta.
Gerakan konservasi penyelamatan dugong membutuhkan perhatian mendesak dari banyak pihak agar upaya penyelamatan terpadu antar lembaga bisa mendekatkan model konservasi dugong yang benar-benar sesuai.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menempuh lima tahap penyelesaian polemik pembangunan 17 Pulau buatan pada proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantura).
Greenpeace Indonesia meluncurkan laporan kerugian akibat pencemaran industri di wilayah Rancaekek, Bandung hingga memperparah kondisi lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Cikijing.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 kembali melakukan pemusnahan terhadap 23 barang bukti Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku illegal fishing
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bakar memastikan bahwa pengelolaan tujuh Taman Nasional Laut masih berada di bawah kementerian yang ia pimpin.