Walhi: Pemerintah Tidak Siap Atasi Kekeringan

Reading time: 2 menit
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Musim kemarau tahun 2015 ini berlangsung cukup panjang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan memperkirakan bahwa berdasarkan data dari proyeksi neraca air per pulau di Indonesia tahun 2020, pulau Jawa dan Bali akan mengalami defisit air pada musim kemarau mencapai 44 miliar meter per kubik.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan sangat menyayangkan kalau masalah ini tidak siap untuk diatasi oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini terjadi karena yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanyalah pendekatan “emergency” dan bukan menggunakan pendekatan yang sistematis dan struktural.

Kan kita sudah bilang kawasan-kawasan yang rusak harus segera direhabilitasi. Ruang-ruang yang seharusnya digunakan sebagai fungsi ekologis harus segera dipulihkan. Alih fungsi hutan juga harus dihentikan,” jelasnya saat disambangi oleh Greeners di kantor Walhi, Jakarta, Kamis (30/07) lalu.

Memang, lanjutnya, Indonesia memiliki dua musim dan Indonesia sendiri tidak akan terlepas dari musim kemarau. Namun, yang terjadi saat ini adalah dampak perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan dampak kerusakan lingkungan di lapangan sehingga menyebabkan banyak terjadi kekeringan.

Berdasarkan data Walhi, pada tahun 2013 lahan kritis memiliki luas 22 juta hektar, sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi 27 juta hektar. “Naiknya jumlah lahan kritis ini membuat daerah resapan air juga berkurang, padahal itu menjadi cadangan ketika musim kemarau tiba,” tambahnya.

Disamping itu, sumber cadangan air Indonesia juga bisa didapatkan dari daerah aliran sungai (DAS). Namun dari 5.162 DAS yang berada di wilayah Indonesia, terdapat 62 DAS besar yang kondisinya sangatlah kritis. Hal tersebut disebabkan pembuangan limbah yang mencemari air.

“Pemerintah juga kurang bisa dalam memfasilitasi layanan air bersih. Sehingga, terutama diperkotaan, banyak perumahan, apartemen dan hotel menggunakan air tanah untuk konsumsi sehari-hari,” terangnya lagi.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memastikan penyaluran air bersih telah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pasokan air bersih masih dalam kondisi aman.

“Kekeringan tahun ini memang lebih buruk dari tahun lalu, namun belum sampai seperti kekeringan hebat pada tahun 1997. Ini juga tidak membahayakan dan tidak berdampak hingga kematian seperti yang terjadi di India beberapa waktu lalu,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top
You cannot copy content of this page